Ironi Palestina: Koalisi Keuangan Internasional dan Retak Internal Berkelanjutan

Oleh Ahmad Humam Hamid*)

BEBERAPA hari yang lalu, dunia menyaksikan pengumuman pembentukan  Koalisi Keuangan Internasional untuk Palestina, “Emergency Coalition for the Financial Sustainability of the Palestinian Authority”.

Ada dua belas negara--Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, Spanyol, Belgia, Denmark, Islandia, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Swiss.

Di sebalik semua itu ada sesuatu yang ironi yang tak bisa dihindari. 

Di satu sisi, koalisi ini menunjukkan solidaritas internasional untuk menyelamatkan Otoritas Palestina dari kehancuran keuangan yang kian parah. 

Di sisi lain, di balik dukungan luar yang signifikan tersebut, Palestina sendiri masih terbelah dalam retakan internal yang dalam dan melemahkan.

Koalisi ini muncul di tengah krisis akut yang mengancam kemampuan Otoritas Palestina untuk bertahan. 

Sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023, Israel menahan dana pajak yang semestinya menjadi hak Palestina berdasarkan Perjanjian Paris 1994. 

Penahanan dana ini tidak hanya memukul Otoritas Palestina secara finansial, tetapi juga melumpuhkan kemampuan mereka menyediakan layanan dasar yang vital--dari kesehatan, pendidikan, hingga keamanan--yang menjadi pondasi pemerintahan di Tepi Barat. 

Seperti ungkapan tajam Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada 19 September yang baru lalu, yang secara terbuka ingin “mencekik ekonomi Otoritas Palestina sampai runtuh”, terlihat jelas bahwa ada agenda politik terselubung.

Israel ingin menggulingkan Otoritas Palestina dan menggagalkan pembentukan negara Palestina.

Dalam konteks ini, donasi minimal 170 juta dolar dari koalisi donor, dengan Arab Saudi menyumbang 90 juta dolar, bukan hanya soal bantuan kemanusiaan semata. 

Ini adalah pernyataan politik yang kuat, menunjukkan bahwa komunitas internasional menolak membiarkan satu-satunya lembaga pemerintahan Palestina yang diakui secara internasional runtuh.

Baca juga: Lantang Bela Palestina di PBB hingga Visanya Dicabut AS, Presiden Kolombia: Saya Tidak Peduli

Mencermati Kondisi Politik Palestina

Otoritas Palestina memang bukan tanpa cacat.

Stagnasi politik, korupsi, nepotisme, dan legitimasi yang kian melemah menjadi beban berat yang terus menggerogoti kepercayaan rakyat.