Kapal Hampir Oleng, Panglima

Jika serapan APBA terus rendah, pemerintah pusat bisa saja menjadikannya sebagai alasan untuk menolak perpanjangan Otsus dengan argumen yang sederhana namun mematikan: 

“Dana yang sudah ada saja tidak pernah habis dibelanjakan, mengapa harus diberikan tambahan?”

Inilah titik rawan yang seharusnya disadari oleh elit Aceh. Rendahnya serapan APBA bisa ditafsirkan sebagai ketidakmampuan Aceh mengelola dana yang besar. 

Jika stigma itu terbentuk di Jakarta, perjuangan memperpanjang Otsus bisa runtuh seketika. 

Artinya, selain mengancam ekonomi rakyat, rendahnya serapan APBA juga berpotensi merugikan Aceh secara politik dan jangka panjang.

Evaluasi Kepala SKPA

Di titik ini, Mualem tidak bisa lagi bersikap lunak. Kapal yang ia nakhodai hampir oleng, dan satu-satunya cara untuk mengembalikannya ke jalur yang benar adalah ketegasan.

Langkah strategis yang harus segera diambil Mualem adalah dengan mengevaluasi total para pejabat SKPA. 

Kepala SKPA yang gagal harus segera dicopot, diganti dengan pejabat yang punya kapasitas manajerial yang kuat dan loyalitas kepada visi-misi gubernur harus berjalan. Tidak ada lagi waktu untuk kompromi.

Baca juga: Oknum TNI Pukul Driver Ojol di Pontianak Hingga Hidungnya Patah, Begini Nasib Pelaku

Baca juga: Seekor Sapi Ditemukan Mati Diduga Diterkam Harimau di Aceh Timur

Baca juga: Pemerintah Diminta Bentuk Badan Khusus Pengelola Otsus, Bisa Tiru BRR Aceh-Nias

Namun tidak hanya itu, lemahnya fungsi pengawasan DPRA juga ikut memperburuk keadaan. 

Padahal, DPRA punya kewenangan untuk memanggil pejabat SKPA, menegur, bahkan menggunakan hak interpelasi jika pemerintah gagal menjalankan APBA, bukan hanya melontarkan pernyataan “prihatin”.

Rakyat tentu butuh lebih dari sekadar retorika. Jika DPRA sungguh mewakili rakyat, mereka harus berani menekan eksekutif dengan langkah konkret.

Mereka bisa membentuk pansus dan meminta Inspektorat untuk mengaudit kinerja SKPA, bahkan merekomendasikan pencopotan kepala SKPA yang dianggap gagal terhadap kinerjanya. 

Tanpa itu, DPRA hanya akan dianggap bagian dari masalah, bukan solusi.

Harapan Ada pada Mualem

Tahun demi tahun, Aceh selalu disorot karena menjadi salah satu daerah dengan realisasi anggaran terendah. 

Seharusnya, anggaran besar itu harus berbanding lurus dengan laju pembangunan dan kesejahteraan rakyat.