Kemelut Fraksi, Ketua PBB Subulussalam: Ini Bukan Soal Koalisi atau Oposisi, Tapi Kepentingan Rakyat

Kemelut Fraksi, Ketua PBB Subulussalam : Ini Bukan Soal Koalisi atau Oposisi Tapi Kepentingan Rakyat

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Subulussalam, Karlinus meminta para wakil rakyat di DPRK agar segera menuntaskan pembentukan fraksi-fraksi di lembaga tersebut.

”Ini harus segera dituntaskan, jangan sampai berlarut-larut karena jika tidak maka berdampak pada pembangunan ke depan,” ujar Karlinus, kepada Serambinews.com, rabu (2/10/2019).

Karlinus yang juga anggota DPRK Subulussalam dan masuk dalam fraksi Sada Kata mengatakan jangan sampai karena ego mengorbankan kepentingan masyarakat dan daerah.

Pasalnya, dengan berlarutnya pembentukan fraksi berdampak pada alat kelengkapan DPRK Subulussalam lainnya seperti komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Banleg) dan Badan Musyawarah (Banmus).

Padahal, kata Karlinus kini sudah memasuki penghujung tahun dimana ada sederet kewajiban anggota DPRK menanti untuk dilaksanakan sebagaimana amanat rakyat.

Lantaran itu, Karlinus berharap kepada segenap koleganya di DPRK Subulussalam segera mengakhiri jikapun masih ada kemelut soal tarik ulur pembentukan fraksi di sana. Dia juga menyatakan jika fraksi ini bukan soal berkoalisi atau oposisi dengan pemerintah.

Terkait Perppu KPK, Surya Paloh: Salah-salah Presiden Bisa Diimpeach

Ini Vonis Hakim Terhadap Terdakwa Pembunuhan Anak dengan Racun Tikus

Pantai Pelangi Sigli Masih Kumuh, Tahun 2019 Dialokasikan Dana Rp 2,5 Miliar

Sebab pada dasarnya fraksi hanya sebagai wadah berhimpunnya para wakil rakyat yang terpilih di DPRK Subulussalam. Maka itu, kata Karlinus para wakil rakyat harus bijak dan mengedepankan kepentingan masyarakat dan daerah daripada pribadi.

Apa yang disampaikan Karlinus cukup beralasan sebab sejatinya kini para wakil rakyat sudah fokus menyiapkan diri untuk pembahasan APBK 2020 Kota Subulussalam. Kecuali, para wakil rakyat di DPRK Subulussalam tentunya juga harus segera menyiapkan penetapan dan pelantikan pimpinan definitive.

”Maka seperti saya katakana tadi ayolah hilangkan ego masing-masing. Sekarang fraksi gabungan yang dibenarkan hanya dua jadi mari kita bergabung kemanapun. Ini kan hanya wadah bukan soal oposisi atau berkoalisi,” tandas Karlinus

Seperti berita sebelumnya, Rapat Pembentukan Fraksi DPR Kota Subulussalam periode 2019-2024 menemui jalan buntu sehingga membuat lembaga tersebut harus berkonsultasi ke Biro Hukum Pemerintahan Aceh.

BREAKING NEWS - Satu Rumah Warga Rusia Hangus Terbakar

Innalillahi, Nelayan Aceh yang Ditangkap Angkatan Laut Myanmar Meninggal, Begini Proses Pemulangan

Bupati Shabela Serahkan Bonus Untuk Kafilah MTQ Aceh Tengah, Ini Besarannya

”Fraksi belum terbentuk karena ada masalah dalam jumlah fraksi gabungan,” kata Ketua sementara DPRK Subulussalam Ade Fadly Pranata Bintang SKed kepada Serambi, Rabu (4/9/2019).

Menurut Ade Fadly, saat ini ada empat fraksi yang diusulkan dari 20 anggota DPRK Subulussalam. Dari empat fraksi ini satu utuh tiga gabungan sejumlah partai politik. Keempat Fraksi yakni Fraksi Hanura terdiri dari empat kursi sehingga merupakan fraksi utuh. Kemudian Fraksi Gerakan Amanat Aceh atau Granat sebanyak enam kursi masing-masing dari Partai Gerindra, PAN dan PA.

Lalu Fraksi Golkar/PNA atau Karya Nanggroe sebanyak lima kursi yaitu  gabungan Golkar dan PNA. Terakhir Fraksi Sada Kata meliputi lima kursi yaitu PKS, PBB, PKPI masing-masing satu kursi plus dua kursi dari Demokrat. Sebenarnya, kata Ade Fadly, sesuai aturan jika ada satu fraksi utuh maka dibolehkan membentua dua fraksi gabungan. Masalahnya di Subulussalam selain satu fraksi utuh muncul tiga fraksi gabungan sehingga sesuai aturan hal ini tidak memungkinkan.

Dalam hal ini, Fraksi Hanura menurut Fadly siap menampung para anggota DPRK untuk bergabung dengan mereka. Namun sejauh ini belum ada anggota DPRK yang siap bergabung. Semua fraksi mempertahankan argument dan enggan berbaur sehingga membuat rapat menjadi buntu.”Makanya kami harus berkonsultasi dulu ke provinsi,” ujar Fadly

Buntunya pembentukan fraksi ini berimbas pada penyusunan alat kelengkapan DPRK Subulussalam lainnya seperti komisi-komisi,  badan legislasi (banleg) dan badan anggaran (banggar).

Disnaker Aceh Timur Data Jumlah Penduduk Kota Terpadu Mandiri di Seumanah Jaya, Ini Harapan Petani

Sebab, personel yang masuk dalam alat kelengkapan tersebut merupakan utusan fraksi-fraksi di DPRK Subulussalam. Meski begitu, untuk Tata tertib (Tatib) DPRK Subulussalam sudah hampir rampung dibahas.

Belakangan muncul kabar jika terjadi perpecahan di fraksi gabungan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA) atau Karya Nanggroe. Kabar perpecahan fraksi Golkar-PNA ini diperoleh Serambinews.com, Sabtu (28/9/2019) di mana Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kota Subulussalam mundur dari koalisi dengan golkar.

PNA pun kabarnya merapat ke fraksi gabungan Sada Kata yang terdiri empat parpol yakni Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).”Benar, kami mundur dari koalisi dengan partai Golkar,” Syamsul Anwar, sekretaris DPW PNA Kota Subulussalam ketika dikonfirmasi.

Pernyataan mundurnya PNA dari fraksi Golkar ini dituangkan dalam surat resmi tertanggal 27 September 2019. Surat bernomor 101/PNA-PEM/IX-2019 ditujukan kepada Ketua DPD II Partai Golkar dengan ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPW PNA, Musmuliadi dan Syamsul Anwar. Dalam surat tersebut disebutkan jika PNA Subulussalam mundur dan mencabut kembali rencana susunan fraksi serta alat kelengkapan dewan yang pernah ditawarkan kepada mereka.

Sekretaris DPW PNA Subulussalam Syamsul Anwar membenarkan kopian surat mundurnya PNA dari koalisi dengan Golkar. Sejauh ini Syamsul memang belum menjelaskan alasan mengapa mereka mundur dari koalisi dengan Golkar.

“Intinya surat kami mundur dari fraksi golkar benar dan kami bergabung dengan fraksi Sada Kata,” terang Syamsul Anwar

Sebelum mundur dari koalisi dengan golkar, PNA Subulussalam ternyata  sudah melayangkan surat kepada Ketua DPRK Subulussalam. Surat bernomor 102/PNA-GFS/IX/2019 ini terkait pernyataan untuk gabung ke fraksi Sada Kata.

”Bersama ini kami Partai Nanggroe Aceh (PNA)  memberitahukan kepada Ketua DPRK Subulussalam bergabung ke fraksi Sada Kata,” demikian surat PNA yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPW PNA, Musmuliadi dan Syamsul Anwar.

Cara Kemenkumham Aceh Bina Napi, Bangun Gampong Asimilasi, Kenduri, Hingga Zikir Bersama di Lapas

Ini Ormas yang Deklarasi Perempuan Dilarang Berkeliaran Malam tanpa Didampingi Mahram

Terkait Perppu KPK, Surya Paloh: Salah-salah Presiden Bisa Diimpeach

Sementara DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Subulussalam ternyata belum tau perihal mundurnya Partai Nanggroe Aceh (PNA) dari koalisi sebagaimana surat bernomor 101/PNA-PEM/IX-2019.”Begitu pula, mungkin Senin ini sudah sampai suratnya tu,” kata Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Subulussalam, Fajry Munthe ketika dikonfirmasi Serambi, Sabtu (28/9) apakah pihaknya telah menerima surat pengunduran PNA.

Fajry yang juga calon Wakil Ketua DPRK Subulussalam dari Golkar, mengaku belum menerima surat terkait pengunduran PNA dari koalisi mereka. Fajry pun belum memberikan jawaban tentang arah politik Golkar Subulussalam pascakeluarnya PNA dari fraksi yang semula digagas. Yang penting, kata Fajry golkar tetap akan terarah.

Fajry pun mengakui jika mundurnya PNA dari koalisi mereka merupakan keputusan sepihak. Namun, lagi-lagi Fajry meminta waktu untuk memberikan keterangan persnya menyangkut pecahnya koalisi fraksi partai berlambang pohon beringin dengan partai besutan Irwandi Yusuf ini.

”Nanti saya berikan keterangan pers untuk menjawab masalah ini,” ujar Fajry

Perpecahan tersebut menyusul mundurnya PNA Subulussalam dari fraksi gabungan yang telah lama digagas bersama golkar.

Dinsos Lhokseumawe Titipkan Bocah yang Disuruh Mengemis Hingga Dirantai Orangtuanya ke Panti Asuhan

Dicuri di Banda Aceh, Yamaha N-Max Disembunyikan di Lhoong, Tersangka Ditangkap di Lamjamee

Dampak keluarnya PNA membuat golkar harus mencari partai lain sebagai koalisi. Pasalnya, di lembaga DPRK Subulussalam satu-satunya partai yang dapat membentuk fraksi utuh hanya Hanura.

Golkar sendiri hanya memiliki tiga kursi di DPRK Subulussalam, sama halnya dengan Partai Amanat Nasional (PAN) sehingga keduanya harus bergabung dengan partai lain untuk membentuk fraksi. Sejauh ini, fraksi gabungan yang sempat diajukan ada tiga masing-masing Gerakan Amanat Aceh atau Granat sebanyak enam kursi masing-masing dari Partai Gerindra, PAN dan PA. Lalu Fraksi Sada Kata meliputi lima kursi yaitu PKS, PBB, PKPI masing-masing satu kursi plus dua kursi dari Demokrat.

Kemudian dua partai masing-masing Golkar dan PNA yang terdiri lima kursi juga membentuk fraksi tersendiri juga. Belakangan PNA hengkang dari golkar sehingga membuat partai peraih suara terbanyak kedua di pemilu 2019 ini tidak bisa membentuk fraksi sendiri.

Masalahnya, jika merunut situasi politik Subulussalam sejak pilkada 2013 hingga pilkada 2018 Golkar Subulussalam tidak mungkin akan bergabung dengan fraksi Hanura. Dua partai ini merupakan seteru politik dalam dua kali pilkada di sana.

Pun demikian dengan fraksi Sada Kata, diprediksi akan sulit bagi golkar bergabung mengingat dia merupakan pemilik kursi terbanyak di banding partai lain di fraksi ini. Satu-satunya fraksi yang memungkinkan untuk didekati Golkar adalah granat. Namun apakah golkar bakal berkoalisi dengan partai yang tergabung di fraksi granat?. Ini akan segera dijawab sekretaris DPD II Partai Golkar Subulussalam, Fajry Munthe.(*)

Perwira SIP Angkatan 47 Polda Aceh Sambangi Panti Asuhan Penyantun Islam Seutui

SPBU di Gayo Lues Sering Kehabisan BBM, Diduga Ini Pemicunya