Mafia Sitasi Permalukan Pendidikan Aceh : Ketika Akademik Indonesia Terjebak Ilusi Scopusisasi

Oleh: Teuku Muhammad Jamil

Tulisan ini mencoba memahami sekaligus merespons artikel berjudul High Rankings, Low Reach in Indonesian Journals karya Zezen Zaenal Mutaqin di The Jakarta Post, 8 Mei 2026.

Dalam artikel tersebut, Zezen membongkar dugaan adanya mafia sitasi dalam merekayasa peringkat sejumlah jurnal di Indonesia, termasuk tiga dari Aceh, yaitu Samarah, El-Usrah (UIN Ar-Raniry) dan Peuradeun.

Sesungguhnya, tulisan Zezen tersebut membuka satu luka lama dalam dunia akademik Indonesia: ketidakmampuan dalam membedakan antara kualitas ilmu pengetahuan dan rekayasa pengakuan akademik.

Ketika sejumlah jurnal Indonesia melesat ke jajaran elit SCImago dan Scopus, publik memang diajak untuk berbangga. 

Namun pertanyaan mendasarnya jauh lebih filosofis dan mendasar: apakah ranking itu benar-benar mencerminkan kedalaman intelektual, pengaruh epistemologis, dan kontribusi nyata terhadap peradaban ilmu?

Ataukah ia hanya sekadar kosmetika statistik yang dibangun melalui permainan sitasi dan reproduksi angka semata?

Baca juga: Perang dan Damai Bagian -19, Krisis Energi, Resesi Global dan Urgensi Perdamaian

Arena Transaksi Administratif

Di sinilah tragedi akademik Indonesia sedang berlangsung. Kita terlalu sibuk mengejar indeks, tetapi lupa membangun tradisi ilmu dan moral akademik.

Kita memuja ranking, tetapi melupakan relevansi. Kita memoles metrik, tetapi mengabaikan substansi pemikiran dan etika.

Fenomena yang disebut citation rings atau lingkaran sitasi sejatinya bukan sekadar persoalan teknis jurnal. Ia adalah gejala dari krisis moral dan krisis epistemologi akademik.

Ketika jurnal-jurnal saling mengutip secara sistematis demi menaikkan skor dampak, maka ilmu pengetahuan telah bergeser dari ruang pencarian kebenaran menjadi arena transaksi administratif. Akademik tidak lagi dipandu oleh integritas intelektual, melainkan oleh hasrat memperoleh legitimasi birokratik.

Ironisnya, semua ini lahir dari kebijakan negara atau bahkan kampus sendiri. Regulasi yang menjadikan publikasi Scopus sebagai ukuran utama kenaikan jabatan dosen dan guru besar telah melahirkan budaya akademik yang mekanistik, bahkan artifisial. 

Baca juga: Tiga Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Aparat saat Demo Pergub JKA, KKJ Aceh Desak Kapolda Bertindak

Pabrik Publikasi dan Klaim Sepihak

Kampus berubah menjadi “pabrik publikasi”, bukan lagi sebagai pusat pembentukan peradaban berpikir sehat. Dosen dipaksa mengejar jumlah artikel, bukan kedalaman gagasan dan outcome.

Produktivitas diukur melalui angka, bukan melalui daya ubah pemikiran terhadap masyarakat. Akibatnya, lahirlah generasi akademik yang sibuk menulis untuk algoritma, tetapi tidak hadir dalam percakapan besar kemanusiaan.

Bahkan ada akademisi yang secara brutal melakukan rekayasa sitasi pada jurnalnya untuk tujuan klaim sepihak bahwa kampusnya adalah yang terbaik dalam sebuah negara besar, mengalahkan UI dan UGM.

Agaknya menteri selaku pembina kampus perlu “menyidangkan skandal” ini dalam komite etik. Sebagai insan terdidik dan terpelajar tentu kita harus jujur dengan niat mulia untuk kebaikan umat dan bangsa yang kita junjung kita sebagai bangsa berperadaban.

Padahal publik tahu bahwa UI dan UGM adalah dua kampus favorite di Indonesia yang membentang luas dari Sabang (Aceh) hingga Merauke (Papua). Klaim sepihak bahwa mereka telah mengalahkan UI dan UGM dinilai mengada-ngada dan disenyumin massa.

Dalam konteks inilah “Scopusisasi” melahirkan paradoks besar: Indonesia mungkin naik dalam ranking global, tetapi belum tentu naik dalam pengaruh intelektual dunia.

Banyak artikel diproduksi sekadar untuk memenuhi kebutuhan indeksasi dan akreditasi, bukan untuk menjawab problem sosial, politik, hukum, kebudayaan, dan krisis kemanusiaan yang nyata.

Kita harus berani jujur bahwa sebagian jurnal yang melesat secara statistik itu nyaris tidak memiliki resonansi intelektual di pusat-pusat studi dunia. Nama mereka mungkin tinggi dalam tabel SCImago, tetapi belum tentu diperbincangkan di Harvard, Oxford, Leiden, Sorbonne, atau kampus-kampus besar lain yang menjadi pusat produksi gagasan dunia. 

Sebab ilmu pengetahuan tidak pernah diukur semata dari banyaknya sitasi, melainkan dari kemampuan melahirkan ide yang mengubah cara manusia memahami realitas.

Di sinilah letak kegagalan epistemologis pendidikan tinggi kita. Dosen diukur dari jumlah Scopus, bukan dari keberanian berpikir.

Kampus dinilai dari ranking, bukan dari kontribusinya terhadap masyarakat. Guru besar dihitung dari syarat administratif, bukan dari kedalaman otoritas keilmuan

Lebih ironis lagi, sebagian perguruan tinggi kini menjadikan banyaknya publikasi dan tingginya angka sitasi sebagai alat legitimasi untuk menyimpulkan bahwa kepemimpinan kampus telah berhasil dan unggul. Kubu pengkultus sosok tertentu seperti ini selanjutnya mengangap jabatan yang sedang dikuasai “wajib” untuk dipertahankan.

Padahal kesimpulan semacam itu sangat dangkal dan menyesatkan bagi akal sehat. Kepemimpinan universitas tidak dapat diukur hanya melalui statistik jurnal dan parade indeksasi. Sebab universitas bukan perusahaan metrik, melainkan institusi peradaban.

Profesor tanpa Jejak Intelektual

Banyaknya guru besar juga tidak otomatis menandakan hebatnya kepemimpinan akademik. Guru besar yang banyak belum tentu bermakna jika tidak melahirkan pemikiran besar dan dinikmati umat.

Lebih memprihatinkan lagi ketika gelar profesor diperoleh hanya melalui prosedur administratif yang longgar, misalnya cukup dengan dua publikasi Scopus tanpa jejak intelektual yang kuat dalam masyarakat akademik. Bahkan, ditengarai ada profesor yang memakai jasa “calo” Scopus.

Fenomena ini oleh sebagian kalangan bahkan mulai disindir sebagai “Guru Besar Jurnal”. Mereka hadir saat pengukuhan, tetapi hilang tanpa warisan gagasan setelahnya.

Nama tercatat dalam arsip administratif, tetapi tidak meninggalkan jejak pemikiran dalam sejarah ilmu pengetahuan.

Profesor sejatinya bukan sekadar pangkat akademik. Ia adalah simbol otoritas moral dan intelektual.

Dalam tradisi universitas klasik, profesor dihormati bukan karena banyaknya artikel, tetapi karena kapasitasnya melahirkan paradigma, membangun mazhab pemikiran, dan menjadi rujukan etik bagi masyarakat. Ketika profesor direduksi hanya menjadi capaian administratif berbasis indeksasi, maka universitas sedang kehilangan ruhnya.

Merusak Kepercayaan Global

Lebih berbahaya lagi, budaya akademik semacam ini perlahan merusak kepercayaan global terhadap publikasi Indonesia.

Dunia internasional tidak bodoh. Ketika pola sitasi yang tidak wajar terbaca, maka reputasi akademik nasional ikut dipertaruhkan. Ia dapat menjadi aib yang akan diwariskan.

Kita mungkin memperoleh ranking tinggi dalam waktu singkat melalui rekayasa, tetapi kehilangan kredibilitas dalam jangka panjang.

Padahal universitas besar dunia dibangun bukan melalui manipulasi metrik, melainkan melalui tradisi intelektual yang panjang. Harvard University tidak menjadi besar karena permainan sitasi.

University of Oxford tidak dihormati karena rekayasa indeks. Mereka dihormati karena keberanian melahirkan pemikiran yang mengubah dunia. Indonesia, termasuk Aceh, seharusnya belajar dari sana.

Universitas tidak boleh direduksi menjadi industri angka. Kampus harus kembali menjadi rumah peradaban: tempat lahirnya kritik sosial, etika publik, keberanian intelektual, dan pemikiran besar tentang masa depan bangsa.

Jika tidak, maka kita hanya akan melahirkan generasi akademik yang mahir bermain statistik, tetapi miskin orisinalitas dan keberanian berpikir.

Perlu Evaluasi

Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan publikasi nasional sudah menjadi kebutuhan mendesak. Negara harus menghentikan obsesi berlebihan terhadap Scopus sebagai satu-satunya ukuran mutu akademik.

Kualitas riset harus diukur dari dampaknya terhadap ilmu pengetahuan, masyarakat, kebijakan publik, dan kemanusiaan — bukan sekadar dari angka sitasi yang sering kali manipulatif.

Jangan sampai publik digiring untuk percaya bahwa tingginya sitasi, banyaknya jurnal terindeks, atau melonjaknya jumlah profesor otomatis membuktikan keberhasilan seorang rektor atau pimpinan kampus.

Tidak. Kesimpulan seperti itu terlalu sederhana untuk menjelaskan kompleksitas universitas sebagai institusi ilmu dan peradaban.

Kepemimpinan akademik yang sejati justru terlihat dari kemampuannya membangun budaya berpikir kritis, integritas ilmiah, kebebasan akademik, dan keberanian moral di dalam kampus.

Jika tidak, maka kampus-kampus Indonesia akan terus hidup dalam ilusi kejayaan akademik — tampak gemilang di tabel ranking, tetapi sunyi dalam percakapan intelektual dunia.

Dan sejarah selalu mengajarkan satu hal penting: peradaban besar tidak dibangun oleh manipulasi angka, tetapi oleh kejujuran ilmu pengetahuan dan keberanian berpikir melampaui zamannya. Semoga!

Sagoe Atjeh Rayeuk, 14 Mei 2026

Penulis adalah Pengamat Politik dan Akademisi Ketua Program Doktor (S3) Pendidikan IPS 2014 - 2022 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI