Polemik JKA dan Jalan Aceh Menuju Pemerintahan Digital 

Maksud saya adalah inisiatif Pemerintah Aceh selama ini dalam mempersiapkan data sosial ekonomi perlu dilanjutkan.

Inisiatif tersebut jangan berhenti hanya karena kegagalan JKA dalam menggunakan DTSEN sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pemerintah dan masyarakat Aceh harus tetap fokus pada implementasi atau pengembangan DTSEN. Ini adalah bukti bahwa Aceh memiliki pandangan progresif dalam pembentukan pemerintahan modern.

Perlu diingat, data sangat menentukan dalam pemerintahan modern saat ini.

Pemerintahan digital

 Jika saja Aceh meneruskan agenda memperbaiki data sosial kependudukannya sekarang, berarti Aceh sedang membangun model pemerintahan sebagai modal untuk membangun Aceh di masa depan.

Baca juga: 100 Ucapan Selamat Idul Adha 2026 Singkat dan Penuh Makna, Cocok untuk Status WA atau Medsos

Perlu dipahami bahwa DTSEN bukan hanya untuk JKA atau semata untuk kepentingan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial RI.

Aceh  juga harus melihatnya sebagai kepentingan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah data tersebut bermanfaat bagi Aceh.

Kalau sebelumnya DTSEN langsung dipakai untuk intervensi layanan masyarakat yang sangat sensitif, sehingga menimbulkan polemik, saya pikir DTSEN bisa diarahkan terlebih dahulu ke sektor yang tidak berisiko, misalnya perencanaan yang juga sangat strategis bagi Aceh.

DTSEN yang akurat dapat digunakan untuk membentuk profil kependudukan Aceh, pendapatan rata-rata, status pendidikan, dan mata pencaharian.

Data tersebut sebenarnya merupakan data dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, ataupun jangka panjang. 

Kita jangan terjebak dalam polemik desil  yang ada di DTSEN. Desil adalah salah satu hasil pengelompokan statistik, bukan makna keseluruhan DTSEN.  

DTSEN bukan cuma dimaknai hanya punya desil yang mengelompokkan masyarakat; DTSEN ialah pangkalan data yang sangat kaya untuk menggambarkan kondisi sosial masyarakat kita.

Kita tahu bahwa perencanaan pembangunan memerlukan pemahaman yang lengkap dan akurat tentang kondisi sosial masyarakat.

Kita bisa menyediakan kebutuhan data untuk perencanaan kapasitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang mencukupi untuk 5 sampai 20 tahun ke depan secara akurat.

Baca juga: Mualem: Berobat seperti Biasa, Pergub JKA Dicabut

Sebagai contoh, DTSEN bisa digunakan untuk memetakan jumlah anak usia SMA di suatu kecamatan dalam 5 tahun ke depan agar Dinas Pendidikan tidak salah membangun gedung sekolah baru.