Kita Punya Emas Energi, Tapi Mengapa Aceh Selalu Gelap?

Oleh: Tarmizi *)

KEMARIN malam, ribuan rumah, toko, kantor, dan fasilitas umum di seluruh Aceh kembali tenggelam dalam kegelapan. Satu gangguan di jaringan transmisi utama di Jambi, ratusan kilometer jauhnya, membuat seluruh sistem kelistrikan Sumatera bagian utara runtuh seperti susunan kartu.

Bagi warga Aceh, kejadian ini bukan hal baru. Ini sudah terjadi berulang kali selama bertahun-tahun, dan setiap kali terjadi, pertanyaan yang sama selalu muncul: Kenapa wilayah sebesar dan sepotensial ini harus selalu bergantung pada orang lain? Kapan kita bisa berdiri di atas kaki sendiri?

Diskusi kita selama ini mengungkapkan jawabannya dengan sangat jelas: masalahnya bukan karena kita tidak punya sumber daya, bukan karena kita tidak punya teknologi, dan bukan karena kita tidak mampu. Masalahnya ada pada cara kita berpikir, cara kita mengatur, dan cara kita bertindak.

Akar Masalah: Sistem yang Dibangun untuk Murah, bukan untuk Aman

Sistem kelistrikan yang kita gunakan sekarang adalah model sentralistik: semua kendali, pembangkitan, dan aliran daya dipusatkan di satu jaringan utama, dikelola dari luar wilayah, dan daerah hanya berperan sebagai penerima pasokan. 

Alasan dipilihnya sistem ini sederhana: biaya pembangunan awal lebih murah, lebih mudah dikelola, dan bisa diselesaikan dalam waktu lebih cepat.
 
Tapi kita semua sudah merasakan mahalnya harga yang harus dibayar: satu titik rusak, semuanya mati. Kerugian akibat padam massal sekali saja bisa mencapai 2-4 triliun rupiah, angka yang cukup untuk membangun satu pembangkit besar. 

Dalam hitungan jujur, sistem yang dianggap “hemat” ini justru membuat kita rugi berlipat ganda setiap tahunnya.

Bandingkan dengan negara maju seperti Jepang, Jerman, atau Korea Selatan. Mereka tidak pernah menggunakan model seperti ini. Di sana, sistem dibangun dengan prinsip keamanan: satu jalur putus, wilayah lain tetap terang. Setiap daerah punya kemampuan mandiri, tapi tetap terhubung untuk saling bantu. Inilah yang kita sebut sistem gabungan, model yang terbukti aman, andal, dan terbukti berhasil.

Baca juga: Listrik di Sebagian Wilayah Blangpidie dan Manggeng Sudah Menyala Bertahap

Baca juga: 5 Fakta Blackout Sumatera, PLN Ungkap Penyebab Mati Listrik Massal hingga Aceh Ikut Terdampak

Ironisnya, Aceh yang punya potensi energi terbesar di Sumatera justru menjadi wilayah yang paling rentan gelap. Kita punya lebih dari 9.000–10.000 MW potensi daya —dari tenaga air, panas bumi, gas, sampai energi terbarukan lainnya— cukup untuk menyuplai seluruh Sumatera bahkan bisa dijual ke luar negeri. 

Tapi sampai hari ini, kita hanya memanfaatkan kurang dari 5 persen dari potensi itu, dan 60 % kebutuhan listrik kita masih harus dikirim dari luar wilayah.

Yang Menghambat bukan Aturan, tapi Cara Berfikir dan Lingkungan Kerja

Banyak orang mengira kendala utamanya adalah regulasi atau kebijakan. Padahal UU Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 sudah memberi wewenang penuh kepada daerah untuk mengelola seluruh sumber daya alam dan energi di wilayah ini. 

Kita punya aturan, kita punya badan usaha milik daerah seperti PT Pembangunan Aceh, dan kita punya kemampuan untuk membuat aturan sendiri.

Masalah yang sebenarnya lebih dalam dari itu:

Pertama, mentalitas pejabat dan pemimpin yang lebih suka proyek instan yang bisa dipamerkan dalam masa jabatan, daripada proyek strategis yang manfaatnya baru terasa dalam 5–7 tahun ke depan. Masih tertanam pola pikir bahwa pusat lebih pintar dan lebih mampu, sehingga kita tidak berani mengambil keputusan sendiri meski kita punya hak dan wewenang.

Kedua, sistem birokrasi yang lebih mementingkan laporan dan administrasi daripada hasil di lapangan. Satu izin butuh tanda tangan puluhan orang dan berbulan-bulan waktu, dengan aturan yang dibuat bukan untuk memudahkan, tapi untuk mengendalikan. Akibatnya, rencana bagus cuma menjadi dokumen yang tersimpan rapi di lemari.

Ketiga, situasi politik yang tidak stabil. Setiap kali pemimpin berganti, rencana dan kebijakan ikut berganti. Proyek yang sudah disepakati pemimpin lama sering dibatalkan sembarangan, membuat investor tidak percaya dan ragu menanam modal besar di Aceh.

Keempat, praktik makelar dan perantara yang menjadi penghisap darah investasi. Begitu ada rencana proyek, muncul puluhan orang yang mengaku punya hubungan, mengaku bisa mengurus izin, atau menguasai lahan, meminta biaya tidak resmi dan membuat biaya proyek membengkak sampai tidak lagi menguntungkan.

Kelima, persepsi keamanan yang masih melekat di benak investor luar, meski situasi di lapangan sudah damai dan aman lebih dari 17 tahun. Risiko gangguan di lokasi proyek pedalaman, serta kurangnya jaminan hukum yang tegas, membuat mereka berpikir dua kali sebelum masuk.
 
Semua ini bekerja bersama-sama, membuat potensi emas di tanah kita terpendam, dan rakyat harus menanggung akibatnya dalam bentuk kegelapan dan kerugian ekonomi setiap tahunnya.

Baca juga: Pelaku Pembunuhan di Peureulak Barat Divonis 15 Tahun Penjara

Baca juga: 4,8 Juta Pelanggan Listrik di Sumatera Belum Nyala, PLN: Butuh 15-20 Jam untuk Start-up Pembangkit

Cara Mewujudkannya Mulai dari yang Tersedia dan yang Bisa Dilakukan

Kabar baiknya, jalan keluarnya sudah ada, dan semua syaratnya tersedia di hadapan kita.

Untuk mewujudkan Daulat Listrik Aceh, kita hanya butuh menambah pasokan sekitar 700–750 MW lagi, cukup untuk memenuhi 100 % kebutuhan saat ini, punya cadangan aman, dan siap untuk pertumbuhan ekonomi 10 tahun ke depan.

Investasi yang dibutuhkan hanya sekitar 10–14 triliun rupiah, angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kerugian yang kita tanggung setiap tahunnya.

Sumber modal dan investor pun tersedia melimpah: mulai dari PT Pembangunan Aceh sebagai ujung tombak, pengusaha lokal, BUMN seperti Pertamina dan PLN, sampai investor asing yang sudah lama mengincar potensi energi terbarukan di Aceh. 

Proyek ini sangat menguntungkan: pendapatan pasti, biaya operasi murah, dan risiko rendah.

Yang paling penting adalah kita harus berani berubah:

1. Ubah sistem dari sentralistik ke gabungan: setiap wilayah wajib punya kemampuan mandiri minimal 80 % kebutuhannya, tapi tetap terhubung untuk saling bantu.
2. Tegakkan prinsip: proyek strategis seperti energi tidak boleh diubah atau dibatalkan sembarangan hanya karena pergantian pemimpin. Ini hak dan kebutuhan rakyat, bukan milik kelompok atau individu.
3. Bersihkan lingkungan kerja: larang tegas perantara dan praktik tidak resmi, permudah birokrasi, dan berikan jaminan hukum serta keamanan yang tegas kepada semua pihak.
4. Ubah pola pikir: mulai percaya pada kemampuan diri sendiri, berani mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat, dan berpikir untuk masa depan, bukan hanya untuk masa jabatan.

Mimpi yang Bisa Diwujudkan, Asalkan Berani

Daulat Listrik Aceh bukan sekadar mimpi indah atau angan-angan belaka. Ini adalah kebutuhan dasar, ini adalah hak setiap warga Aceh, dan ini adalah cara kita memastikan bahwa kejadian gelap gulita seperti kemarin tidak akan terulang lagi di masa depan.

Kita punya sumber daya, kita punya wewenang, kita punya modal, dan kita punya rakyat yang siap mendukung. Satu-satunya yang kurang hanyalah kemauan dan keberanian untuk berubah dari cara lama yang merugikan, ke cara baru yang membebaskan dan memajukan.

Baca juga: Kapan Gaji ke-13 Pensiunan 2026 Cair? TASPEN Sebut Mulai 2 Juni, Ini Jadwal Lengkapnya

Baca juga: Sosok Ratu Sofya, Artis Asal Aceh yang Somasi Ibu Kandung soal Honor Film: Gue Ngebiayain Emak Gue

Mari kita mulai diskusi dan gerakan ini dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri, dan dari pemimpin kita sendiri. Mari kita buktikan bahwa Aceh tidak hanya kaya sumber daya, tapi juga kaya semangat dan kemampuan untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri.

Karena pada akhirnya, cahaya yang kita nantikan tidak hanya datang dari aliran listrik, tapi juga datang dari perubahan cara berpikir dan bertindak kita sendiri.

Artikel ini terinspirasi dari diskusi panjang mengenai potensi, hambatan, dan solusi pembangunan energi di Aceh. Semua pihak dipersilakan menyampaikan pandangan, masukan, dan usulan untuk memperkaya gagasan ini demi kemajuan bersama.(*)

PENULIS adalah mantan aktivis 98 dan juga Pembina The Aceh Institut.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel dalam rubrik ini tidak mencerminkan pandangan Redaksi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.