Eks Kadishub Nagan Raya Dituntut 5 Tahun Penjara Dugaan Korupsi Proyek Gedung Terminal Mobar

SUKA MAKMUE - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Nagan Raya menuntut H Liwaon Hamdi, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek gedung terminal mobil barang (mobar), selama 5 tahun penjara.

Tuntutan itu dibacakan dalam sidang lanjutan di PN Tipokor Banda Aceh, Kamis (3/2/2022) sore.

Selain pidana penjara, mantan Kadis Perhubungan (Kadishub) Nagan Raya juga didenda Rp 500 juta subsidair 1 tahun kurungan.

Tuntutan itu dibacakan JPU Dedek Syumartha Suir SH.

Sidang di PN Tipikor Banda Aceh diselenggarakan melalui video conference (vidcon) karena masih pandemi Covid-19.

Majelis hakim, JPU, dan PH berada di ruang sidang di PN Tipikor, sedangkan terdakwa Liwaon Hamdi menjalani sidang dari Lapas Kelas IIB Meulaboh, Aceh Barat, tempat selama ini dia ditahan.

JPU dalam tuntutannya menyatakan terdakwa Liwaon Hamdi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Baca juga: Mantan Kadishub Nagan Raya Dituntut 5 Tahun Penjara, Dugaan Korupsi Proyek Gedung Terminal Mobar

Baca juga: Jaksa Ajukan Banding, Kasus Dugaan Korupsi Proyek Gedung Mobar di Nagan Raya

JPU juga berharap hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Liwaon Hamdi, dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

"Membebani terdakwa Liwaon Hamdi untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta subsidair 1 tahun kurungan," sebut JPU.

Ditunda Kamis depan

Terkait tuntutan JPU, hakim mempertanyakan kepada terdakwa terkait pembelaan apakah tertulis atau lisan.

Namun terdakwa melalui PH menyatakan akan menyampaikan secara tertulis.

Hakim PN Tipikor Banda Aceh kembali menunda sidang ke Kamis pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Nagan Raya tahun 2020 mengusut kasus dugaan korupsi proyek gedung mobar di Nagan Raya.

Setelah keluar hasil audit dari BPKP Banda Aceh, polisi menetapkan tersangka dan menyerahkan kasus tersebut ke jaksa, sehingga bergulir di pengadilan.

Baca juga: Hakim Vonis Rekanan 2 Tahun Penjara, Dugaan Korupsi Proyek Gedung Mobar Nagan Raya

Baca juga: Rekanan Proyek Gedung Mobar Nagan Raya Dituntut 7,5 Tahun Penjara

Kasus dugaan korupsi atau penyelewengan pada pekerjaan gedung mobar di Nagan Raya bersumber dana Otsus tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp 1.851.858.000.

Sedangkan hasil audit dalam kasus tersebut ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar.

Banding belum Turun

Sementara itu, JPU Kejari Nagan Raya mengakui hingga kini masih menunggu putusan banding yang dilakukan ke Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor Aceh.

Banding dengan terdakwa lain, Zakaria rekanan CV Berkat Jasa, dalam kasus proyek gedung terminal mobar di Nagan Raya.

PN Tipikor Banda Aceh sebelumnya pada 29 Desember 2021 memvonis Zakaria selama 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan JPU yakni selama 7,6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 1 tahun kurungan serta dibebankan uang penganti Rp 1,5 miliar.

Konsekuensi bila tidak dibayar diganti dengan penjara 4 tahun.

Baca juga: Jaksa Tahan Mantan Kadishub, Dugaan Korupsi Proyek Gedung Mobar

Kajari Nagan Raya, Dudi Mulyakesumah SH melalui Kasi Pidsus Dedek Syumarta Suir kepada Serambi, kemarin, mengakui bahwa banding belum turun.

"Masih belum.

Untuk terdakwa hingga kini ditahan di Lapas Meulaboh," kata Dedek.(riz)

Baca juga: Kasus Korupsi Proyek Gedung Mobar di Nagan Raya Mulai Disidangkan, Terdakwa Ditahan di LP Meulaboh

Baca juga: GeRAK: Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Gudang Mobar di Nagan Raya