Dinkes Nagan Raya Data Tenaga Kesehatan Akan Divaksin Corona, Vaksin Sinovac Masih di Banda Aceh

Kepala daerah diminta mengatur jadwal vaksinasi untuk tenaga kesehatan.

Lantaran kemungkinan dibutuhkan istirahat usai vaksinasi karena ada efek samping.

Ia mencontohkan jika di Puskesmas ada empat perawat, maka sebaiknya dua perawat dulu yang divaksinasi sehingga dapat dilakukan bergantian.

"Arahan dari Bapak Presiden, karena kemungkinan akan ada sedikit dampak, misalnya pegel sedikit, demam sedikit, jadi dalam satu Puskesmas, misalnya ada empat perawat, jangan sampai di hari yang sama kita vaksin semua.

Kita antisipasi betul efek itu, maka vaksin dulu untuk dua orang," ucap Budi Gunadi Sadikin.

Tidak mengandung babi

Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati, menegaskan, MUI tidak akan memberikan sertifikasi halal untuk vaksin yang mengandung babi.

Ia memastikan, vaksin Covid-19 yang sudah didistribusikan di Indonesia sejauh ini tidak mengandung babi. Prose sertifikasi halal yang akan diberikan MUI ke Vaksin Covid-19 memang masih berlangsung, tapi MUI belum menemukan kandungan babi sama sekali.

"Sertifikasi halal masih dalam proses, tapi sejauh ini kami belum menemukan adanya kandungan babi," ujar Muti.

Apapun prosesnya, ucap Muti, jika mengandung babi, tidak bisa jadi produk yang disertifikasi. "Alhamdulillah vaksin Sinovac bukan dari babi," sambungnya.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Lucia Rizka Andalusia, mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan tidak ada efek samping yang serius berkaitan dengan penggunaan vaksin Sinovac.

Hasil itu didapat dari data-data awal uji klinis vaksin Sinovac dari pemantauan selama satu bulan setelah penyuntikan.

"Data awal tersebut baru berupa imunogenisitas dan data keamanan, kita belum dapat data efikasi,” kata Lucia.

Lucia menerangkan, vaksin dikatakan cukup aman dan tidak ada efek samping yang serius yang dilaporkan berkaitan dengan penggunaan vaksin.

Sedangkan untuk imunogenisitas sudah menunjukan pembentukan antibodi yang bagus dalam tubuh, sehingga bisa menunggu pengamatan lebih jauh yakni 3 bulan setelah penyuntikan.

Lucia menyebutkan, Indonesia bisa menggunakan uji klinik negara lain manakala uji kliniknya sama dengan protokol uji klinik dari Indonesia sendiri.

Ia juga menjelaskan, sebenarnya tidak ada kewajiban vaksin harus melakukan uji klinik di Indonesia.

“Kita sudah punya banyak vaksin sebelum pandemi Covid, dan hanya sedikit vaksin yang uji klinik di Indonesia, seperti influenza, dengue, BCG, dan polio,  itu uji kliniknya bukan dilakukan di Indonesia dan itu memungkinkan secara regulasi,” tuturnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, berharap kepala daerah proaktif mempersiapkan vaksinasi Covid-19 yang digelar serempak pekan depan. Jangan sampai terjadi kerumunan di masyarakat.

"Teman-teman kepala daerah, coba betul-betul bisa mengatur supaya jangan sampai terjadi keributan, karena vaksin seolah seperti emas, bisa rebutan, menimbulkan kerumunan, dan lain-lain, harus ada sosialisasi, ada tahapan dan sosialisasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, agar tidak terjadi rush, tidak terjadi kerusuhan," kata Tito.

Tito juga meminta kepala daerah dapat menjawab pertanyaan publik terkait prioritas vaksinasi Covid -19 yang dilakukan terhadap tiga kelompok masyarakat. "Kenapa tenaga kesehatan duluan?

Kenapa pejabat duluan? Ini bagian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa vaksin aman, karena masih ada masyarakat yang bukan hanya tidak percaya vaksin, Covid pun ada yang tidak percaya," ujar Tito.

"Penyuntikan pertama di tingkat daerah tanggal 14 dan 15, jadi sementara belum ditentukan waktunya, tapi mungkin ini tergantung kesiapan di daerah juga, mungkin sekitar 10 orang dengan publik figur, kalau kepala daerahnya di bawah 60 tahun, kemudian kalau di atas 60 tahun bisa wakil, sekda, pejabat lain, Forkopimda, tolong hadir juga untuk menyaksikan," harap Tito Karnavian. (hd/mas/tribun network/denis)