‘Nostalgia’ Banjir Lhoksukon

Nyaris tak ada tempat bagi mereka untuk mengungsi, kecuali ke meunasah dan rumah-rumah bertingkat milik tetangga.

Air di jalan-jalan desa mencapai ketinggian dua meter sehingga dipastikan tak ada kendaraan yang bisa melintas.

Warga akhirnya terjebak di rumah-rumah dan meunasah.

Hari kedua dan ketiga mereka mulai gelisah karena air terus meninggi, sementara stok makanan dan minuman kian menipis.

Bantuan yang diharapkan juga tak kunjung datang, karena sulitnya menjangkau titik-titik pengungsian.

Data dari BPBD Aceh Utara, sedikitnya sebanyak 61.064 jiwa mengungsi yang tersebar dalam 23 kecamatan.

Sementara korban meninggal dunia mencapai 4 orang.

Banjir itu akhirnya surut lima hari kemudian.

Tetapi hingga saat ini, warga Lhoksukon masih didera kecemasan akan datangnya banjir susulan.

Apalagi di beberapa kecamatan, air sungai sempat meluap menggenangi rumah penduduk yang baru sehari kering dari genangan.

Pertanyaan kemudian, sampai kapan musibah ini harus terus berlanjut?

Perlu diingat, banjir memberikan dampak yang sangat luas pada hampir semua sektor.

Banyak msyarakat kehilangan harta benda, termasuk nyawa.

Usaha masyarakat banyak yang mati.

Pendidikan dan kesehatan terganggu, infrastuktur, sarana dan prasarana juga mengalami kerusakan.

Baca juga: Banjir Lagi, Tanggul Sungai Jebol dan Jembatan Putus

Anggaran daerah yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, setiap tahun tergerus hanya untuk memperbaiki dampak banjir.

Maka tidak heran jika kemudian Aceh Utara sangat sulit lepas dari masalah kemiskinan.

Data BPS, kabupaten ini mencatat jumlah penduduk miskin paling banyak di Aceh.

Angkanya mencapai 107.340 jiwa (17,39%), meski secara persentase lebih rendah dari Aceh Singkil, Pidie, Gayo Lues, Bener Meriah, dan beberapa kabupaten/kota lainnya.

Karena itu, harus ada langkah strategis dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan banjir ini.

Mulai dari masalah pengrusakan hutan, normalisasi sungai, hingga perbaikan drainase.

Mengatasi banjir harus menjadi program prioritas Pemkab Aceh Utara.

Jangan hanya sekedar menjadi alat jualan politik dalam upaya meraup suara saat Pilkada.

Masyarakat juga harus lebih cerdas dan selektif memilih pemimpin, antara mereka yang benar-benar peduli, atau mereka yang sekedar jualan janji.

Karena pada akhirnya, masyarakat jugalah yang akan menjadi penentu masa depan Aceh Utara. Lebih baik atau menjadi lebih buruk lagi.

*) PENULIS adalah jurnalis, pernah tinggal di Lhoksukon dan saat ini menetap di Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.