Koperasi Masa Kuala Lumpur Jajaki Rencana Impor Ikan dari Aceh ke Malaysia

Adapun tugas dan fungsi instansi tersebut adalah melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina (HPIK) dari luar negeri dan tersebarnya HPIK didalam wilayah negara Indonesia, serta mencegah keluarnya HPIK dari wilayah Negara Indonesia.

“Selain itu kami memiliki tugas memberikan jaminan keamanan hasil perikanan yang akan dilalulintaskan baik ke luar negeri maupun di dalam negeri melalui sertifikasi produk perikanan,” kata Diky.

Baca: Saudagar Aceh di Malaysia Minta Pemprov Buka Outlet Promosi di KLIA

Baca: Saudagar Asal Aceh Ini Sumbang Rp 72 Juta, Bayi Kembar di RS Malaysia Kembali ke Pelukan Ibunya

Baca: Lebuh Aceh, Masjid Saudagar Aceh

Dalam surat itu, Diky juga menyampaikan pihaknya menyambut gembira rencana importasi hasil perikanan Aceh ke Malaysia untuk mengisi kedai-kedai runcit di Malaysia.

“Kami selaku otoritas kompeten (competent authority) terkait jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Aceh sangat mendukung terkait rencana yang baik ini,” tulis Diky.

Diky berharap pihak SKM bisa mengundang mereka untuk mempresentasikan kesiapan dan dukungan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Aceh terhadap keamanan hasil perikanan yang akan diekspor ke Malaysia melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM).

“Adapun surat Tuan akan kami teruskan ke Kepala Badan karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta,” kata Diky.

Selain itu, lanjut Diky, untuk menjalin hubungan dengan Pemerintah Aceh maka pihaknya juga mengusulkan agar pemerintah Aceh juga diundang dalam kegiatan tersebut.

Adapun Pemerintah Aceh yang disarankan untuk diundang adalah Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Aceh, Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Propinsi Aceh, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, serta instansi vertikal yang berkaitan dengan ekspor dan impor, yaitu Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai (Custom) Aceh.

Baca: Saudagar Aceh, Bangkitlah!

Kurangi Biaya Hidup

Sementara itu, dikutip dari Malaysiakini.com, Kerajaan Malaysia saat ini sedang menggalakkan keterlibatan koperasi dalam mengurangi biaya hidup masyarakat.

“Gerakan koperasi telah diidentifikasi sebagai salah satu platform yang dapat membantu mengurangi biaya hidup,” kata mantan ketua Dewan Penasihat Pemerintah Tun Daim Zainuddin, ketika membuka Karnaval Koperasi Rakyat yang diselenggarakan oleh Suruhanjaya (Komisi) Koperasi Malaysia, di Geting Beach, Kelantan, Sabtu (24/8/2019).

Turut hadir Wakil Menteri Senator Bidang Ekonomi Dr Mohd Radzi Md Jidin, Ketua Eksekutif SKM Nordin Salleh, Ketua Kelantan Pakatan Harapan (PH) Husam Musa, dan Anggota Parlemen Jeli Mustapa Mohamed.

Karena itu, Tun Daim melanjutkan, Komisi Koperasi Malaysia harus fokus pada penguatan pengembangan gerakan koperasi dalam rantai nilai untuk mengekang biaya hidup yang tinggi melalui keterlibatan koperasi dalam industri grosir dan eceran.

Dengan lebih dari 14.000 koperasi saat ini dan kekuatan 6,5 juta anggota, yang merupakan sekitar 20 persen dari populasi negara itu, gerakan kolektif memiliki kekuatan untuk secara efektif berdampak pada biaya hidup rakyat.

"Ini secara langsung menunjukkan kekuatan gerakan koperasi yang dapat mempengaruhi harga barang-barang konsumen di pasar karena melalui koperasi, kita adalah pemilik dan kita adalah konsumen," katanya.

Dia mengatakan gerakan koperasi juga mampu memainkan peran dalam setiap tahap rantai pasokan termasuk pemasaran barang-barang konsumsi dengan harga yang kompetitif, sehingga mengurangi peran perantara yang mempengaruhi pasar.

"Model bisnis koperasi itu sendiri dilahirkan untuk mempersingkat rantai pasokan dengan mengurangi peran perantara," katanya.(*)