Membaca Indonesia Hari Ini: Chairul Tanjung, Purbaya, dan Presiden Prabowo

Oleh Dr Ir Ahmad Humam Hamid MA*)

Pada 22 Mei 2026, di Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, sebuah diskusi ekonomi berubah menjadi pembacaan tentang kondisi psikologis bangsa. 

Di panggung itu, Chairul Tanjung mengajukan pertanyaan sederhana tetapi mengganggu: bagaimana ekonomi disebut tumbuh jika banyak orang merasa hidup makin berat? 

Di sisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa menjawab dengan ketenangan teknokratis: indikator makro seperti pertumbuhan, konsumsi, inflasi, dan pengangguran belum menunjukkan tanda krisis struktural.

Di antara dua pernyataan itu, sebenarnya kita tidak sedang melihat perdebatan ekonomi biasa. Kita melihat benturan dua cara memahami realitas ekonomi. 

Yang satu lahir dari pengalaman sosial sehari-hari. Yang lain lahir dari agregasi statistik. 

Baca juga: Prabowo dan The Economist: Indonesia dan Siklus Optimisme - Kewaspadaan Versi Media Internasional

Di tengah keduanya berdiri negara, yang diwakili Presiden Prabowo Subianto, yang tidak bisa memilih salah satu tanpa mengorbankan stabilitas yang lain.

Untuk memahami konteksnya, penting melihat posisi Chairul Tanjung. Ia bukan akademisi ekonomi, melainkan pengusaha besar yang membangun CT Corp di sektor ritel, media, keuangan, dan infrastruktur. 

Ia membaca ekonomi bukan dari tabel statistik, tetapi dari perilaku konsumsi masyarakat. 

Karena itu, pertanyaannya tidak datang dari ruang teoritis. Ia datang dari pengalaman panjang menghadapi realitas pasar sehari-hari.

Jika kita mengikuti cara pandang Chairul Tanjung, kita masuk ke wilayah yang sering diabaikan ekonomi arus utama: wilayah rasa. 

Baca juga: Gubernur Aceh Mualem Bahas Isu Ekonomi hingga Persoalan JKA bersama Ulama

Dalam wilayah ini, angka tidak pernah cukup. Ekonomi bukan sekadar PDB, inflasi, atau neraca perdagangan.

Ekonomi adalah kemampuan hidup tanpa kecemasan terus-menerus. 

Ia hadir dalam harga beras, ongkos transportasi, pekerjaan yang tidak pasti, dan masa depan yang terasa semakin sulit diprediksi.

CT berbicara dari dunia itu. Dunia di mana pertumbuhan ekonomi belum tentu berarti kesejahteraan menyebar merata. 

Bisa saja sebagian kecil ekonomi melaju cepat, sementara sebagian besar masyarakat hanya bertahan di tempat.

Fenomena seperti ini bukan hal baru dalam sejarah ekonomi dunia. Amerika Serikat pada akhir abad ke-20 mengalami kenaikan produktivitas tanpa pertumbuhan upah riil yang berarti bagi banyak kelompok pekerja. 

Inggris pasca-industrialisasi menunjukkan pola serupa: indikator makro membaik, tetapi ketidakpuasan sosial meningkat. 

Di Amerika Latin, situasinya bahkan lebih tajam. Stabilitas makro sering berjalan berdampingan dengan ketidakstabilan sosial.

Dalam bahasa ekonomi modern, CT sebenarnya sedang menunjuk pada masalah “distributional asymmetry”, yaitu ketika hasil pertumbuhan tidak tersebar merata. 

Ini adalah masalah klasik yang sulit diselesaikan hanya dengan statistik rata-rata.

Namun Purbaya berdiri di dunia berbeda. Ia membaca Indonesia melalui data BPS, konsumsi rumah tangga, produksi industri, dan belanja pemerintah. 

Dalam dunia ini, ekonomi dipahami sebagai sistem yang bisa diukur dan dipetakan. Jika konsumsi naik, daya beli dianggap kuat. 

Jika inflasi rendah, stabilitas harga dianggap terjaga. Jika pengangguran turun, pasar kerja dianggap membaik.

Pendekatan itu tidak bisa disebut salah. Justru itulah bahasa resmi negara modern. 

Baca juga: Di Antara Mimpi Allende dan Keteguhan Castro, Kemana Arah Perubahan Indonesia?

Tanpa bahasa statistik, kebijakan fiskal dan moneter tidak mungkin dijalankan. Negara membutuhkan angka untuk membuat keputusan.

Tetapi sejarah juga menunjukkan kelemahan pendekatan ini. Statistik makro melihat rata-rata, bukan distribusi.

Ia mampu membaca arah umum ekonomi, tetapi sering gagal menangkap tekanan yang dirasakan kelompok tertentu.

Joseph Stiglitz dan Amartya Sen sudah lama mengingatkan bahwa GDP sangat terbatas dalam mengukur kesejahteraan. GDP bisa naik bersamaan dengan meningkatnya ketimpangan. 

Dengan kata lain, Purbaya tidak salah membaca data. Tetapi data yang ia gunakan memang tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan CT.

Di sinilah struktur utama perdebatan itu terlihat. Ini bukan konflik fakta, melainkan konflik level realitas.

CT berada di level mikro-sosial.
Purbaya berada di level makro-statistik.

CT membaca tekanan hidup.
Purbaya membaca stabilitas sistem.

CT membaca pengalaman masyarakat.
Purbaya membaca agregat ekonomi.

Keduanya bisa benar sekaligus karena mereka mengukur hal yang berbeda.

Dalam ekonomi modern, situasi ini dikenal sebagai “perception gap”, yaitu jarak antara data ekonomi dan persepsi publik. 

Namun istilah itu sering terlalu lembut untuk menjelaskan dampak politiknya. Sebab pada titik tertentu, perception gap bukan lagi masalah komunikasi, melainkan masalah legitimasi.

Di sinilah posisi Prabowo menjadi jauh lebih rumit dibanding dua tokoh lainnya. Presiden tidak bisa hanya menjadi teknokrat. 

Ia juga tidak bisa hanya menjadi juru bicara keresahan publik. Ia harus mengelola kontradiksi di antara keduanya.

Dalam beberapa waktu terakhir, arah kebijakan pemerintah menunjukkan pola yang cukup jelas meski tidak selalu dinyatakan terbuka. 

Baca juga: Dolar Naik: Neraca Untung-Rugi Masyarakat Kawasan Pedesaan Kita

Negara tetap mempertahankan narasi stabilitas makro. Namun pada saat yang sama, sensitivitas terhadap tekanan sosial meningkat. 

Fokus pada harga pangan, perhatian terhadap daya beli, percepatan belanja negara, dan respons terhadap isu PHK menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membaca angka, tetapi juga membaca keresahan masyarakat.

Pola seperti ini dalam ekonomi politik sering disebut “dual mandate politics”. 

Negara harus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus stabilitas sosial. Banyak negara berkembang menghadapi situasi serupa. 

Brazil sebelum periode ketegangan politik besar, Turki pada fase transisi ekonominya, bahkan Indonesia dalam beberapa periode sebelumnya, menunjukkan pola yang sama: pertumbuhan tetap ada, tetapi tekanan sosial terus meningkat.

Yang menarik, dalam situasi seperti ini, tindakan negara sering lebih jujur daripada narasinya. Narasi resmi bisa tetap optimistis. Tetapi kebijakan biasanya memperlihatkan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi.

Ekonomi harus dirasakan masyarakat

Jika membaca Indonesia hari ini secara objektif, kita memang belum berada dalam krisis ekonomi klasik. Tidak ada runtuhnya sistem finansial. Tidak ada hiperinflasi. Tidak ada kontraksi ekonomi total.

Namun kita juga belum bisa menyebut kondisi ini sepenuhnya sehat secara sosial-ekonomi.

Yang terjadi justru lebih halus, tetapi berpotensi lebih berbahaya dalam jangka panjang: ketidaksinkronan antara tiga lapisan realitas.

Lapisan pertama adalah realitas makro. Pada level ini, ekonomi terlihat stabil. Pertumbuhan masih ada. Konsumsi berjalan. Sistem fiskal tetap terjaga.

Lapisan kedua adalah realitas distribusi. Di sini tekanan mulai muncul. Ketimpangan terasa lebih jelas.

Pendapatan kelompok tertentu stagnan. Biaya hidup naik lebih cepat dibanding kemampuan pendapatan masyarakat.

Lapisan ketiga adalah realitas persepsi. Di era digital, lapisan ini menjadi sangat kuat. Media sosial mempercepat penyebaran kecemasan ekonomi. PHK di satu sektor bisa terlihat seperti krisis nasional. 

Kenaikan harga di satu daerah dapat berubah menjadi simbol kegagalan sistem secara keseluruhan. Terjadi amplifikasi emosional yang sering tidak sejalan dengan data agregat.

Baca juga: Purbaya, “Indonesia Survival Mode”: Diagnosis, Peringatan, dan Reportoar Kehati-hatian

Gabungan ketiga lapisan itu menciptakan kondisi khas ekonomi abad ke-21: stabil secara statistik, tetapi rapuh secara persepsi.

Dalam literatur ekonomi politik, Dani Rodrik menjelaskan bahwa ekonomi modern selalu berada dalam ketegangan antara efisiensi, kedaulatan, dan legitimasi. 

Dalam konteks Indonesia, ketegangan itu muncul dalam bentuk yang lebih sederhana: angka, rasa, dan politik.

CT mewakili rasa.
Purbaya mewakili angka.
Prabowo mewakili politik yang harus menjembatani keduanya.

Sejarah menunjukkan bahwa kegagalan menjembatani tiga elemen itu sering tidak langsung terlihat dalam data ekonomi. 

Retaknya justru muncul dalam data politik: meningkatnya ketidakpuasan, menurunnya kepercayaan publik, dan pada titik ekstrem melahirkan perubahan sosial yang sulit diprediksi.

Indonesia hari ini belum berada di ambang krisis. Namun Indonesia berada di wilayah yang lebih rumit: fase ketika krisis belum terjadi, tetapi persepsi tentang krisis mulai terbentuk di sebagian masyarakat. 

Fase seperti ini sering diabaikan ekonomi tradisional, tetapi sangat penting dalam politik modern.

Baca juga: Akankah Darurat Energi Menjadi Kiamat Energi Bagi Asia dan Indonesia?

Jika ketiga tokoh itu dibaca secara bersamaan, gambarnya menjadi lebih jelas. CT mengingatkan bahwa ekonomi harus dirasakan masyarakat. 

Purbaya menegaskan bahwa ekonomi harus diukur secara objektif. Prabowo harus memastikan keduanya tidak saling menghancurkan stabilitas negara.

Namun ada satu pelajaran sejarah yang terus berulang di banyak negara dan banyak era: ketika jarak antara angka dan pengalaman hidup terlalu jauh, yang pertama retak bukanlah ekonomi, melainkan kepercayaan publik.

Dan dalam politik modern, kepercayaan bukan sekadar variabel sosial. Ia adalah fondasi terakhir yang membuat angka-angka ekonomi tetap memiliki.(*)

*) PENULIS adalah Sosiolog, mantan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.