KUPI BEUNGOH
Standar Medis RSUDZA Dipaksa Berkompromi
Yang paling mengkhawatirkan dari keadaan ini bukanlah kelangkaan itu sendiri, melainkan penyebab di baliknya.
Ketika tindakan dipaksakan tanpa dukungan yang memadai, risiko meningkat bahwa non-maleficence terancam. Ketika pasien di Aceh tidak mendapatkan layanan yang setara dengan daerah lain, keadilan runtuh. Ketika pilihan pasien terbatas karena sistem tidak siap, autonomy menjadi semu. Ini bukan sekadar kegagalan sistem kesehatan. Ini adalah kegagalan moral kolektif.
Tenaga medis di tengah kebuntuan sistem.
Yang kerap terlupakan dalam situasi ini adalah posisi tenaga medis. Dokter, perawat, dan operator tidak hanya menghadapi pasien, tetapi juga keterbatasan sistem. Tidak mudah bagi seorang dokter yang telah dididik untuk menyelamatkan nyawa menyampaikan kepada pasien bahwa tindakan belum dapat dilakukan karena alat atau BMHP tidak tersedia. Persoalan ini telah berkembang menjadi tekanan etik bagi tenaga kesehatan.
Krisis ini tidak boleh dianggap sebagai insiden sesaat; harus menjadi titik balik. Pertama, rumah sakit harus membangun sistem early warning untuk stok kritis. Tidak boleh lagi terjadi kejadian ketika obat dan BMHP esensial habis tanpa diantisipasi. Kedua, manajemen keuangan harus diperkuat. Klaim harus dipercepat, arus kas harus dijaga, dan transparansi harus menjadi prinsip utama.
Ketiga, hubungan dengan vendor harus dikelola secara profesional karena mereka merupakan bagian penting dari ekosistem pelayanan rumah sakit. Keempat, pemerintah daerah perlu hadir untuk memastikan layanan kritis seperti Primary PCI tetap berjalan optimal sebagai layanan penyelamat nyawa. Keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan dalam layanan kesehatan.
Pada akhirnya, pelayanan kesehatan bukan hanya tentang teknologi, bukan hanya tentang gedung megah, dan bukan hanya tentang jumlah dokter spesialis, melainkan tentang sistem yang berfungsi. Dipastikan bahwa ketika seseorang datang dalam kondisi paling kritis, sistem kesehatan harus hadir sepenuhnya tanpa kompromi, tanpa alasan. Bila layanan Primary PCI di RSUDZA terhenti, itu menjadi pengingat keras bahwa kita belum siap.
Dan jika kita tidak segera berbenah, maka setiap keterlambatan, setiap kekurangan, dan setiap keputusan yang salah akan terus dibayar dengan harga yang paling mahal, nyawa manusia. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan ini menjadi kebiasaan atau menjadikannya momentum perubahan? Jawabannya akan menentukan wajah sistem kesehatan Aceh di masa depan.
Penulis adalah Guru Besar Universitas Syiah Kuala; Ketua IKA UNDIP Aceh; Sekretaris ICMI Orwil Aceh.
KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.
Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/ProfDrdr-Rajuddin-SpOGKSubspFER.jpg)