Balas Kritik Jokowi Soal Subsidi BBM, Ferdinand Sebut Pemerintah Sekarang Eksploitasi Rakyat
Ia menjelaskan, di era Ketua Umum Partai Demokrat itu, harga minyak dunia menyentuh harga rata-rata diatas 120 Dolar AS per barel.
Kondisi Pertamina juga, lanjut dia, jauh lebih baik dulu daripada sekarang.
Menurut dia, Pertamina saat ini babak belur karena menjual BBM dibawah harga keekonomian.
Akhirnya, subsidi yang seharusnya ditanggung negara kini ditanggung Pertamina.
Baca: Aceh Barat Diguyur Hujan Lebat, 1 Ramadhan Ditetapkan Jatuh Hari Kamis
Baca: Polres Nagan Limpahkan Kasus Ilegal Logging ke Kejari, Masih Ada Perusak Hutan
Akhirnya, Premium dan Solar mulai langka di pasar, dan rakyat terpaksa membeli Pertalite untuk pengganti Premium dan Dexlite untuk Pengganti Solar.
"Ini kan kebijakan retorik dan menyusahkan rakyat," kata dia.
"Lantas apa yang mau dibanggakan oleh Presiden Jokowi? BBM 1 Harga? Dari dulu juga harga sama di SPBU," tambah dia.
Ferdinand pun meminta Jokowi untuk berhenti menyalahkan pemerintahan terdahulu.
Baca: Meski Malam, Pasar Idi Rayeuk Masih Dipadati Penjual dan Pembeli Daging Meugang
Baca: PKA Bisa Dekatkan Kaum Muda Aceh dengan Kulturnya
Apalagi, sebentar lagi 5 tahun masa kepemimpinan Jokowi juga akan berakhir.
"Tidak elok menyalah-nyalahkan pemimpin masa lalu, karena Jokowi juga akan berlalu nanti," kata mantan relawan Jokowi di Pilpres 2014 lalu ini.
Kritik Jokowi soal subsidi BBM era SBY disampaikan saat menghadiri workshop anggota DPRD PPP pada Selasa (15/5/2018) kemarin.
Baca: Kadis, PNS, dan IRT Ditangkap
Baca: Ketika Ujaran Kebencian Makan Korban
Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga.
Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa.
Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000.
Baca: Syaikh Mesir Pimpin Tarawih di Masjid Raya
Baca: Pemain Aceh United Libur Satu Pekan
Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 Triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu.
Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY.