Pesona Politik dan Godaan Korupsi

* (Catatan Akhir Tahun 2021)

OLEH ZULKIFLI ABDI, Konsultan Perencana dan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh, melaporkan dari Banda Aceh

Politik, di tingkat mana pun ia dilakoni, selalu saja memiliki pesona sebagai wahana berdemokrasi dan membutuhkan relasi yang didominasi oleh kepentingan.

Itu sebab, politik tidak jarang pula dapat menggerus nilai-nilai persahabatan.

Politik semestinya senantiasa dapat memberi manfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan jangan biarkan politik "memakan" apa saja sebagai mangsa.

Kendati hampir semua orang tahu, tetapi banyak pula orang yang lupa atau bahkan pura-pura tidak tahu bahwa politik itu juga mengusung nilai-nilai transedental yang luhur, yakni perkhidmatan untuk kemaslahatan.

Dalam konteks nasional, terutama di era pascareformasi, politik telah menjadi semacam "perayaan" yang tak pernah sepi, bahkan kerap menimbulkan kegaduhan hampir di sepanjang tahun.

Situasi politik di Aceh pun kurang lebih sama.

Hal mana mungkin disebabkan oleh siklusnya yang secara berkala selalu berada pada "koma", dan tidak pernah menemukan "titik" di mana semuanya harus berakhir.

Maka tidak berlebihan kalau kiprah seseorang di dunia politik tidak mengenal kata purna, yang ada hanyalah pengembaraan, bahkan petualangan, tanpa batas waktu.

Demikian hebatnya pesona dunia politik, sehingga para politisi tidak pernah akan berhenti hanya karena mengalami kegagalan semata.

Bahkan adagium, "kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda" selalu dijadikan alasan oleh aktor politik untuk tidak pernah berhenti berjuang mewujudkan ambisi politiknya.

Strategi dalam politik bukan hanya digunakan untuk menghadapi lawan, melainkan juga untuk menyiasati kawan.

Sehingga, ketika bekerja sama sekalipun, pertimbangan politik senantiasa menjadi rujukan bagi para pihak, paling tidak sebagai sarana untuk memantau pergerakan baik lawan maupun kawan.

Dua puluh tahun terakhir, suka atau tidak, Indonesia telah menjadi negara "industri politik" yang terbesar di dunia.

Inilah dampak nyata dari reformasi, sehingga di Indonesia segala sesuatunya diukur dengan parameter politik.

Pemilu serentak, agenda lima tahunan dengan tingkat partisipan ribuan calon sebagai kontestan--baik legislatif maupun eksekutif--telah menjadikan usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang digital printing, alat peraga, atau atribut kampanye mengalami booming.

Pelaku usaha di bidang ini banyak mendapat orderan untuk mencetak alat peraga kampanye pada tahun-tahun politik.

Itulah dampak ekonomi yang kita rasakan.

Namun, pada sisi lain dampak moral dan sosial yang diakibatkannya juga sangat besar.

Di mana budaya korupsi menjadi sangat menggejala, hal mana sebagai akibat dari besarnya ‘cost politic’ atau biaya politik yang mesti digelontorkan oleh para kontestan.

Ujung-ujungnya, banyak kepala daerah dan anggota legislatif, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional yang tersangkut kasus korupsi.

Baca juga: PKS Wacanakan Usung Nasir Djamil Jadi Calon Gubernur Aceh, Mencuat dalam Konsolidasi Politik

Mereka tergoda untuk meraup uang negara, memperkaya diri sendiri, atau melalui kebijakannya memperkaya orang lain secara melawan hukum.

Hal ini terjadi akibat dari politik pragmatis yang dianggap sebagian politisi sebagai suatu keniscayaan di era yang ‘serbainstan’ ini.

Agaknya mesti ada ikhtiar dari segenap elemen bangsa, termasuk tumbuhnya kesadaran dari masyarakat luas untuk menafikan politik uang (money politics).

Karena sesungguhnya, itulah yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita.

Korupsi yang telah menjadi semacam parasit terus menggerogoti kehidupan berbangsa kita.

Tidak berlebihan rasanya bila ada akademisi (Wijayanto dan Ridwan Zachrie) yang menulis buku tentang tindak pidana korupsi dengan judul “Korupsi Mengorupsi Indonesia”.

Buku terbitan PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2009 ini merangkum seluruh persoalan korupsi di Indonesia dari berbagai perspektif.

Baca juga: Pengamat Politik: Prabowo Sulit Menang jika Maju Pilpres 2024, Masyarakat Sudah Jenuh dan Kecewa

Baca juga: Gubernur Nova dan Stafsus Presiden Bahas Dinamika Sosial Politik dan Keamanan Aceh

Buku hebat ini juga layak menjadi ensiklopedia bagi masyarakat untuk lebih memahami duduk permasalahan korupsi yang sebenarnya, serta sebagai referensi bagi kalangan akademisi dan paduan bagi para pengambil keputusan di negeri ini dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang bebas KKN, adil, dan demokratis.

Intinya, korupsi di negara ini menjadi sangat sulit diberantas, karena akar masalahnya tidak pernah ‘tersentuh’.

Kita selalu melihat korupsi pada bagian hilirnya saja, ketika semuanya telah terjadi, dan kita tidak pernah melihatnya ke hulu, tempat di mana korupsi itu bermula.

Akhirnya, korupsi itu pun menjadi trend dan gaya hidup, sehingga sebagian orang merasa tidak lengkap kalau tidak mengikuti kecenderungan ini.

Apalagi tuntutan gaya hidup hedonis dan konsumtif, yang membuat orang terdorong untuk melakukan korupsi sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang.

Agaknya semua itu dapat ‘direduksi’ dengan menanamkan nilai-nilai agama sebagai penangkal, apa pun agama yang dianut seseorang.

Karena, tidak ada satu agama pun yang membenarkan perbuatan yang merusak generasi harapan bangsa itu terjadi.

Semoga tahun 2022 yang sehari lagi kita jelang menjadi tahun yang lebih baik secara politik, ekonomi, dan moralitas, serta tidak lebih parah kondisi korupsinya. (*)

Baca juga: Islam dan Kewajiban Berpolitik - Syariat Islam Tegak Melalui Kekuasaan Politik atau Penguasa

Baca juga: Fenomena Ekonomi-Politik Akhir Tahun