Polemik JKA dan Jalan Aceh Menuju Pemerintahan Digital 

Demikian pula pemetaan kebutuhan tempat tidur bagi pasien dalam berbagai kelas rawatan di rumah sakit.  DTSEN yang lengkap tentu akan sangat membantu. 

Kita bisa bayangkan, jika Aceh membangun pangkalan data sendiri, tentu akan menghadapi beban dan risiko.

Aceh harus menanggung investasi infrastruktur, pengembangan aplikasi, serta keamanan informasi dan siber yang penuh ancaman.

Dengan model seperti yang saya tawarkan di atas, sebenarnya telah terjadi pengalihan risiko yang merupakan strategi manajemen modern.

Akhirnya, polemik JKA dan DTSEN menjadi pelajaran berharga bagi Aceh untuk mengembangkan pemerintahan digital sebagai langkah progresif demi masa depan Aceh.

Saya sudah mengusulkan perencanaan sebagai pintu masuk pertama bagi penerapan pemerintahan digital.

 Insya Allah, dengan berkembangnya pemerintahan dan masyarakat yang literat terhadap teknologi digital, kita dapat mewujudkan peradaban Aceh yang lebih bermartabat.

*) PENULIS adalah alumni PPRA 65 Lemhannas, ASN di Perpusnas RI

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI