Perang Iran, BoP, dan Kritik Tajam Anies kepada Prabowo

BoP kini lebih simbolis daripada substansial. Kepentingan Palestina bisa diabaikan demi agenda negara dominan. Indonesia harus menegaskan prinsip moral dan kedaulatannya, bukan hanya mempertahankan keanggotaan formal.

Lemahnya posisi Indonesia terlihat jelas. Saat serangan berlangsung, negara besar mengutuk aksi AS-Israel, sementara Indonesia hanya mengeluarkan pernyataan hati-hati. 

Diplomasi tanpa keberanian kritis menjadikan Indonesia penonton. Akademisi dan tokoh masyarakat sipil menilai keanggotaan BoP kini lebih membahayakan reputasi Indonesia daripada memberi keuntungan strategis. 

Didesak untuk Keluar

MUI bahkan mendorong pemerintah keluar karena forum gagal menegakkan hukum internasional. Dewan Pakar Pusat Kajian Manajemen Strategik menekankan pentingnya bersikap kritis agar tidak terseret kepentingan AS.

Selain politik, dilema BoP berdampak pada persepsi publik. Tetap berada di forum yang kehilangan legitimasi bisa menurunkan posisi tawar Indonesia dan memunculkan kritik domestik. 

Keluar dari BoP mengirim pesan moral: Indonesia memprioritaskan hukum internasional dan kepentingan rakyat Palestina, bukan sekadar menjaga hubungan dengan kekuatan besar. Ini menegaskan Indonesia sebagai negara berani bersikap independen.

Keanggotaan Indonesia di BoP menuntut refleksi: apakah posisi negara selaras dengan Pembukaan UUD 1945? Anies menegaskan, Indonesia tidak boleh kehilangan integritas moral demi peluang diplomasi yang tidak substansial. 

Baca juga: Perjanjian Dagang AS-Indonesia: Ketahanan Pangan Prabowo dalam Ancaman

Keluar dari BoP menjadi pernyataan tegas bahwa Indonesia menerapkan politik bebas-aktif rasional, menjaga legitimasi hukum internasional, dan menegaskan posisi moral di panggung global.

BoP di bawah Trump menunjukkan bias jelas: kepentingan Israel diutamakan daripada kepentingan Palestina dan perdamaian dunia. 

Indonesia seharusnya menjadi mediator netral dan pelindung Palestina, tapi justru terjebak dalam forum yang kredibilitasnya dipertanyakan.

Keanggotaan pasif atau terlalu mengandalkan forum bisa merusak reputasi negara. Indonesia tampak tunduk pada kekuatan asing, bukan memimpin diplomasi regional independen.

Baca juga: Peringatan Moody’s,  Ekstasi Populisme dan Pilihan Prabowo

Kritik Anies kepada Prabowo bukan hanya komentar politik. Ini juga tanggung jawab warga negara untuk menjaga marwah Indonesia. Forum yang seharusnya menegakkan perdamaian global kini dipakai untuk kepentingan sepihak. 

Tanpa keberanian kritis, Indonesia hanya aktif di nama, tapi pasif dalam pengaruh. Keluar dari BoP bukan mundur dari diplomasi, tapi mengukuhkan posisi moral, prinsip hukum internasional, dan kedaulatan politik Indonesia, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

Indonesia menghadapi momen refleksi: tetap di forum kehilangan kredibilitas atau berani ambil sikap tegas. Kritik Anies menegaskan bahwa langkah keluar bukan sekadar strategi politik, tetapi aksi moral yang menunjukkan Indonesia bebas-aktif dan rasional di dunia internasional. 

Bagi Prabowo, ini ujian nyata: apakah Indonesia mengikuti kepentingan asing, atau berdiri tegak mempertahankan marwah dan kepentingan bangsa.

Baca juga: Perang AS–Israel di Iran Potensi Guncang Ekonomi Dunia, Qatar Ingatkan Risiko Lonjakan Harga Minyak