"Rujak Batee Iliek", Netizen, dan Media Sosial: Resep Bupati Nurdin AR untuk Jenderal Maruli

Dalam berbagai pidato, Nurdin AR kerap menyindir rumor tentang dirinya dengan cara yang membuat orang tertawa.

Ia pernah mengatakan bahwa dirinya tidak enak tidur atau tidak enak badan selama dua minggu terakhir: bukan karena pekerjaan berat, tetapi karena rumor tentang dirinya “sangat kurang”. 

Kalimat itu sederhana, tetapi mematikan bagi fitnah. Publik tertawa, isu pun mereda. Ia tidak menyangkal secara agresif, tidak membentak, tidak mengancam. Ia membiarkan rumor kehilangan tenaga dengan sendirinya.

Baca juga: Jangan Buru-buru Akhiri Masa Darurat, Aceh Utara Masuk Masa Transisi

Kritik yang Perlu “Dimasak”

Dari sini kita belajar bahwa tidak semua kritik perlu dilawan: tidak semua ejekan harus dibalas. Sebagian justru harus “dimasak”, seperti rujak: dicampur, diaduk, lalu dinikmati dengan tenang.

Pelajaran ini menjadi sangat relevan ketika kita kembali pada konteks hari ini: Julukan “Jenderal Baut” muncul dalam situasi pascabencana, ketika masyarakat Aceh masih berada dalam kondisi psikologis yang rapuh.

Bencana bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menggerus rasa aman, kepercayaan, dan kesabaran publik. 

Dalam kondisi seperti itu, masyarakat sangat sensitif terhadap simbol: Baut jembatan bukan lagi sekadar komponen teknis, melainkan lambang hadir atau tidaknya negara.

Jenderal Maruli Simanjuntak merespons isu tersebut dengan nada tegas: Ia menegaskan bahwa kritik boleh disampaikan, tetapi menolak narasi yang dianggap menyudutkan kerja TNI AD di lapangan.

Respons ini memicu reaksi beragam. Sebagian publik menilai sikap tersebut terlalu defensif dan emosional. Sebagian lain membela, menilai bahwa kerja lapangan dalam kondisi bencana tidak bisa disederhanakan menjadi bahan ejekan.

Baca juga: Surat Terbuka kepada Gubernur Aceh dan 18 Kepala Daerah Tingkat II Terdampak Bencana

Kepemimpinan di Era Post-Truth

Polarisasi semacam ini menunjukkan tantangan kepemimpinan di era digital: Setiap kata bisa dipotong, setiap ekspresi bisa diambil keluar konteks, dan setiap kemarahan bisa menjadi bahan bakar viralitas. Dalam ruang semacam ini, pemimpin tidak hanya bekerja di lapangan, tetapi juga diuji di ruang persepsi.

Pemulihan pascabencana di Aceh sendiri adalah proses panjang dan kompleks: Ia tidak berhenti pada pembangunan jembatan darurat atau distribusi bantuan. Ia menyangkut pemulihan mata pencaharian, penataan ulang permukiman, rehabilitasi lingkungan, dan pembenahan tata kelola ruang.

Siklon Senyar-25 bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan hasil dari hujan ekstrem yang diperparah oleh degradasi daerah aliran sungai, kerusakan hulu, dan kebijakan ruang yang lemah selama bertahun-tahun.

Dalam konteks seperti ini, reaksi emosional dari tokoh kunci di lapangan justru berpotensi memperkeruh suasana.

Psikologi publik pascabencana menuntut ketenangan, konsistensi, dan empati: Publik tidak selalu membutuhkan jawaban keras; sering kali mereka membutuhkan kehadiran yang menenangkan.

Di era Post-Truth, sebuah era ketika emosi sering lebih dipercaya daripada data, dan persepsi lebih berpengaruh daripada fakta: Meme bisa lebih kuat daripada laporan teknis, dan julukan bisa mengalahkan klarifikasi panjang. Publik tidak selalu mencari kebenaran, tetapi rasa yang sesuai dengan kegelisahannya.

Baca juga: Aceh Utara dan Bener Meriah Akhiri Status Tanggap Darurat

Post-Truth dan Ujian Kepemimpinan