Praperadilan Terhadap KPK, Ini Poin-poin yang Dimohon Embong dan YARA dalam Kasus OTT Irwandi Yusuf

SERAMBINEWS.COM - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (17/9/2018) kemarin, mulai menyidangkan permohonan praperadilan dalam kasus penangkapan Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf.

Sidang praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu diajukan oleh pemohon Yuni Eko Hariatna alias Embong, Wakil Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kota Banda Aceh, dengan kuasa hukum empat pengacara dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

Keempat pengacara dari YARA yang diberikan kuasa hukum oleh pemohon adalah, Safaruddin SH, Indra Kusmeran SH, Muhammad Zubir SH, dan Muzakir SH.

Ketua YARA, Safaruddin SH kepada Serambinews.com Senin (17/9/2018) mengatakan, sebelum membuka persidangan, hakim menyampaikan agenda jadwal persidangan akan dilaksanakan selama tujuh hari ke depan.

Safaruddin merincikan jadwal sidang yang diperolehnya adalah.

Senin (17/9/2018) pembacaan permohonan dari pemohon

Selasa (18/9/2018) jawaban dari KPK

Rabu (19/9/2018) pembuktian surat dari para pihak

Kamis (20/9/2018) keterangan saksi para pihak

Jumat (21/9/2018) penyerahan kesimpulan para pihak

Selasa (25/9/2018) pembacaan putusan majelis hakim.

Poin-poin permohonan

Permohonan praperadilan terhadap KPK ini sempat menimbulkan kontroversi sehingga menjadi bahan perdebatan di sejumlah kalangan di Aceh.

Pasalnya, pihak KPK menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Yuni Eko dan YARA itu tanpa sepengetahuan Irwandi Yusuf.

Menjawab Serambinews.com, Selasa (4/9/2018) malam, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK telah menerima surat dari kuasa hukum Irwandi Yusuf tertanggal 27 Agustus 2018 yang menyampaikan beberapa hal.

Pertama, bahwa Irwandi Yusuf mendapatkan Informasi dari pemberitaan bahwa ada yang mengajukan praperadilan terkait penangkapan dan penahanannya oleh KPK.

Kedua, Irwandi dalam surat kuasa hukumnya juga mengatakan, bahwa jika ada permohon praperadilan yang mengatasnamakan dirinya bahwa itu bukan keinginan atau inisiatifnya.

(Jubir KPK: Irwandi Keberatan Atas Praperadilan)

(KPK Terima Surat Panggilan untuk Hadiri Sidang Praperadilan Kasus Irwandi Yusuf)

Bantahan Irwandi inilah yang kemudian menimbulkan berbagai asumsi di sejumlah kalangan di Aceh, apa sebenarnya maksud dan tujuan Yuni Eko Hariatna (Embong) bersama kuasa hukumnya dari YARA mengajukan praperadilan kepada KPK.

Ketua YARA, Safaruddin SH yang dikonfirmasi kembali oleh Serambinews.com Selasa (18/9/2018) mengatakan, praperadilan yang diajukan pihaknya kepada KPK adalah untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan terhadap Gubernur (nonaktif), Irwandi Yusuf dalam sebuah tindakan yang disebut oleh KPK sebagai operasi tangkap tangan, Selasa (3/7/2018) lalu.  

“Yang menjadi objek dalam gugatan pra-peradilan ini adalah sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf,” ungkap Safaruddin.

Menurut dia, hal ini dilakukan pihaknya karena banyaknya dugaan dan beredarnya kabar di masyarakat yang menyebutkan bahwa penangkapan Irwandi Yusuf oleh KPK tidak sah secara hukum, karena tidak ada bukti maupun sedang bertransaksi.

“Irwandi sesungguhnya dijemput di Pendopo Gubernur Aceh. Bukan saat sedang melakukan transaksi dengan pihak lain, lazimnya sebuah OTT,” kata Safaruddin.

(Terjaring OTT KPK, PNA Yakin Irwandi Yusuf tak Bersalah)

(Gubernur Irwandi Bantah Terima Suap)

Ia melanjutkan, hal lain yang menjadi alasan pokok yang mendasari permohonan pemeriksaan praperadilan adalah barang bukti yang diperlihatkan termohon (KPK) berupa uang dan bukti transfer kepada publik, tidak disita dari tangan Irwandi Yusuf.

“Tapi itu semua diperoleh dari orang lain, barang bukti itu diambil termohon dari pihak swasta, bukan dari kedua orang yang di-OTT,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Safaruddin, semua transaksi yang ada dalam print out pengiriman uang, diduga tidak dikirimkan kepada Irwandi, tapi kepada pihak lain yang disinyalir untuk keperluan kegiatan promosi pembangunan Aceh, yaitu Aceh Marathon.

Lalu putusan apa yang diinginkan Embong dan YARA dari praperadilan tersebut?

Menjawab hal ini, Safaruddin mengatakan, berdasarkan sejumlah alasan yang telah dituangkan pihaknya dalam permohonan praperadilan, maka pihaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetepan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan Pemohon sah kedudukannya sebagai pihak ketiga berkepentingan dan berhak mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara aquo.

3. Menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Gubernur Provinsi Aceh Non Aktif, Irwandi Yusuf tidak sah

4. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Gubernur Provinsi Aceh Nonaktif, Irwandi Yusuf.

(KPK Periksa Staf Khusus Irwandi Yusuf dan Teman Steffy Burase)

“Bahkan Termohon (KPK) sampai saat ini tidak bisa membuktikan keterlibatan Irwandi Yusuf dalam perkara dugaan korupsi yang disangkakan oleh Termohon. Oleh karena itu, Termohon harus melepaskan Irwandi Yusuf dari penahanan termohon, agar Irwandi Yusuf dapat menjalankan kembali roda pemerintahan di Provinsi Aceh, sehingga proses pembangunan di Aceh tidak terhambat,” tulis Safaruddin dalam salah satu poin permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  

“Apalagi Irwandi Yusuf merupakan salah satu orang yang sangat berjasa dalam perdamaian Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini juga untuk memenuhi rasa keadilan hukum dan persamaan hak di muka hukum dan pemerintahan sebagaimana telah dijamin hak setiap warga Negara dalam UUD 1945,” imbuh dia.

Jakarta, 15 Agustus  2018

Kepada Yth

KETUA PENGADILAN NEGERI  JAKARTA SELATAN

di - Jakarta Selatan

Hal: Permohonan Praperadilan

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Yuni Eko Hariatna, tempat tanggal lahir, Banda Aceh, 17/06/1978, Pekerjaan Wiraswasta (aktivis advokasi hukum), alamat Jalan Panglateh No 19 Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh,

Dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2018, yaitu: SAFARUDDIN, SH, INDRA KUSMERAN, SH, MUHAMMAD ZUBIR, SH dan MUZAKIR, SH, yang kesemuanya adalah Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang beralamat di Jalan Pelangi No 88 Kp Keuramat. Banda Aceh

Selanjutnya disebut  PEMOHON

dengan ini mengajukan gugatan Pra-Peradilan terhadap :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI yang beralamat di Jln. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950

Selanjutnya disebut TERMOHON

Adapun alasan-alasan hukum kami mengajukan gugatan Pra-Peradilan ini adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN PENGADILAN

Permohonan Pra-Peradilan ini diajukan berdasarkan:

Pasal 77 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. Ganti  kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

(Irwandi Bisa Praperadilan)

II. LEGAL STANDING

1. Bahwa berdasarkan  pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Bahwa berdasar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik/Penuntut dan Pihak Ketiga Berkepentingan;

3. Bahwa siapa yang dimaksud dengan frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam pasal 80 KUHAP, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada perkara nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dimana Pemohonnya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam amar putusannya  menyatakan:

“Mengabulkan permohonan Pemohon; 1.1. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”; 1.2. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;

4. Bahwa Pemohon adalah Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kota Banda Aceh, di mana Yayasan Advokasi Rakyat Aceh adalah salah satu Organisasi Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

5. Bahwa dalam permohonan pemeriksaan Praperadilan ini, Pemohon mengajukan pemeriksaan terhadap sah tidaknya pengangkapan dan penahanan terhadap Gubernur Non Aktif Provinsi Aceh, Irwandi Yusuf yang di tangkap oleh Termohon dalam Operasi Tangkap Tangan pada 3/7/2018.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan  a quo;

(Hakim Kusno Gugurkan Praperadilan Jilid II Setya Novanto)

III. OBJEK PRA-PERADILAN

7. Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan Pra-Peradilan ini adalah: Sah atau tidaknya penangkapan dan Penahanan terhadap Gubernur Provinsi Aceh Non Aktif, Irwandi Yusuf.

IV. POSITA

Alasan Pokok yang mendasari permohonan pemeriksaan Praperadilan adalah sebagai berikut: :

8. Bahwa Irwandi sesungguhnya dijemput di Pendopo Gubernur Aceh. "Bukan saat sedang melakukan transaksi dengan pihak lain, lazimnya sebuah OTT.

9. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan TERMOHON berupa uang dan bukti transfer kepada publik tidak di sita dari tangan Irwandi Yususf, tapi itu semua diperoleh dari orang lain, barang bukti itu diambil TERMOHON dari pihak swasta, bukan dari kedua orang yang di-OTT.

10. Bahwa Bahkan semua transaksi yang ada dalam print out pengiriman uang, diduga tidak dikirimkan kepada Irwandi, tapi kepada pihak lain yang disinyalir untuk keperluan kegiatan promosi pembangunan Aceh, yaitu Aceh Marathon.

11. Bahwa menurut pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan MA (Perma) No.4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan disebutkan, “Obyek Praperadilan adalah: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

 12. Bahwa Pasal 77 huruf a UU No. 8 Tahun 1981 Kitab undangUndang Hukum Acara Pidana menyatakan "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";

13. Bahwa definisi dari Delik tertangkap tangan berasal dari zaman romawi yang disebut dengan istilah delictum flagrans. Delik tertangkap tangan ini kemudian diadopsi hukum pidana perancis dengan istilah flagrant delit kemudian di belanda disebut dengan heterdaad. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tertangkap tangan sama dengan tertangkap basah dalam percakapan sehari-hari, diartikan sebagai kedapatan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tak boleh dilakukan.

14. Bahwa definisi tertangkap tangan secara yuridis yaitu sebagaimana diatur dalam BAB I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah: Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

15. Bahwa Berdasarkan uraian pasal tersebut, terdapat empat keadaan seseorang dapat dikatakan tertangkap tangan:

* Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana;

* Tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;

* Tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya

* dan apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

16. Bahwa penangkapan terhadap Irwandi Yusuf tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHAP dengan fakta yang ada, oleh karena itu sangat beralasan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan penangkapan dan penahanan Irwandi Yusus oleh TERMOHON adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, dan memerintahkan kepada TERMOHON  agar segera membebaskan Irwandi Yusuf dari penahanan TERMOHON.

17. Bahwa di kalangan Ahli Hukum Pidana, praktek Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih menjadi perdebatan terkait legalitasnya bahkan guru besar Hukum Pidana Prof. (Em) Romli Atmasasmita dalam artikelnya di Koran Sindo Selasa 3 Oktober 2017 pada intinya mengatakan OTT tidak memiliki dasar hukum kuat dari aspek yuridis hukum pidana dan dapat berpotensi menimbulkan masalah pelanggaran prinsip due process of law, bahkan pelanggaran hak asasi tersangka.

18. Bahwa TERMOHON sampai saat ini tidak bisa membuktikan keterlibatan Irwandi Yusuf dalam perkara dugaan korupsi yang di sangkakan oleh TERMOHON dan oleh karena itu TERMOHON harus melepasakan Irwandi Yusuf dari penahanan TERMOHON agar IrwandiYusuf dapat menjalankan kembali roda pemerintahan di Provinsi Aceh sehingga proses pembangunan di Aceh tidak terhambat, apalagi Irwandi Yususf merupakan salah satu orang yang sangat berjasa dalam perdamaian Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia,  hal ini juga untuk memenuhi rasa keadilan hukum dan persamaan hak di muka hukum dan pemerintahan sebagai mana telah di jamin hak setiap warga Negara dalam UUD 1945.

(Ketua DPP PNA: Plt Gubernur Mutasi Besar-besaran, Ada Apa?)

V. PENETAPAN

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetepan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pemohon sah kedudukannya sebagai pihak ketiga berkepentingan dan berhak mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara aquo.

3. Menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Gubernur Provinsi Aceh Non Aktif, Irwandi Yusuf tidak sah

4. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Gubernur Provinsi Aceh Non Aktif, Irwandi Yusuf.

Atau: Bilamana Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat  lain, mohon   putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

HORMAT KAMI

PEMOHON

KUASA PEMOHON

SAFARUDDIN, SH                        INDRA KUSMERAN, SH

MUHAMMAD ZUBIR, SH           MUZAKIR, SH