Politik Santun; Sebuah Jawaban Perbaikan

Sehingga ideology nasionalis-religius menemukan tempat, baik dalam perkataan, tingkah laku dan perbuatan setiap kader Partai Demokrat.

Sosok SBY, telah mencoba memperkenalkan bukti kongkret gambaran politik santun tersebut.

Dimana kita ketahui penyelesaian konflik Aceh sudah berlangsung sangat lama dan berlarut-larut, bahkan pada waktu itu banyak pihak meragukan akan ada jalan damai.

Tapi komitmen SBY sebagai Presiden saat itu memberikan titik temu sehingga sejarah mencatat proses damai RI-GAM terlaksana di Helsinki.

Dalam pandangan yang sering disampaikan oleh SBY kala itu “politik ini adalah cara kita beribadah, beramal dan berbuat baik kepada masyarakat dengan kekuasaan dan jabatan yang kita punya, maka perdamaian di Aceh menjadi persoalan substantif yang perlu kita implementasikan”.

Berkat kegigihan beliau dalam mengembangkan politik santun di tanah air dan kancah dunia internasional, bapak SBY meraih banyak penghargaan di antaranya World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation di tahun 2013.

Bahkan sebelumnya beliau telah meraih pula berbagai penghargaan internasional lainnya seperti UNEP, ILO, World Movement for Democracy, US-ASEAN Business Council, dan WWF/WRI/TNC.

Menurut Jusuf Kalla pencapaian SBY merupakan kredit untuk bangsa Indonesia (Kompas, 25/05/2013).

Langkah perbaikan

Sebuah kesimpulan menarik telah dikemukakan oleh Bernard Lewis, guru besar di Universitas Princeton, Amerika Serikat, bahwa salah satu ciri yang membedakan agama Islam dengan agama lain adalah perhatian besar dan keterlibatan langsung yang ditunjukkannya terhadap tata kelola negara dan pemerintahan, hukum, dan perundangan: The religion of Islam, in contrast to both Judaism and Christianity, was involved in the conduct of government and the enactment and en forcement of law from the very beginning, tulisnya dalam buku Islam: The Religion and the People (New Jersey: Pearson, 2009), hlm.81.

Kita sepakat menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang sejak usia muda telah aktif dalam berbagai kegiatan politik pada waktu itu.

Nabi menggariskan etika dan tanggung jawab bersama dalam sebuah dokumen yang dikenal “Piagam Madinah” (Mitsaq al-Madinah).

Piagam inilah yang oleh kalangan sejarawan modern dikenal sebagai “Manifesto Politik Nabi”.

Dalam piagam ini memuat tentang wawasan kebebasan, kebangsaan, tanggung jawab warga dalam pembelaan negara dari ancaman musuh, dan penguatan serta pemberdayaan komitmen sosial, politik, dan hukum.

Selama kurang lebih 10 tahun di Madinah, sejarah mencatat keberhasilan Nabi dalam membangun masyarakat yang bernuansakan keadilan, inklusivisme, dan demokratisasi.