R3P ala Ibrahim Hasan

Strategi sektoral R3P Aceh perlu terintegrasi dalam satu narasi pemulihan. Pada sektor permukiman, pendataan kerusakan dilakukan dari tingkat gampong, diverifikasi bertahap, lalu dijadikan dasar relokasi atau bantuan sesuai tingkat kerusakan. Relokasi mengutamakan lokasi aman berdasarkan kajian serta pembangunan rumah layak huni dengan pemberdayaan masyarakat.

Infrastruktur lingkungan seperti jalan, drainase, air bersih, sanitasi, dan fasilitas sosial harus dibangun sebagai satu kesatuan kawasan, bukan proyek terpisah. Di sektor infrastruktur, rehabilitasi dan rekonstruksi harus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, selaras dengan rencana tata ruang, dan mengacu pada standar teknis yang tahan bencana. Pengendalian sedimen, perawatan bangunan pengendali banjir, serta pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara berkelanjutan.

Di sektor ekonomi, pemulihan tidak cukup dengan bantuan modal sesaat, tetapi memerlukan pendampingan usaha, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, dan orientasi jangka menengah-panjang. Sektor sosial menuntut pemulihan layanan kesehatan, pendidikan, peribadahan, dan psikososial sebagai fondasi ketahanan masyarakat.

Sementara itu, lintas sektor mencakup pemulihan fungsi pemerintahan, administrasi kependudukan, edukasi pengurangan risiko bencana, hingga fasilitasi restrukturisasi ekonomi masyarakat.

Pada akhirnya, memulihkan Aceh pascabanjir tidak cukup dengan membangun ulang apa yang rusak. Yang lebih penting adalah membangun cara berpikir baru bahwa bencana harus dikelola dalam satu siklus kebijakan yang utuh, taat hukum, dan berorientasi jangka panjang.

Meneladani Ibrahim Hasan dalam mengendalikan Krueng Aceh berarti mengembalikan pengelolaan air pada logika ekologis dan tata kelola terpadu. Jika R3P Aceh 2026–2028 mampu menjadikan hutan dan DAS sebagai pusat pemulihan, maka Aceh tidak hanya pulih dari banjir, tetapi juga bergerak menuju masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.