Politik Santun; Sebuah Jawaban Perbaikan

Oleh Muslim, S. HI, MM, Penulis adalah Ketua DPD Demokrat Aceh dan Aggota DPR RI Dapil Aceh 2

Mengawali tahun 2022, seyogyanya kita awali dengan kembali merenung; menilik; mencermati diri kita terhadap sikap dan perbuatan yang telah terlewati di tahun 2021, apakah kita telah bisa menjadi obat atau malah sebaliknya.

Apakah kita ikut serta berkontribusi positif untuk perbaikan politik bangsa.

Refleksi semacam ini, menjadi kebutuhan nyata untuk menentukan perbaikan di masa-masa mendatang.

Dari berbagai aspek yang butuh dievaluasi adalah apakah kita sudah bepolitik secara santun, tanpa menghilangkan sisi-sisi keberpihakan kepada kebenaran.

Berpolitik secara santun sebenarnya menjadi ciri khas politik bangsa kita.

Sebab bangsa Indonesia telah terkenal dengan budaya ramah-tamahnya, budaya timur dan berpegang teguh pada agama, terlebih lagi ajaran Islam yang menjadi agama mayoritas bangsa Indonesia.

Santun dalam politik, sebenarnya tercermin dari sikap, tingkah laku dan perbuatan yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat, tunduk di hadapan hukum, memiliki empati akan nasib masyarakat, beretika, bermoral, jujur serta responsif terhadap kemaslahatan yang lebih besar.

Gagasan politik santun, dipastikan tidak ditemukan dalam pandangan berpikir Niccolo Machiavelli sebagai pemikir politik di abad pertengahan, sebab landasan berpikirnya sangat pragmatis, realis, dan individualis.

Kerangka teori yang dikembangkan oleh Niccolo menyebutkan “politics has no relation to moral” bahwa politik secara realitas tidak memiliki hubungan dengan moral.

Pola pikir seperti ini hanya cocok diadopsi oleh pemerintahan yang bergaya otoriter dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Memang ada kecenderungan, kalau dilihat akhir-akhir ini muncul sikap tidak percaya kepada politik dan kekuasaan, bahkan beranggapan bahwa politik itu kotor dan keji.

Hal ini terjadi karena sebagian orang menjadikan politik hanya semata-mata sebagai alat pencapaian kekuasaan saja.

Kondisi ini sangat tidak baik bagi budaya politik kita.

Sebab bila dibiarkan terus terjadi, ini menjadi awal dari kecelakaan berpikir dalam politik.

Berangkat dari situasi meningkatnya kecurigaan terhadap dunia politik, kita perlu mengambil pandangan dari pemikir politik Islam seperti Ibnu Khaldun (1332-1406).

Dalam pandangannya aspek-aspek positif dalam politik di antaranya untuk menjamin praktek tolong-menolong dan adanya keteraturan dalam masyarakat.

Khaldun menambahkan pula, praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan dalam politik disebabkan oleh nafsu ingin menguasai dalam diri manusia, maka dari itu semestinya yang perlu diperkuat adalah unsur rabbani sehingga lebih sadar fungsi dan tugas sebagai hamba Allah (A.Arahman Zainuddin, 1992).

Urgensi politik santun

Dalam berbagai catatan media, salah satu persoalan yang selalu timbul adalah terkait hoaks (berita bohong) dan hate speech (ujaran kebencian).

Dua sikap tidak santun terus terjadi dari waktu ke waktu.

Biasanya pula perbuatan tersebut mengalami peningkatan saat-saat menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan Kontestasi politik lainnya.

Memang semua pihak, terus mencari formula-formula jitu guna memperkecil pengaruh dan ruang gerak para “pegiat hoaks dan hate speech”.

Baca juga: 8 Penulis Asal Al-Aziziyah Samalanga Tulis Buku “Aceh 2022: Pendidikan dan Politiknya”

Baca juga: Pesona Politik dan Godaan Korupsi

Pada Pilkada 2020 yang baru saja berlalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan ada sebanyak 47 isu hoaks yang tersebar di 602 sebaran konten pada platform digital.

Di era teknologi yang meningkat kita membutuhkan kesadaran ganda untuk mengantisipasi berbagai berita bohong sebab setiap menit konten-konten tersebut terus diproduksi, didistribusi hingga menjadi konsumsi secara luas.

Maka kita mesti “berperang” terhadap jari kita sendiri, agar jangan mudah untuk menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Menuju tahun politik tahun 2024, kita bisa membudayakan politik santun sejak dini.

Misal dengan menghormati yang lebih tua, menghargai para pihak dengan kewenangannya masing-masing serta memperkuat tali persaudaraan.

Belajar sosok SBY

Bagi kami segenap kader Partai Demokrat, politik santun merupakan nilai yang telah ditanamkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sehingga ideology nasionalis-religius menemukan tempat, baik dalam perkataan, tingkah laku dan perbuatan setiap kader Partai Demokrat.

Sosok SBY, telah mencoba memperkenalkan bukti kongkret gambaran politik santun tersebut.

Dimana kita ketahui penyelesaian konflik Aceh sudah berlangsung sangat lama dan berlarut-larut, bahkan pada waktu itu banyak pihak meragukan akan ada jalan damai.

Tapi komitmen SBY sebagai Presiden saat itu memberikan titik temu sehingga sejarah mencatat proses damai RI-GAM terlaksana di Helsinki.

Dalam pandangan yang sering disampaikan oleh SBY kala itu “politik ini adalah cara kita beribadah, beramal dan berbuat baik kepada masyarakat dengan kekuasaan dan jabatan yang kita punya, maka perdamaian di Aceh menjadi persoalan substantif yang perlu kita implementasikan”.

Berkat kegigihan beliau dalam mengembangkan politik santun di tanah air dan kancah dunia internasional, bapak SBY meraih banyak penghargaan di antaranya World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation di tahun 2013.

Bahkan sebelumnya beliau telah meraih pula berbagai penghargaan internasional lainnya seperti UNEP, ILO, World Movement for Democracy, US-ASEAN Business Council, dan WWF/WRI/TNC.

Menurut Jusuf Kalla pencapaian SBY merupakan kredit untuk bangsa Indonesia (Kompas, 25/05/2013).

Langkah perbaikan

Sebuah kesimpulan menarik telah dikemukakan oleh Bernard Lewis, guru besar di Universitas Princeton, Amerika Serikat, bahwa salah satu ciri yang membedakan agama Islam dengan agama lain adalah perhatian besar dan keterlibatan langsung yang ditunjukkannya terhadap tata kelola negara dan pemerintahan, hukum, dan perundangan: The religion of Islam, in contrast to both Judaism and Christianity, was involved in the conduct of government and the enactment and en forcement of law from the very beginning, tulisnya dalam buku Islam: The Religion and the People (New Jersey: Pearson, 2009), hlm.81.

Kita sepakat menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang sejak usia muda telah aktif dalam berbagai kegiatan politik pada waktu itu.

Nabi menggariskan etika dan tanggung jawab bersama dalam sebuah dokumen yang dikenal “Piagam Madinah” (Mitsaq al-Madinah).

Piagam inilah yang oleh kalangan sejarawan modern dikenal sebagai “Manifesto Politik Nabi”.

Dalam piagam ini memuat tentang wawasan kebebasan, kebangsaan, tanggung jawab warga dalam pembelaan negara dari ancaman musuh, dan penguatan serta pemberdayaan komitmen sosial, politik, dan hukum.

Selama kurang lebih 10 tahun di Madinah, sejarah mencatat keberhasilan Nabi dalam membangun masyarakat yang bernuansakan keadilan, inklusivisme, dan demokratisasi.

Tugas penting kita saat ini adalah bagaimana kita mulai memperbaiki carut-marut politik kita sehingga bisa menuju politik santun.

Hal ini bisa dimulai dengan menanamkan nilai-nilai inklusif dalam gerakan politik yang kita bangun.

Politik inklusif ditandai dengan memberikan ruang partisipasi luas kepada seluruh masyarakat untuk berpolitik, termasuk dari kalangan dayah.

Sehingga gaya lama dalam politik seperti mobilisasi massa berubah menjadi partisipasi massa.

Selain itu kita perlu menyiapkan kader-kader muda untuk perbaikan di masa mendatang.

Karena mereka bukanlah penonton tetapi sutradara handal yang mampu memberikan perubahan-perubahan.

Pelibatan kelompok muda dalam politik menjadi titik awal, bagi kita untuk melakukan internaliasasi politik santun dalam jiwa mereka, karena kita yakin dan percaya bahwa muda adalah kekuatan.

Baca juga: Islam dan Kewajiban Berpolitik - Syariat Islam Tegak Melalui Kekuasaan Politik atau Penguasa

Baca juga: Fenomena Ekonomi-Politik Akhir Tahun