Warga Korea Utara Dilanda Bencana Kelaparan Akibat Aturan Ketat Kim Jong Un Terkait Covid-19

Warga Korea Utara dilanda bencana kelaparan akibat aturan ketat Kim Jong Un soal pamdemi Covid-19.

Editor: Amirullah
AFP/STR / KCNA VIA KNS
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berbicara pada hari pertama Kongres ke-8 Partai Pekerja Korea ( WPK) di Pyongyang, Rabu (6/1/2021). 

SERAMBINEWS.COM - Warga Korea Utara dilanda bencana kelaparan akibat aturan ketat Kim Jong Un soal pamdemi Covid-19.

Setahun terakhir, pemerintah Korea Utara menutup perbatasan, membatas perjalanan antar-negara maupun internasional.

Hingga saat ini, negara penganut ideologi Juche itu masih mengeklaim nol kasus virus corona meski berbatasan dengan China.

Laporan penyidik PBB menyebutkan, protokol ketat yang diberlakukan oleh pemerintah Korea Utara untuk menangkal Covid-19 berimbas pada pelanggaran hak asasi manusia dan kesulitan ekonomi.

Akibatnya, sekelompok diplomat Rusia dan keluarganya terpaksa meninggalkan Korut menggunakan troli yang dikayuh memakai tangan.

Kelompok berisi delapan orang, termasuk anak tiga tahun, harus bepergian 32 jam pakai troli dan dua jam dengan bus untuk mencapai Rusia.

Baca juga: Jika Vaksin Sinovac Tahap II Mencapai 15 Hari, tak Perlu Rapid Test, Begini Kata Kadinkes Banda Aceh

Baca juga: Diplomat Rusia Keluar Korea Utara dengan Troli Tangan Menyusuri Rel Kereta Api ke Perbatasan

Kekhawatiran kelaparan yang dialami rakyat Korut diungkapkan Tomas Ojea Quintana, Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Korea Utara.

Dalam laporannya seperti dikutip Reuters, Quintana menyatakan isolasi Pyongyang atas Covid-19 sudah jelas melanggar HAM.

Dia pun menyerukan pemerintahan Kim Jong Un untuk memastikan dampak penerapan protokol tak sampai lebih besar dari wabah.

()Kelima orang tersebut dieksekusi setelah mereka mengkritik kebijakan ekonomi Korea Utara (KCNA VIA KNS / AFP via Getty Image)

Jumlah diplomat yang bertugas di Korut menyusut pada tahun lalu. Banyak kedutaan negara Barat tutup karena dilarang merotasi personel.

Pyongyang jelas tidak mengakui mandat Quintana, dan sebelumnya membantah tuduhan PBB mengenai dugaan pelanggaran HAM.

Namun, Quintana mencatat menyusutnya perdagangan dengan China membuat pendapatan keluarga di menengah ke bawah menipis.

"Mulai terjadi kelangkaan di bahan penting, produk pertanian, hingga bahan mentah untuk pabrik," tulis Quintana.

Dilansir Daily Mirror Rabu (3/3/2021), Quintana khawatir badai dan topan pada tahun lalu bisa menyebabkan krisis pangan.

Baca juga: Bagaimana Hukum Ikan Teri yang Tidak Dibersihkan Kotorannya? Najiskah? Begini Penjelasan Buya Yahya

Baca juga: VIDEO Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Siradj Jadi Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia

Dia melaporkan, kematian karena kelaparan sudah terjadi di kalangan anak-anak dan lanjut usia yang terpaksa mengemis.

Halaman
1234
Sumber: TribunnewsWiki
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved