Evaluasi Martabat Pendidik Indonesia: Melihat Praktik dan Kesejahteraan Guru di ASEAN

Oleh : Mallikatul Hanin dan Maysarah 

SERAMBINEWS.COM - Badan dunia United Nation Development Programme (UNDP) menetapkan kemajuan sebuah bangsa diukur dari tiga aspek, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Guru adalah pilar utama dalam pembangunan bangsa dari aspek pendidikan. Mutu dan kesejahteraan guru menjadi ukuran sejahtera tidaknya sebuah bangsa.

Tanggal 25 November hari ini adalah momentum hari guru nasional. Artikel ini membahas tentang kompetensi dan kesejahteraan guru serta korelasi dalam peningkatan mutu pendidikan daerah dan nasional.

Hingga kini banyak guru Indonesia masih menghadapi tantangan kesejahteraan dan keterbatasan dukungan profesional. Di saat mereka mengajar dengan hati, penghargaan yang diterima belum sepenuhnya sebanding. 

Wajah mereka mungkin lelah, suara mereka terkadang melemah, tetapi mata mereka tetap memancarkan cahaya harapan.

Setiap hari guru datang mengajar bukan hanya memindahkan materi, tetapi membentuk karakter, menenun masa depan, dan menjaga nyala pengetahuan pada diri anak-anak.

Di balik senyum tulus itu, ada cinta yang tak pernah habis walau sering dibayar tak setara. Mereka mengajar dengan hati, sementara kehidupan menuntut mereka bertahan sekeras apapun kehidupan.

Baca juga: Harga Emas Dunia Melesat! Harapan Pemotongan Suku Bunga Dorong Pasar Menggila

Guru Indonesia: Memprihatinkan

Berbagai laporan menggambarkan kenyataan pahit gaji guru di Indonesia, terutama guru non-ASN atau honorer. Laporan JobStreet yang dikutip oleh Media Indonesia menyatakan bahwa gaji guru di Indonesia kebanyakan berada pada kisaran Rp 2,4 juta hingga Rp 5 juta per bulan, dan itu pun untuk mereka yang di kota dan sekolah yang relative stabil. (https://www.suara.com/bisnis/2024/12/01/163715/gaji-guru-indonesia-vs-malaysia-vs-singapura-seberapa-jauh-perbedaannya)

Namun kisaran itu sebenarnya “terlalu optimis” jika dibandingkan dengan lapangan. Suara.com mencatat banyak guru honorer menerima gaji jauh di bawah itu, tergantung lokasi dan kemampuan sekolah.

Databoks bahkan melaporkan kondisi yang lebih menyayat hati: 74 persen guru honorer menerima gaji di bawah Rp 2 juta, dan 20 % lainnya bahkan memperoleh kurang dari Rp 500 ribu per bulan. (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/22/74-guru-honorer-dibayar-di-bawah-rp2-juta-per-bulan)

Di sejumlah daerah seperti Pekalongan, Infopekalongan mencatat bahwa ada guru honorer yang hanya menerima beberapa ratus ribu rupiah per bulan. Ini bukan sekadar angka dalam tabel. Ini adalah kehidupan nyata para pendidik yang bekerja penuh dedikasi namun kembali ke rumah dengan kecemasan soal tagihan dan kebutuhan sehari-hari.

Baca juga: Prof Humam Ultimatum Menteri Amran: Cabut Perintah Segel atau ke Mahkamah Konstitusi

Akar Ketimpangan yang Harus Diselesaikan

Masalah kesejahteraan guru bukan semata-mata persoalan gaji rendah, tetapi juga sistem yang tidak seragam dalam pembiayaan dan perekrutan. Model rekrutmen ganda seperti PNS, PPPK, honorer daerah, honorer sekolah, dan guru Yayasan membuat besaran gaji berbeda-beda walau beban kerja sama.

Aripi International Journal menjelaskan bahwa ketidakseragaman sumber pembayaran inilah yang menciptakan jurang penghasilan yang melebar. (https://aripi.or.id/index.php/aripi/article/view/50)

Selain itu, anggaran pendidikan yang tinggi tidak otomatis berarti gaji guru tinggi. Distribusi anggaran antar daerah tidak merata.