Sekolah Rakyat, Pendidikan Siapa?

Oleh: Moritza Thaher*)

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebutnya sebagai cara negara "memuliakan anak-anak dari keluarga kurang mampu."

Kalimat itu indah — dan pertanyaan yang mengikutinya sama pentingnya. 

Proyek Sekolah Rakyat Tahap II di Lhokseumawe sedang dibangun dengan anggaran Rp262,3 miliar, menargetkan rampung 20 Juni 2026, dengan kapasitas 1.080 siswa dalam fasilitas terpadu yang mencakup asrama, ruang belajar, dan sarana olahraga.

Baca juga: Kenduri dan Hal-hal yang Tidak Ikut Masuk Panggung

"Akses pendidikan yang layak" adalah frasa yang bekerja dengan cara tertentu dalam wacana kebijakan: ia mengasumsikan bahwa hambatan utama kemiskinan adalah tidak adanya gedung.

Anak-anak miskin kurang beruntung karena sekolah mereka rusak, jauh, atau penuh sesak.

Kemiskinan yang mewarisi diri sendiri dari generasi ke generasi menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari jarak ke gedung sekolah. 

Baca juga: Musrenbang 2027, Mualem Fokus Berantas Kemiskinan dan Mitigasi Bencana

Ia adalah soal guru yang cukup, stabil, dan terlatih menghadapi anak-anak yang datang dengan beban keluarga di punggungnya. 

Soal ritme belajar yang memberi ruang bagi anak yang pagi harinya belum sarapan.

Soal bahasa yang dipakai di kelas — apakah ia terasa seperti bahasa rumah atau bahasa institusi yang asing. Soal pengasuhan yang berkelanjutan setelah lampu kelas mati. 

Akses tanpa ekosistem pendukung memindahkan anak ke lokasi baru, bukan ke kondisi baru.

Baca juga: VIDEO Walau Pernah Dirudal Iran, Arab Saudi Tetap Beri Akses Pangkalan Udara ke AS

Selesai Sebelum Pendidikannya Mulai

Apakah model yang dipilih sudah mengukur tinggi masalah yang hendak disorongnya?

Pembangunan fisik punya satu kelebihan yang kuat secara administratif: ia bisa diukur. Progres 54,64 persen hari ini bisa jadi 100 % pada 20 Juni. Foto pita potong tersedia. 

Baca juga: Sebelum Kampus Sempat Bicara!

Laporan keuangan bisa diaudit. Kapasitas 1.080 siswa bisa diverifikasi dengan menghitung kursi. 

Tapi jumlah guru berpengalaman yang bersedia ditempatkan di fasilitas baru ini, kualitas pendampingan yang menunggu anak-anak yang masuk, dan kedalaman program yang benar-benar dirancang untuk memutus rantai kemiskinan lintas generasi — semua itu bekerja di luar jangkauan kamera peresmian.

Baca juga: Pemerintah Hapus Status Guru Honorer Mulai 2027, Diganti Skema ASN dan PPPK

Pendidikan berbasis progres fisik adalah pendidikan yang paling mudah dilaporkan dan paling sulit dievaluasi dampaknya. 

Ia menghasilkan angka yang meyakinkan dalam waktu singkat, dan baru ketahuan tidak cukup setelah satu dekade.

Yang Dibutuhkan Anak-Anak Aceh

Aceh memberi konteks yang lebih spesifik untuk pertanyaan ini. 

Dayah jauh melampaui fungsi pengajian — ia adalah ruang pembentukan karakter yang bekerja melalui jaringan sosial yang sudah berurat. 

Pengajaran informal yang tumbuh di sekitarnya memperpanjang rantai transmisi itu jauh ke dalam komunitas. 

Baca juga: Aceh Darussalam Aman: Dompet Hilang, Dikembalikan Utuh

Justru karena Aceh punya pengalaman panjang dengan pendidikan yang bekerja melalui relasi dan kedalaman, pertanyaan tentang ekosistem menjadi lebih mendesak di sini.

Anak-anak miskin yang masuk ke Sekolah Rakyat membawa serta sejarah mereka. 

Kemiskinan itu melekat pada cara mereka berbicara di depan guru, cara mereka memahami kata "masa depan", cara mereka merespons kegagalan. 

Mendampingi mereka bukan tugas bangunan — melainkan tugas guru yang terlatih, sistem pengasuhan yang terpadu, dan kebijakan kepegawaian yang menjamin guru itu betah dan mampu.

Baca juga: Polda Aceh Ingatkan Mahasiswa Waspadai Penyusup saat Aksi Unjuk Rasa

Pertanyaan yang jarang diajukan setelah proyek seperti ini diresmikan: siapa guru-guru yang akan mengisi 36 rombongan belajar itu? 

Dari mana mereka datang, bagaimana mereka diseleksi, apa yang mengikat mereka untuk bertahan, dan program apa yang menjamin bahwa dua tahun setelah peresmian kualitas pengajaran masih di tempat yang sama dengan hari pita dipotong? 

Baca juga: Bupati TRK Harapkan Presiden Resmikan Sekolah Rakyat di Nagan, Target Rampung Juli 2026

Pengalaman Tahap I memberi preseden: belum genap dua pekan berjalan, sekitar 160 guru Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia mengundurkan diri — sebagian besar karena penempatan yang jauh dari domisili dan ketidakpastian status kontrak.

Kualitas pengajaran ditentukan oleh siapa yang berdiri di depan kelas — dan itu pertanyaan yang belum terjawab dalam laporan progres mana pun.

Baca juga: Hantavirus Tewaskan 11 Orang di Argentina, Diduga Menyebar dari Pesta Ulang Tahun

Kemiskinan ekstrem yang mewarisi diri sendiri membutuhkan rantai transmisi yang panjang, sabar, dan manusiawi.

Bangunan yang selesai sebelum ekosistemnya siap bukan kegagalan niat — ia adalah bukti bahwa kita lebih mahir membangun sekolah daripada membangun pendidikan.(*)

*) Moritza Thaher adalah penulis dan musisi yang berbasis di Banda Aceh. Tulisannya berfokus pada ekosistem seni, budaya, dan pendidikan — khususnya jarak antara cara sistem itu diklaim bekerja dan cara ia benar-benar bekerja. Ia mendirikan Sekolah Musik Moritza pada 1991 dan masih aktif mengajar hingga hari ini.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com

Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI