Ketika Roda Ekonomi Tak Benar-Benar Berputar

Oleh: Siti Arifa Diana

Ekonomi memang tampak bergerak, tapi tidak semua ikut di dalam putarannya. Ada yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalur atas, sementara yang lain tertinggal di tepi, menunggu roda itu benar-benar menyentuh tanah.

Di balik narasi kemajuan dan laporan pertumbuhan, pelaku UMKM masih berkutat dengan pasar yang sempit, akses modal yang kaku, dan kebijakan yang sering berhenti pada seremoni pemberdayaan.

Masalah yang mereka hadapi hampir seragam di seluruh wilayah: keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, akses terhadap modal produktif masih terbatas, dan struktur pasar cenderung oligopolistic -dikuasai oleh segelintir pemain besar yang mengendalikan rantai distribusi, harga, serta arah pasar.

Program pemberdayaan yang digulirkan pemerintah maupun lembaga nonpemerintah sering berhenti di tahap pelatihan singkat tanpa pendampingan jangka panjang. Akibatnya, banyak pelaku UMKM berjalan di tempat, berproduksi tanpa arah, menjual tanpa strategi.

Masalah serupa juga tampak di tingkat nasional. Struktur pasar yang oligopolistik membuat harga bahan baku, distribusi, dan akses teknologi dikuasai oleh segelintir pemain besar. Akibatnya, UMKM sering terperangkap dalam rantai produksi bernilai rendah. Mereka bukan bagian dari pertumbuhan, tetapi hanya penonton dari kemajuan yang dijanjikan.

Jika menengok ke konteks Aceh, kesenjangan ini juga bersifat sosial-kultural. Banyak pelaku usaha kecil yang belum tersentuh digitalisasi karena terbatasnya pendidikan, jaringan sosial, dan infrastruktur. Riset lokal tahun 2024 menunjukkan bahwa kesenjangan digital di wilayah Gayo Lues dan Pidie Jaya menjadi salah satu penghambat utama inovasi UMKM.

Maka, berbicara tentang pembangunan ekonomi Aceh, kita tidak bisa hanya bicara soal uang; kita juga harus bicara soal modal sosial: jaringan, solidaritas, dan keberanian untuk berinovasi di tengah keterbatasan.

Baca juga: Persiraja Ditantang Ayam Kinantan Malam Ini, PSMS Medan Dibayangi Tekanan Besar

Antara Harapan dan Realitas Kebijakan

Arah pembangunan ekonomi Aceh di bawah kepemimpinan Mualem menunjukkan upaya untuk menegaskan kembali kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan sektor riil dan konektivitas wilayah.

Fokus pada investasi industri halal, pertanian terpadu, dan pariwisata berbasis budaya Islami merupakan langkah strategis untuk menghidupkan potensi lokal sekaligus menempatkan Aceh dalam peta ekonomi global. 

Namun, keberhasilan kebijakan tidak bisa hanya diukur dari nilai investasi atau jumlah proyek, melainkan dari sejauh mana masyarakat kecil ikut tumbuh bersama.

Dalam banyak kasus, pembangunan berhenti pada aspek fisik: jalan, jembatan, atau kawasan industri, tanpa memperkuat kapasitas sosial masyarakat.

Akibatnya, kesenjangan melebar antara mereka yang punya akses terhadap modal dan mereka yang hanya menjadi pekerja di tanah sendiri. Dari perspektif sosiologi pembangunan, ini mencerminkan ketimpangan struktural yang lahir dari kurangnya integrasi antara kebijakan formal dan realitas sosial di bawah.

Tantangannya ada pada realitas sosial di bawah: banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kapasitas untuk bersaing dalam ekosistem industri yang semakin kompetitif. 

Saya kembali teringat pengamatan di Pasar Sare, Aceh Besar, banyak pedagang dan produsen kecil yang menggantungkan hidup dari hasil olahan singkong, produk khas Sare yang sudah dikenal hingga seluruh penjuru Aceh.