Ketika Tendik Cemburu pada Dosen: Akademik Tergadai dan Kebebasan Terancam

Kampus bersama dengan pejabat struktural dan tendik lebih sibuk mengawasi kehadiran dosen di ruang kuliah, ketimbang kualitas riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga kebebasan akademik benar-benar tergadaikan. 

Jika kondisi ini terus berlanjut dan dibiarkan sehingga menjadi budaya kampus yang dikorbankan bukan hanya sekedar kenyamanan kerja individu dosen, tetapi yang sangat berbahaya adalah terancam masa depan tri dharma perguruan tinggi dan mutu peradaban ilmu pengetahuan Indonesia secara keseluruhan.

Akar Rumput Kecemburuan (Beda Beban dan Beda Budaya)

Dalam praktik masih terlihat sebagian perguruan tinggi, adanya kesenjangan relasi antara pejabat struktural, tenaga kependidikan dan dosen yang belum dikelola secara optimal. Kebijakan administratif yang berlaku terkadang menempatkan aspek prosedural lebih dominan dibandingkan dengan fleksibilitas kerja akademik.

Disitulah berpotensi membatasi ruang kreativitas dan inovasi dosen dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi, karena harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan teknis sehingga membutuhkan waktu dan energi tambahan bagi dosen. 

Konon lagi dengan sebab adanya perbedaan beban kerja antara pejabat struktural, tenaga kependidikan dan dosen sangat memperlebar jurang kecemburuan tersebut dikalangan mareka.

Dosen terikat tri dharma, meliputi:  mengajar 12 SKS, meneliti, mengabdi kepada masyarakat, membimbing, dan menulis jurnal. Ukuran kinerjanya adalah output keilmuan yang butuh proses berpikir panjang. Tendik bekerja berbasis jam kerja 08.00-16.30 dengan indikator layanan administratif yang sifatnya rutin dan terukur.

Belum lagi budaya kerja yang bertolak belakang dan jarang dijembatani. Dosen hidup dalam budaya otonomi keilmuan, kebebasan mimbar, dan jadwal yang fleksibel mengikuti riset.

Tendik hidup dalam budaya komando, hirarki struktural, dan kepatuhan SOP yang kaku. Saat dua budaya ini disatukan tanpa sekat SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) yang jelas, lahirlah persepsi “dosen kerja sedikit gaji besar” versus “tendik kerja rodi tapi dipandang sebelah mata”.

Dalam kondisi yang demikian, diperlukan kepemimpinan akademis yang bisa menjembatani dan menyatukan psikologis pejabat struktural, tenaga kependidikan dan tenaga dosen.  

Mareka harus ditempatkan dalam posisi sama-sama penting, sama-sama berperan dan berkolaborasi dalam iklim akademik yang kondusif. Disinilah butuh pemimpin akademis yang bijaksana dalam menjaga keharmonisan budaya kampus. 

Intervensi Birokrasi Masuk Ruag Kuliah

Intervensi paling sering terjadi pada otonomi penjadwalan dan perkuliahan dosen. Dosen mengajar diceklis oleh tendik, pura-pura menghidupkan AC, sehingga otonomi yang dijamin Dikti itu kalah oleh sakleknya sistem akademik yang dikelola tendik.

Intervensi bahkan juga masuk ke ranah riset yang seharusnya independent, tetapi kenyataannya substansi penelitian sudah lolos dari reviewer nasional, tetapi masih ada celak atau cara untuk digugurkan dengan alasan melanggar juknis. 

Bentuk intervensi yang paling halus muncul adalah penilaian etik akademik oleh non-akademisi. Ada tendik yang menegur dosen di grup WA karena “jarang kelihatan di kantor” padahal dosen sedang riset atau jadi narasumber.  

Anehnya lagi. dosen yang diberikan tugas tambahan posisinya tidak lagi mempertahankan nasib dosen, tetapi sudah memihak ke pejabat struktural dan tendik sehingga sudah menjadi perpanjangan tangan intervensi ke dosen dalam menjalan tri dharma perguruan tinggi. 

Belum lagi perbedaan pemahaman mengenai pola kerja dosen dan tenaga kependidikan. Dosen memiliki beban tri dharma yang tidak selalu berbasis ruang kantor, seperti penelitian dan pengabdian masyarakat.