Membangun Resiliensi Rumah Sakit dalam Menghadapi Bencana

*) Oleh: dr Brury Apriadi Husaini MKM,FISQua

ACEH merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.

Secara geografis, Provinsi Aceh berada pada pertemuan lempeng tektonik aktif dan memiliki garis pantai yang panjang, topografi pegunungan serta pola iklim  ekstrem yang menjadikannya rentan terhadap bencana, baik gempa bumi , tsunami, banjir bandang, tanah longsor dan bencana hidrometeorologi lainnya.

Pengalaman traumatis tsunami 2004 tidak hanya membentuk ingatan kolektif masyarakat Aceh tetapi juga menegaskan bahwa kesiapsiagaan dan ketahanan sistem pelayanan publik khususnya rumah sakit merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Dalam konteks bencana, rumah sakit memiliki peran ganda yang sangat krusial.

Di satu sisi, rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan esensial yang harus tetap berfungsi pada saat krisis.

Di sisi lain, rumah sakit sendiri merupakan entitas yang sangat rentan terhadap dampak bencana.

Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir tahun 2025 memberikan gambaran empiris yang nyata mengenai lemahnya ketahanan sejumlah rumah sakit dalam menghadapi tekanan bencana berskala luas.

Kerusakan infrastruktur, gangguan sistem pendukung serta terputusnya akses transportasi menunjukkan bahwa resiliensi rumah sakit belum sepenuhnya terbangun secara sistematis.

Data empiris pada kejadian bencana hidrometeorologi Aceh pada akhir tahun 2025 menunjukkan adanya kerusakan masif pada sejumlah rumah sakit, terutama di wilayah rawan banjir dan longsor.

Kerusakan tidak hanya terjadi pada bangunan fisik seperti ruang rawat inap, instalasi gawat darurat dan gudang logistik, tetapi juga pada fasilitas vital penunjang layanan kesehatan. Gangguan pasokan listrik menyebabkan alat medis kritis seperti ventilator, inkubator dan mesin anestesi tidak dapat berfungsi secara optimal.

Sistem air bersih juga mengalami kerusakan sehingga mengganggu standar sanitasi dan prosedur pencegahan serta pengendalian infeksi.

Lebih jauh, terputusnya koneksi internet juga menghambat sistem informasi rumah sakit, pencatatan rekam medis elektronik serta koordinasi rujukan pasien antar fasilitas kesehatan.

Masalah lain yang sangat krusial adalah terputusnya akses jalan menuju rumah sakit akibat banjir dan longsor. Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya transportasi pasien, distribusi logistik obat obatan, suplai oksigen medis serta mobilisasi tenaga kesehatan.

Rumah sakit yang seharusnya menjadi pusat penanganan korban justru mengalami keterisolasian sehingga kemampuan memberikan pelayanan kesehatan menjadi sangat terbatas.

Situasi ini memperlihatkan bahwa ketahanan rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh kekuatan bangunan tetapi juga oleh kesiapan sistem secara menyeluruh.

Dalam menghadapi realitas tersebut, pembangunan resiliensi rumah sakit menjadi agenda strategis yang harus dilakukan secara terencana, bertahap dan berkelanjutan.

Resiliensi rumah sakit dapat dimaknai sebagai kemampuan rumah sakit untuk mengantisipasi, menyerap, beradaptasi dan pulih dengan cepat dari dampak bencana sambil tetap mempertahankan fungsi layanan esensial.

Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa tahapan utama yang perlu dilakukan oleh rumah sakit.

Pertama yakni melakukan identifikasi dan asesmen risiko bencana. Rumah sakit perlu melakukan pemetaan risiko secara komprehensif dengan mengidentifikasi source of disturbance atau sumber gangguan yang berpotensi memengaruhi operasional rumah sakit.

Di Aceh, sumber gangguan ini mencakup risiko gempa bumi, banjir, longsor, angin kencang, gangguan jaringan listrik, hingga kegagalan sistem komunikasi.

Asesmen risiko tidak hanya berfokus pada ancaman eksternal tetapi juga pada kerentanan internal rumah sakit seperti ketergantungan pada satu sumber listrik, lokasi ruang genset yang rawan bencana atau sistem penyimpanan oksigen yang tidak aman.

Dalam proses asesmen ini, rumah sakit perlu menilai area sistem yang paling berpotensi terdampak dengan menggunakan prinsip high value priority yaitu memprioritaskan perlindungan terhadap fungsi dan unit yang memiliki nilai paling kritis bagi keselamatan pasien dan keberlanjutan layanan.

Instalasi gawat darurat, ruang operasi, ICU, sistem kelistrikan, suplai air, dan logistik medis harus menjadi fokus utama.

Dengan pendekatan ini, rumah sakit dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis risiko.

Tahapan kedua adalah perencanaan. Perencanaan resiliensi rumah sakit harus dimulai jauh sebelum bencana terjadi dengan meningkatkan kapasitas internal rumah sakit.

Hal ini mencakup penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) kebencanaan yang jelas, aplikatif dan mudah dipahami oleh seluruh staf rumah sakit. 

SPO ini harus mengatur alur komando, mekanisme evakuasi, pengelolaan lonjakan pasien, serta pengamanan fasilitas vital.

Pembentukan Incident Command System (ICS) di tingkat rumah sakit menjadi langkah strategis untuk memastikan adanya struktur komando yang jelas saat bencana terjadi.

ICS memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, terkoordinasi dan berbasis tanggung jawab yang tegas.

Selain itu, rumah sakit perlu secara rutin melakukan simulasi dan pelatihan bencana untuk menguji efektivitas rencana yang telah disusun.

Pelatihan tidak hanya bersifat teknis dan klinis tetapi juga mencakup aspek mental dan psikologis tenaga kesehatan mengingat tekanan kerja yang tinggi saat bencana sering kali berdampak pada kesehatan mental petugas. Ketiga yakni pelaksanaan, yang meliputi respon, keberlanjutan layanan dan pemulihan pascabencana.

Pada fase respon, rumah sakit harus mampu mengaktifkan sistem komando, melakukan triase korban secara efektif serta memastikan layanan esensial tetap berjalan meskipun dalam kondisi keterbatasan. Keberlanjutan layanan menjadi tantangan besar terutama ketika infrastruktur dasar terganggu.

Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur seperti genset cadangan yang aman dari bencana, sumber air alternatif serta sistem komunikasi darurat menjadi kebutuhan mutlak.

Selain itu, ketersediaan dana darurat yang fleksibel sangat penting agar rumah sakit dapat mengambil keputusan cepat tanpa terhambat oleh birokrasi keuangan.

Dana ini dapat digunakan untuk pengadaan logistik mendesak, perbaikan sementara fasilitas atau mobilisasi sumber daya tambahan.

Pada fase pemulihan, rumah sakit perlu fokus pada perbaikan layanan, pemulihan kapasitas operasional serta dukungan psikososial bagi tenaga kesehatan dan pasien.

Terakhir ialah pembelajaran. Setiap bencana harus dipandang sebagai sumber pembelajaran berharga bagi rumah sakit.

Proses learning and evaluation perlu dilakukan secara sistematis untuk menilai efektivitas seluruh strategi penanggulangan bencana yang telah diterapkan.

Evaluasi ini mencakup aspek perencanaan, koordinasi, kinerja sumber daya manusia serta ketahanan infrastruktur.

Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar untuk melakukan rebuilding dengan prinsip build back better yakni membangun kembali rumah sakit dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman dan lebih adaptif terhadap risiko bencana di masa depan.

Pengalaman Aceh menunjukkan bahwa membangun resiliensi rumah sakit bukanlah pilihan melainkan keharusan.

Tanpa rumah sakit yang tangguh, dampak bencana akan semakin meluas dan korban jiwa sulit diminimalkan.

Oleh karena itu, komitmen seluruh pemangku kepentingan, manajemen rumah sakit, pemerintah daerah, tenaga kesehatan serta masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang mampu bertahan dan bangkit di tengah bencana.

Resiliensi rumah sakit adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan, kemanusiaan dan keberlanjutan pelayanan kesehatan di daerah rawan bencana seperti Aceh. (*)

*) PENULIS adalah Dosen Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG)

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.

BACA BERITA SERAMBINEWS.COM LAINNYA DI SINI