Hengkangnya PT Trans Continent dan Cet Langet Investasi Aceh Naik 370 Persen

Ke luarnya Trans Continent secara langsung berkaitan dengan elite PT. PEMA yang tidak memiliki kapasitas untuk mengelola KIA Ladong sebagai sebuah Kawasan Industri.

Anehnya, Sang Direktur malah mengatakan kalau masaalah tersebut akan diklarifikasi oleh Jubir Pemerintah Aceh.

Pernyataan itu adalah bentuk tak mau bertanggungjawab atas kegagalannya.

Ini persis seperti ditulis Mochtar Lubis dalam buku Manusia Indonesia (1991) bahwa salah satu ciri orang Indonesia adalah enggan bertanggung jawab.

Bagaimana logikanya sebuah perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh dengan segala otoritas yang melekat dalam penunjukan tersebut untuk mengelola sebuah kawasan industri, tetapi ketika ada masaalah, klarifikasinya ada di Pemerintah Aceh.

Apakah PT. PEMA tidak ada yang berkompeten untuk memberi klarifikasi atau memang tidak ada hak klarifikasi?

Kondisi ini juga dapat ditafsirkan bahwa pemerintah Aceh selama ini hanya menjadikan PT. PEMA sebagai boneka dalam mengelola KIA Ladong.

Ataupun menjadikan KIA Ladong untuk menguras dana otsus semata dan dalam situasi dengan Trans Continent “Ka beukah kanot”.

Kalau memang ini kondisinya, selesaikanlah sendiri tidak perlu go public, karena publik tidak pernah dapat fee apapun dalam kasus KIA Ladong ini.

Karena kondisi ini sudah mengelinding ke ranah publik, maka para pihak sangat perlu untuk memperjelas, apakah Trans Continent masuk ke KIA Ladong berdasarkan hasil analisa yang mendalam terhadap kelayakan investasi atau karena ada “ple meulisan” oleh Pemerintah Aceh.

Semua pihak harus memahami bahwa kondisi ini akan berakibat buruk terhadap iklim investasi Aceh ke depan.

• PT PEMA Akan Penuhi Fasilitas KIA Ladong

• DPRA Minta Eksekutif Kaji Ulang Skema KIA Ladong

Ego Sektoral

Tidak bisa dipungkiri, setelah Gubernur Aceh ditangkap komisi pemberantas korupsi, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sampai saat ini belum mendapatkan surat keputusan definitif untuk dilantik sebagai gubernur, Pemerintah Aceh berjalan seperti orang mabuk yang tidak jelas arah kebijakan pembangunan.

Legislatif dan eksekutif lebih memilih berbicara di media daripada duduk bersama untuk menyelesaikan masaalah.

Ego sektoral semakin tinggi dan menjadi konsumsi publik.