DPP PAN Kirim Tim ke Aceh, Segel di Kantor DPW Akan Dibuka?

Ikhwal itu memicu reaksi keras kalangan fungsionaris PAN Aceh, hingga berbuntut penyegelan kantor dan melaporkan Hasbullah ke Polda Aceh.

Baca: BREAKING NEWS - Pengurus PAN Aceh Laporkan Ketuanya ke Polda Aceh

Baca: Bantah Tudingan Pengurus, Ketua PAN Aceh T Hasbullah HD: Jika tidak Terima Protes ke Pusat

Bantah Pemalsuan Tanda Tangan

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPW PAN Aceh, T Hasbullah HD yang dikonfirmasi Serambinews.com, Kamis (3/10/2019) mengatakan tidak ada pemalsuan tanda tangan pengurus partai yang dilakukannya.

Dia juga membantah tudingan pengurus harian PAN Aceh, Zulfitri yang menyebut dirinya telah memalsukan notulensi rapat bimtek tanggal 29 Juni 2019 untuk mengusul ketua definitif ke DPP.

"Tidak ada saya palsukan tanda tangan, tudingan itu tidak mendasar. Memang pada tanggal 29 Juni itu rapat bimtek, tapi saya tidak mengubah hasilnya. Tidak sebodoh itu saya," kata pria yang akrab disapa Bob ini.

Hasbullah mengatakan, mengenai penunjukan dirinya sebagai ketua definitif bukan atas usulan DPW ke DPP.

Menurutnya, dirinya saat itu sebagai Plt Ketua DPW PAN Aceh hanya mengusulkan sekretaris definitif kepada pusat, bukan mengusulkan pengangkatan ketua definitif.

Tapi pusat kemudian mengeluarkan SK penunjukan Sekretaris definitif sekaligus dengan ketua definitif. "Saat itu kita usulkan tiga nama," jelasnya.

Jika pengurus harian tidak menerima keputusan itu, Hasbullah meminta mereka untuk memprotesnya ke pusat karena itu kebijakan pusat.

Jika ingin posisi ketua, Hasbullah menyarankan untuk menunggul muswil ke depan.

"Saya kan hanya meneruskan kepemimpinan Anwar Ahmad yang mengundurkan diri karena maju anggota DPD RI," tegas Hasbullah.

Terakhir, Hasbullah mengajak semua pengurus untuk sama-sama membesarkan partai.

"Jangan sampai kantor ditutup, kan kasian partai," ujar dia.(*)

Baca: Partai Koalisi Bagi-bagi Komisi DPRA, Demokrat: Apa Untungnya Harus Menguasai Semua AKD

Baca: Soal Bagi-bagi Komisi DPRA, PPP: Sebaiknya Pengalokasian Alat Kelengkapan Dewan Harus Sama