Bertemu Wali Nanggroe, Kakanwil BPN Aceh Janji Akan Tuntaskan Pembagian Lahan untuk Kombatan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, Dr Mazwar SH MHum bertemu Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Rabu (16/2/2022).

Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M Nasir Syamaun MPA kepada Serambinews, Rabu (16/2/2022), mengatakan, kedatangan Kakanwil BPN Aceh yang baru dilantik pada awal Februari 2022 tersebut untuk melaporkan pengangkatan dan tugas yang diembannya.

Selain itu, Mazwar juga melaporkan program keagrariaan, tata ruang, dan pertanahan yang sudah dan akan dilaksanakan BPN Aceh.

Terutama mengenai lahan untuk mantan kombatan, tapol napol, serta korban konflik.

“Khusus lahan untuk kombatan, tapol amnesti, dan yang berdampak konflik itu sudah dan sedang dilaksanakan. Dalam beberapa tahun ini, Insya Allah akan terwujud semua,” kata Mazwar.

“Kita sangat mengharapkan dukungan dari Wali Nanggroe sehingga tugas BPN bisa berjalan dengan baik,” tambah Mazwar yang datang didampingi Akhyar Tarfi SSit MH selaku Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan BPN Aceh.

Selain itu, ia juga menjelaskan, sejak tahun 2019 lalu, BPN Aceh sudah melaksanakan program pembagian lahan untuk 1.347 penerima manfaat.

Dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan menuntaskan pembagian lahan di beberapa kabupaten/kota di Aceh.

“Seperti di Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Timur, dan juga Aceh Barat,” sebut Mazwar.

Menanggapi pertemuan dengan BPN Aceh, Wali Nanggroe memberi masukan agar konsep penyerahan lahan ke depan dapat dikembangkan dalam satu kesatuan, bukan per individu.

“Dibentuk dalam satu badan usaha,” kata Wali Nanggroe yang pada pertemuan itu didampingi staf khusus, Dr Rustam Effendi.

Selain itu, Wali Nanggroe juga meminta kepada bupati dan walikota agar dapat berperan aktif, dan responsif dalam upaya percepatan pembagian lahan kepada kombatan, tapol amnesti, dan korban konflik di Aceh.

Baca juga: Wali Nanggroe Bentuk Tim Pengakajian dan Pembinaan Pelaksanaan MoU Helsinki 

Baca juga: Wali Nanggroe Aceh Terima Anugerah Tokoh Perdamaian USK Award 2022

Baca juga: Ungkap Kendala di KEK Arun, PT PEMA Minta Masukan kepada Wali Nanggroe

Baca juga: HUT Ke-65 Kodam IM, Ketika Wali Nanggroe Malik Mahmud Peusijuk dan Doakan Pangdam IM

Pijay Siapkan Lahan untuk Kombatan

Pemkab Pidie Jaya (Pijay) kembali menyediakan lahan atau tanah seluas 755,96 hektar (Ha) eks kombatan.

Lahan yang akan dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi itu tersebar di 373 titik dalam tiga kecamatan.

Bupati Pidie Jaya, H Aiyub Bin Abbas didampingi Asisten I, Abubakar Usman S.Sos kepada Serambi, Sabtu (6/2/2021) , mengatakan, lahan kosong yang diserahkan kepada eks kombatan itu tanpa ada ikatan apapun dnegan pihak lainnya.

Lahan yang berada di areal perbukitan ini diberikan supaya dapat dikelola menjadi sumber pendapatan dan pemberdayaan ekonomi.

"Kali ini kami kembali menyediakan lahan seluas 755.96 Ha di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Trienggadeng, 200,35 Ha, Meureudu 237,21 Ha, dan kecamatan Bandar Baru 318,40 Ha," sebut Aiyub Bin Abbas.

Katanya, semua lahan baru itu sesuai dengan rapat koordinasi yang telah dilakukan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) serta BPN kabupaten.

Baca juga: Mahasiswa KPM IAIN Lhokseumawe Datangi Rumah Warga, Jaring Peserta MTQ dan Lomba Tradisional

Baca juga: Dirjen Adwil Kemendagri Safrizal ZA: PPKM Seluruh Aceh Diperpanjang, Lima Daerah Masuk Level 3

Baca juga: Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan Tahun 2022, Ada 21 Jenis, Apa Saja?

Baca juga: Rumah Warga Bener Meriah Rusak Diterjang Puting Beliung Segera Diperbaiki

Bupati mengatakan, pada intinya, untuk tahun ini Pemkab terus berupaya menjadikan skala prioritas pemberian lahan serta sertifikat hak usaha bagi para eks kombatan dalam pengembangan perekonomian pada sektor pertanian dan perkebunan.

Pihak Pemkab Pijay berharap proses pemberian lahan itu dapat diselesaikan dalam waktu dekat, melalui proses dan mekanisme yang diatur oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Penyerahan lahan dan sertifikat nantinya lebih cepat dan ini lebih baik,"jelasnya.

Sebelumnya, pada 2018 lalu, Pemkab Pijay telah menyerahkan lahan sebanyak 200 hektar dan sertifikat tanah untuk 100 eks di kawasan Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru.

Kini lahan tersebut telah dikembangkan tanaman serai wangi, jagung, kakao, hingga tanaman muda lainnya.

Dengan disiapkan lahan seluas 755,9 hektar tersebut, maka dapat diberikan kepada 577 orang eks kombatan.

Namun saat ini di Pidie Jaya masih tersisa 1.398 orang eks kombatan yang belum mendapatkan lahan.

Rencananya, Pemkab Pijay masih akan terus mengupayakan lahan untuk para eks kombatan tersebut pada tahun-tahun selanjutnya.

Bupati Pidie Jaya, H Aiyub Bin Abbas mengatakan, program pemberdayaan ekonomi bagi eks kombatan ini dilakuam secara bertahap.

Hal ini mengingat jumlah eks kombatan di Pijay secara keseluruhan sebanyak 1.976 orang.

Saat ini, katanya, dengan adanya lahan baru ini dapat  terakomodir untuk 577 eks kombatan.

Maka dari total itu, masih tersisa 1.398 orang lagi yang belum mendapat lahan dan akan dibagikan pada tahun berikutnya secara berkelanjutan.

Menurut Abua--sapaan Aiyub Bin Abbas,  pada 2019 lalu, Pemkab Pijay juga sudah mengusulkan kepada Pemerintah Aceh agar membantu menyediakan 3.552 hektare lahan untuk sisa 1.776 eks kombatan yang tidak tertampung dalam APBK.     

"Saya yakin dalam rentang waktu dua atau tiga tahun ke depan persoalan pemberdayaan ekonomi bagi eks Kombatan ini dapat terwujud sebagaimana amanah dari MoU Helsinki bahwa, setiap kombatan berhak diberikan 2 hektare lahan kebun,"demikian Aiyub Bin Abbas. (*)

Baca juga: VIDEO Ditinggal Pergi Pemiliknya, Rumah Janda Muda Terbakar di Luthu Lamweu Aceh Besar

Baca juga: VIDEO Pulang dari Pulo Breueh dengan Kapal Jet KM Peunaso, Cepat Hingga Pangkas Waktu Setengah Jam

Baca juga: VIDEO - Pengurus PNA dan Partai Demokrat Temui Pimpinan Partai Aceh

Baca juga: VIDEO Mantan Ketua KIP Abdya Divonis 23 Kali Cambuk oleh Hakim Mahkamah Syariyah Blangpidie