WFH Tanpa Etika Kerja Islami: Reformasi Ilusi, Efisiensi Fiksi

Ketiga, budaya presence-based (berbasis kehadiran fisik). Hadir dianggap bekerja. Saat kehadiran hilang, kinerja menjadi asumsi, bukan fakta.

Keempat, organisasi yang kaku. Hierarki panjang, koordinasi lambat, dan resistensi digital membuat fleksibilitas bukan lincah, tetapi gamang (Mousa et al., 2025).

Kelima, krisis kepercayaan. WFH yang seharusnya berbasis trust justru diiringi sanksi. Sistem lebih sibuk mengontrol daripada membangun kesadaran—tanda rapuhnya fondasi kepercayaan.

Dan terakhir—yang paling menentukan—lemahnya etika kerja Islami. Ketika kerja keras melemah, kerja menjadi formalitas; tanpa itqan, kualitas runtuh; tanpa amanah, waktu kehilangan makna. Di titik ini, WFH bukan soal lokasi, tetapi cermin etika kerja itu sendiri.

Solusi: Menguatkan Sistem, Menghidupkan Ihsan

WFH tidak bisa diselamatkan dengan tambalan kebijakan. Ia menuntut pembenahan utuh—menguatkan sistem yang tertinggal dan menghidupkan etika yang meredup.

Pertama, sinkronisasi dengan tahapan e-government. WFH hanya efektif ketika layanan telah mencapai transaction atau transformation, saat masyarakat dilayani tanpa kehadiran fisik. Tanpa itu, fleksibilitas berubah menjadi disrupsi.

Kedua, digitalisasi end-to-end. Digital tidak boleh berhenti di formulir; ia harus menuntaskan proses dari input hingga output tanpa kembali ke loket.

Ketiga, kinerja berbasis output. Ukuran kerja adalah hasil, bukan kehadiran. Tanpa target yang jelas dan terukur, WFH hanya memindahkan lokasi, bukan meningkatkan produktivitas.

Keempat, kapasitas digital ASN. Teknologi harus dipahami dan dikuasai—ASN tidak sekadar hadir di sistem, tetapi bekerja melaluinya. 

Kelima, rekonstruksi kepercayaan dalam tata kelola kerja. WFH membutuhkan trust, bukan kecurigaan—dibangun melalui transparansi, target yang jelas, dan akuntabilitas.

Namun birokrasi kita sering berangkat dari asumsi terbalik: semua harus diawasi, seolah setiap orang menyimpang sampai terbukti sebaliknya.

Akibatnya, sistem lebih sibuk mengontrol daripada memberdayakan. Paradigma ini harus dibalik: kepercayaan menjadi titik awal, bukan hasil dari kecurigaan.

Tanpa itu, fleksibilitas akan selalu dicurigai, dan kontrol akan terus diperketat tanpa menyentuh akar masalah—integritas dan etika kerja.

Keenam—yang paling menentukan—aktivasi etika kerja Islami.

Kerja keras mengarahkan pada hasil optimal, itqan menetapkan kualitas sebagai standar, amanah menjaga integritas, transparansi menampakkan kinerja, akuntabilitas menegaskan tanggung jawab, dan keadilan menjaga layanan tetap merata.