BGN, MBG dan Pengawasan Ekonomi

Persoalan menjadi lebih rumit karena BGN juga turun langsung mengelola dapur dan membeli bahan. Posisi ganda sebagai wasit sekaligus pemain membuat konflik kepentingan tidak terhindarkan. Wasit yang ikut menendang bola akan sulit meniup peluit ketika terjadi pelanggaran.

Akibatnya, pengawasan ekonomi menjadi bolong di banyak titik. Lubang pertama ada diharga. Tanpa benchmark harian per kabupaten yang dibuka ke publik, vendor leluasa menetapkan angka di atas pasar dan selisihnya bernilai puluhan triliun dalam setahun.

Lubang kedua ada di volume. Laporan porsi selalu seratus persen karena berbasis data administratif, bukan verifikasi riil siswa yang makan. Porsi hantu untuk siswa yang tidak hadir tetap dibayar dan nilainya miliaran rupiah per hari.

 Lubang ketiga ada di kualitas. Tanpa uji lab harian oleh pihak ketiga, pengurangan protein tidak akan terdeteksi. Negara membayar ayam, tetapi yang sampai ke anak bisa jadi hanya setara tahu. Lubang keempat ada di rantai pasok.

 Tanpa kewajiban traceability, tidak ada yang bisa memastikan apakah bahan baku benar-benar dari petani lokal atau justru dari impor, sehingga multiplier effect ke desa hilang.

Jika ingin MBG selamat sebagai program ekonomi, BGN harus memasang pengawasan berlapis. Lapis pertama adalah digitalisasi dan transparansi radikal.

Perlu ada dashboard publik yang menampilkan harga acuan harian per komoditas di tiap kabupaten, harga kontrak vendor secara real time, serta peta sebaran vendor agar publik bisa menilai kewajaran dan mencegah kartel. 

Transparansi adalah disinfektan paling murah karena korupsi selalu tumbuh di ruang gelap. Lapis kedua adalah desain pasar yang sehat. E-catalog wajib diberlakukan dengan syarat minimal bahan baku berasal dari radius dekat dapur dan diverifikasi melalui GPS serta dokumen petani. Tender harus dipecah per kecamatan agar UMKM bisa ikut, bukan digabung menjadi dapur raksasa puluhan ribu porsi yang hanya bisa dijangkau korporasi besar. Lapis ketiga adalah audit forensik berbasis teknologi.

AI digunakan untuk menangkap anomali seperti vendor yang menang di banyak provinsi sekaligus atau harga yang selalu di atas pasar, sementara mystery shopper dikirim acak untuk menimbang dan menguji lab porsi yang diterima siswa. PPATK dilibatkan untuk melacak aliran dana agar praktik fee koordinasi bisa dipidanakan.

Lapis keempat adalah pengawasan sosial dengan mengembalikan kuasa kepada sekolah. Dewan Gizi Sekolah diberi hak menahan pembayaran jika harga tidak wajar atau gramasi kurang, dan aplikasi pengaduan dibuka agar siswa serta orang tua bisa memberi rating harian. Ketika satu sekolah ratingnya anjlok, vendor otomatis diaudit.

Pada akhirnya, pengawasan ekonomi bukan biaya, melainkan investasi dengan tingkat pengembalian tertinggi. Setiap rupiah yang diselamatkan dari kebocoran adalah rupiah yang bisa menambah protein di piring anak di Lhokseumawe atau di mana pun.

BGN harus memilih menjadi regulator yang disegani karena berani menindak, bukan panitia katering yang sibuk memadamkan masalah yang dibuatnya sendiri. MBG bisa menjadi fondasi Indonesia Emas bila dikelola dengan akal sehat ekonomi.

Sebaliknya, ia bisa menjadi skandal terbesar bila pengawasan dikalahkan oleh kepentingan. Sejarah akan mencatat apakah kita menggunakan Rp400 triliun untuk membeli masa depan, atau sekadar membaginya kepada segelintir orang.(*)

Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Syiah Kuala

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI