Kapal Hampir Oleng, Panglima

Alih-alih bekerja profesional, sebagian pejabat justru sibuk menunggu nasib jabatannya sendiri. 

Mereka lupa, yang sedang menunggu kepastian bukan hanya mereka, melainkan jutaan rakyat Aceh yang menunggu perputaran ekonomi bergerak.

Akibat ulah tersebut, membuat proyek pembangunan di Aceh tertunda, lapangan pekerjaan mandek, sehingga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Mualem juga ikut menurun.

Baca juga: VIDEO - KPAI Desak Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Ramai Kasus Keracunan

Baca juga: Persiraja Tiba di Palembang, Laskar Rencong Siap Tempur Melawan Sumsel United

Kesalahan lain yang tak bisa diabaikan adalah penempatan pejabat strategis yang tidak sesuai dengan keahliannya. 

Kepala Bappeda misalnya, alih-alih menjadi otak perencanaan pembangunan Aceh, kinerjanya justru menunjukkan ketidakpahaman atas fungsi jabatan yang sedang dia emban. 

Begitu juga dengan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Hingga kini, mereka belum merampungkan formulasi untuk mengejar realisasi anggaran tersisa yang mencapai 6 triliun rupiah. 

Apakah anggaran tersebut akan disesuaikan kembali melalui mekanisme APBA Perubahan atau tetap dipaksakan kejar realisasi melalui APBA murni?

Dan apakah mereka benar-benar yakin jumlah sebesar itu mampu terealisasi dalam kurun waktu yang hanya tersisa tiga bulan? 

Jika tidak, berarti mereka hanya sedang berspekulasi terhadap nasib rakyat Aceh.

Padahal, bila target itu gagal tercapai, maka anggaran tersebut akan menjadi SILPA dalam jumlah yang begitu besar. 

Sehingga, pembangunan Aceh dan pertumbuhan ekonomi rakyat kembali harus tertunda.

Tentunya, ini menjadi sebuah ironi di tengah kondisi rakyat Aceh yang sedang menanti hasil nyata pembangunan dari kepemimpinan seorang Panglima yang begitu mereka cintai.

Baca juga: VIDEO - Heboh! Pesawat Garuda Indonesia Semburkan Api di Udara, Penumpang Syok

Baca juga: Korban Terkaman Buaya di Ujung Sialit Aceh Singkil Mulai Pulih

Berdampak ke Perpanjangan Dana Otsus

Selain itu, rendahnya serapan APBA bukan hanya berdampak pada perekonomian Aceh, tapi juga memiliki konsekuensi politik yang sangat besar. 

Saat ini, Aceh sedang berjuang memperpanjang Dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang sedang bergulir di DPR RI.