Perang Iran, BoP, dan Kritik Tajam Anies kepada Prabowo

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

Di tengah eskalasi militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Indonesia menghadapi dilema soal posisinya di Board of Peace (BoP). 

Forum ini digagas Presiden Donald Trump sebagai inisiatif perdamaian. Namun serangan sepihak AS dan Israel ke Iran tanpa mandat PBB menelanjangi legitimasi BoP. 

Forum ini kini terlihat lebih sebagai alat negara dominan daripada mekanisme netral. Indonesia, yang bergabung dengan niat strategis, harus menghadapi kenyataan pahit: BoP kehilangan kredibilitas.

Baca juga: Weapon of The Weak: Strategi Iran Menjinakkan Kekuatan Super Power

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang juga mantan Calon Presiden 2024-2029, menilai keanggotaan Indonesia kini mengancam kredibilitas diplomasi bebas-aktif. 

BoP dikendalikan AS dan Israel, berfungsi sebagai perisai global Israel, bukan forum yang menegakkan hukum internasional.

Indonesia, yang awalnya melihat forum ini sebagai kesempatan membela Palestina sambil menjaga hubungan strategis dengan AS, kini menghadapi kenyataan pahit: forum ini tidak lagi bisa diandalkan untuk melindungi kepentingan nasional.

Kritik Anies bersifat politis sekaligus konstitusional. Pembukaan UUD 1945 menekankan kemerdekaan bangsa, keadilan sosial, dan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia. 

Baca juga: Iran vs Amerika: Ketahanan yang Tidak Biasa dan Kegagalan Strategi Superpower

Bergabung dengan forum yang mengikuti agenda sepihak tanpa memperhatikan hukum internasional bertentangan dengan prinsip bebas-aktif. 

Indonesia seharusnya memegang teguh nilai moral dan hukum internasional, bukan menjadi alat legitimasi agresi militer.

Dua ekstrem yang dihadapi Indonesia jelas: “Bebas-Aktif Tak Aktif”, hadir tapi tidak mempengaruhi kebijakan BoP, dan “Bebas-Aktif Kebablasan”, mengikuti arahan forum tanpa kritis. 

Kenyataan ini makin telanjang saat eskalasi militer Iran menunjukkan BoP dipakai untuk menjustifikasi operasi sepihak. Negara besar lain mengutuk aksi AS-Israel, sementara Indonesia tampak hati-hati dan pasif. Diplomasi bebas-aktif tanpa keberanian kritis hanya menjadikan Indonesia penonton.

Salah Prediksi?

Presiden Prabowo Subianto awalnya memilih strategi pragmatis: tetap berada di BoP untuk mempengaruhi kebijakan global, membela Palestina secara realistis, dan membuka peluang mengakui Israel jika mereka mengakui Palestina. 

Strategi ini terlihat taktis. Namun serangan sepihak AS dan Israel ke Iran membongkar kelemahan forum: BoP kehilangan kredibilitas dan relevansi. Indonesia tidak bisa mengandalkan forum ini untuk kepentingan nasional.

Kritik Anies menekankan model “Bebas-Aktif Rasional”: hadir di forum internasional, aktif berpartisipasi, namun kritis saat kebijakan bertentangan hukum internasional. 

Baca juga: Teater Ambisi Trump dan Iran: Apa Beda “Pungo” dan “Puleh Pungo”