Berita Luar Negeri

Kongres Argentina Akhirya Menyetujui RUU Aborsi, Wanita Hamil Diizinkan Gugurkan Kandungan

Tayang: Kamis, 31 Desember 2020 00:26 WIB

Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Muhammad Hadi

Kongres Argentina Akhirya Menyetujui RUU Aborsi, Wanita Hamil Diizinkan Gugurkan Kandungan

Ronaldo SCHEMIDT / AFP

Wakil Presiden Argentina Cristina Fernandez de Kirchner (tengah) berfoto setelah membuka sesi di Senat untuk memutuskan apakah akan melegalkan aborsi atau tidak, di Kongres di Buenos Aires, pada 29 Desember 2020. RUU tersebut diusulkan oleh Presiden Alberto Fernandez telah disahkan Kamar Deputi pada 11 Desember 2020.

Baca Selanjutnya:

Bahas Percepatan Pembangunan Aceh, Muslim Saleh Ketua Demokrat Aceh Temuai Menteri PU

Pemungutan suara telah diprediksi akan sangat ketat tetapi pada akhirnya, keempat senator yang mengatakan mereka ragu-ragu, memilih mendukung undang-undang tersebut setelah perdebatan selama 12 jam.

Senator Silvina Garcaa Larraburu menentang RUU tersebut pada tahun 2018 tetapi kali ini ia mendukungnya.

Berbicara selama debat, dia menjelaskan alasannya.

"Pilihan saya mendukung wanita bebas, wanita yang dapat memutuskan sesuai dengan hati nurani mereka sendiri," katanya sambil menitihkan air mata.

Aktivis anti-aborsi, yang mengikuti proses debat Kongres, merasa sedih.

"Terganggunya kehamilan adalah sebuah tragedi. Ini tiba-tiba mengakhiri kehidupan berkembang lainnya," kata Ines Blas, seorang senator yang memberikan suara menentang hukum.

Tetapi Menteri Wanita Argentina, Elizabeth Gomez Alcorta, mengatakan bahwa Argentina telah membuat sejarah

Banyak aktivis pro-pilihan mengatakan mereka berharap itu akan memberi sinyal bagi anggota parlemen lain di seluruh Amerika Latin.

Aborsi sepenuhnya dilarang di El Salvador, Nikaragua, dan Republik Dominika dan hanya diizinkan dalam keadaan terbatas tertentu di sebagian besar negara Amerika Latin lainnya.

Di wilayah yang lebih luas, hanya Uruguay, Kuba, Guyana, dan sebagian Meksiko yang saat ini mengizinkan wanita untuk meminta aborsi, dengan berbagai batasan jumlah minggu kehamilan yang melegalkan aborsi.

Direktur Divisi Amerika dari Pengawasan Hak Asasi Manusia, Jose Miguel Vivanco, mengatakan bahwa dia berpikir kalau undang-undang baru dapat memiliki efek domino di wilayah tersebut. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)