Berita Banda Aceh
Pengurus IKAKESMA Dilantik, Ikut Bahas Tantangan Vaksinasi Covid di Aceh, Begini Paparan Narasumber
Pelantikan dilakukan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah (FKM UNMUHA), Prof Asnawi Abdullah via virtual (zoom meeting).
Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Saifullah
lihat foto
“Terkait vaksinasi untuk tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah mencapai 106 persen melebihi target yang ditetapkan. Alhamdulillah,” katanya.
Baca juga: Setelah di Baktiya, Pencurian Tabung Gas 3 Kilogram Kembali Terjadi di Aceh Utara
Baca juga: Mendagri Tekankan 3 Program Prioritas PKK
Baca juga: Persiraja Masuk ‘Grup Neraka’ di Piala Menpora 2021, Tergabung dengan Persib, Bali United & Persita
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Kota Banda, pihaknya menggunakan strategi role model atau keteladanan.
Melalui vaksinasi tokoh-tokoh masyarakat, pejabat, dan tenaga kesehatan sebagaimana arahan sehingga kelak masyarakat menerima vaksinasi secara sukarela.
“Perlu pendataan dan pendekatan yang lebih komprehensif ketika sampai waktu vaksinasi pada masyarakat umum. Karena tantangan vaksinasi ke masyarakat tentu berbeda dengan tantangan vaksinasi ke tenaga kesehatan,” ujarnya.
Pengamat Kebijakan Publik, Taufiq Abdul Rahim, MSi, PhD sebagai pembicara kedua berbicara tentang Instruksi Gubernur Aceh tentang vaksinasi berisi ancaman.
Taufiq mengatakan, bahwa tidak boleh ada instruksi atau kebijakan lain yang berisi ancaman dalam proses vaksinasi.
Baca juga: Fakta Baru Kasus Korupsi Bansos, Penyanyi Cita Citata Disebut Dapat Fee Bernyanyi Rp 150 Juta
Baca juga: Bupati Aceh Besar Terima Penghargaan Kebencanaan
Baca juga: Oknum PNS dan Pasangannya Dicambuk 20 Kali
“Pemaksaan semacam itu melanggar HAM. Pada dasarnya kita merasa pemerintah telat ketika berhadapan dengan bencana non-alam ini,” ulasnya.
Seharusnya di awal pemerintah tidak ragu untuk mengambil kebijakan menutup akses keluar masuk antar negara di awal tahun lalu. Pemerintah baru bangun beberapa bulan kemudian.
“Dalam upaya pencegahan Covid-19, tidak boleh ada lagi unsur kekerasan seperti yang terjadi saat penerapan jam malam di Aceh waktu itu. Pun dalam proses vaksinasi, masyarakat harus diedukasi secara mendalam sehingga mereka menerima divaksin,” sarannya.
Begitupun, lanjutnya, pemerintah pun harus jelas leading sektornya, jangan lagi seolah-olah berlomba menyampaikan info ke public, di mana yang satu sama lain berbeda datanya.
“Hoaks harus dilawan dengan fakta termasuk hoaks dari unsur pemerintah. Selama Covid-19, pengangguran bertambah 1,3 juta orang. Perlu ada kejelasan sehingga data-data yang dihasilkan ke publik maupun dalam pelaporan bisa tersistem,” kata Taufiq.
Baca juga: VIDEO - Baterai Ponsel Meledak dan Sambar Rambut Pengunjung Toko
Baca juga: Sebelum KLB Demokrat, Ketua DPC Ditawarkan Uang hingga Rp 1 M
Baca juga: Penyegelan Kantor Desa Cot Rambong Berakhir Damai, Keuchik Lama Kembalikan Stempel dan Sepeda Motor
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Pidie Jaya, Eddy Azwar menyampaikan, bahwa budaya masyarakat Aceh diisi dengan nilai-nilai keislaman.
Maka pendekatan majlis ta’lim dan kampanye bersama dengan ulama menjadi hal yang akan dilakukan sehingga masyarakat tidak takut divaksin.
Hasil survei pada masyarakat Pidie Jaya tentang vaksinasi, beber dia, 80 persen masyarakat tidak mau divaksin karena takut.
Ini berbeda dengan program imunisasi sebelumnya yang lebih cenderung tidak mau karena keyakinan haramnya.
Baca juga: Bocoran Spoiler One Piece Chapter 1007: Nyawa Kakek Hyogoro Terancam, Marco dalam Bahaya
Baca juga: Arti Barakallah Fii Umrik dan Balasannya, Berikut Kumpulan 50+ Ucapan Selamat Ulang Tahun Islami
Baca juga: Pangdam Iskandar Muda Gelar Silaturahmi dengan Rektor Se-Aceh, Ini Pembahasannya
“Untuk itu, perlu konsolidasi bersama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka Pidie Jaya menggandeng ulama dan tentu berharap IKAKESMA kelak bisa mengambil momentum dalam proses vaksinasi ini,” tutupnya.(*)
