Prabowo, Huntara, Puasa, dan “Bek Beurangkaho”: The Last Window of Opportunity

Oleh: Ahmad Humam Hamid

Pemulihan Aceh pascabencana banjir di Sumatera bukan sekadar agenda teknis kebencanaan. Ia adalah ujian kepemimpinan negara dan pertaruhan kepercayaan publik.

Di titik inilah kehadiran Presiden Prabowo, peresmian hunian sementara -huntara-, dan datangnya bulan puasa bertemu dalam satu irisan waktu yang sangat sempit - “the last window of opportunity”.

Apa yang dilakukan negara dalam waktu dekat akan menentukan arah pemulihan, stabilitas sosial, dan kualitas hubungan negara dengan warganya.

Ketika negara hadir secara cepat, tegas, dan terasa, harapan tumbuh. Sebaliknya, ketika respons dipersepsikan lambat, terfragmentasi, atau hanya bersifat administratif, narasi publik dengan cepat bergeser dari “negara hadir” menjadi “negara absen."

Pergeseran ini berbahaya. Ia bukan ledakan sesaat, melainkan “slow-burning crisis” yang perlahan menggerogoti legitimasi negara.

Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini membuka ruang bagi politisasi bencana, delegitimasi institusi negara, serta meningkatnya potensi ketegangan dan protes sosial.

Baca juga: Renungan Akhir Tahun: Top Mata Kap Igoe, Seurah Droe bak Allah Taala

Pentingnya Komando Tunggal di Lapangan

Kepercayaan publik adalah fondasi utama keberhasilan penanggulangan bencana. Tanpa kepercayaan, bahkan kebijakan yang paling rasional, anggaran yang besar, dan niat baik pemerintah berisiko ditolak atau disabotase secara pasif. 

Karena itu, periode ini menjadi masa krusial untuk membalikkan persepsi, memulihkan optimisme, dan menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir bersama rakyat bukan sekadar melalui simbol, tetapi lewat kerja nyata yang dirasakan setiap hari.

Negara harus memiliki wajah yang jelas dan selalu hadir di lapangan. Untuk itu, perlu ditugaskan satu Menteri Koordinator atau figur setara yang dipercaya Presiden untuk berkantor penuh di Aceh selama minimal 30 hari sebagai koordinator tunggal penanggulangan bencana di Sumatera.

Figur ini menjadi simbol kehadiran negara, pengambil keputusan utama di lapangan, sekaligus juru bicara resmi pemerintah kepada publik dan media.

Kehadiran yang terus-menerus akan meningkatkan kecepatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menghasilkan keputusan berbasis kondisi riil, serta memastikan Presiden menerima informasi langsung dari lapangan.

Kunjungan Presiden secara berkala akan semakin memperkuat pesan bahwa negara tidak bekerja dari kejauhan dan tidak meninggalkan rakyatnya pada saat paling rentan.

Baca juga: Mahathir dan Bencana: Utang Ekologi dan Paradigma Baru Bantuan Internasional

Kecamatan sebagai Jantung Operasional

Penanggulangan bencana yang efektif harus dimulai dari titik terdekat dengan warga, yaitu kecamatan. Kecamatan adalah simpul strategis yang paling memahami kondisi lapangan, dinamika desa, serta kebutuhan riil masyarakat. 

Dengan menjadikan kecamatan sebagai basis utama, pengumpulan data, distribusi bantuan, pengendalian logistik, evaluasi progres, serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih terintegrasi.