Pesona Politik dan Godaan Korupsi

Inilah dampak nyata dari reformasi, sehingga di Indonesia segala sesuatunya diukur dengan parameter politik.

Pemilu serentak, agenda lima tahunan dengan tingkat partisipan ribuan calon sebagai kontestan--baik legislatif maupun eksekutif--telah menjadikan usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang digital printing, alat peraga, atau atribut kampanye mengalami booming.

Pelaku usaha di bidang ini banyak mendapat orderan untuk mencetak alat peraga kampanye pada tahun-tahun politik.

Itulah dampak ekonomi yang kita rasakan.

Namun, pada sisi lain dampak moral dan sosial yang diakibatkannya juga sangat besar.

Di mana budaya korupsi menjadi sangat menggejala, hal mana sebagai akibat dari besarnya ‘cost politic’ atau biaya politik yang mesti digelontorkan oleh para kontestan.

Ujung-ujungnya, banyak kepala daerah dan anggota legislatif, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional yang tersangkut kasus korupsi.

Baca juga: PKS Wacanakan Usung Nasir Djamil Jadi Calon Gubernur Aceh, Mencuat dalam Konsolidasi Politik

Mereka tergoda untuk meraup uang negara, memperkaya diri sendiri, atau melalui kebijakannya memperkaya orang lain secara melawan hukum.

Hal ini terjadi akibat dari politik pragmatis yang dianggap sebagian politisi sebagai suatu keniscayaan di era yang ‘serbainstan’ ini.

Agaknya mesti ada ikhtiar dari segenap elemen bangsa, termasuk tumbuhnya kesadaran dari masyarakat luas untuk menafikan politik uang (money politics).

Karena sesungguhnya, itulah yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita.

Korupsi yang telah menjadi semacam parasit terus menggerogoti kehidupan berbangsa kita.

Tidak berlebihan rasanya bila ada akademisi (Wijayanto dan Ridwan Zachrie) yang menulis buku tentang tindak pidana korupsi dengan judul “Korupsi Mengorupsi Indonesia”.

Buku terbitan PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2009 ini merangkum seluruh persoalan korupsi di Indonesia dari berbagai perspektif.

Baca juga: Pengamat Politik: Prabowo Sulit Menang jika Maju Pilpres 2024, Masyarakat Sudah Jenuh dan Kecewa

Baca juga: Gubernur Nova dan Stafsus Presiden Bahas Dinamika Sosial Politik dan Keamanan Aceh

Buku hebat ini juga layak menjadi ensiklopedia bagi masyarakat untuk lebih memahami duduk permasalahan korupsi yang sebenarnya, serta sebagai referensi bagi kalangan akademisi dan paduan bagi para pengambil keputusan di negeri ini dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang bebas KKN, adil, dan demokratis.