Rempah dan Kontestasi Kuasa di Pantai Barat Aceh

Oleh: Muhajir Al-Fairusy*)

“…Jauh sebelum melaut, tradisi kami sejak lama menanam cengkih. Cengkih yang menghidupi masyarakat turun temurun, sebelum menjadi nelayan adalah keputusan akhir penduduk, karena cengkih mati tanpa sebab.” (Mustafa, 80 tahun, Kepulauan Banyak, Singkel).

DARI catatan J. Kathiritamby-Wells dalam Acehnese Control over West Sumatra up to the Treaty of Painan, 1663, disebutkan jika pantai barat Aceh, antara Singkil dan Meulaboh, pada tahun 1786 telah muncul kawasan penanaman lada yang baru.

Dikontrol oleh Uleebalang Leube Dapha yang kerap bekerja sama dengan kumpeni Inggris di Bengkulu. Hasilnya, lada mencapai 83.000 pikul, dan pada tahun 1820 produksinya mencapai 150.000 pikul (Ismail, 1991).

Setelah lada, muncul cengkih sebagai rempah baru, masih di kawasan pesisir barat Aceh, khususnya Singkil.

Masyarakat Kepulauan Banyak sebagai salah satu kawasan pesisir perbatasan Aceh, letaknya menghubungkan jalur andalas Pariaman hingga ke barat Aceh lainnya, telah lama menempel keberlangsungan hidup pada cengkih. Tanaman yang dapat dipanen setelah enam tahun dan berpuluh tahun lamanya.

Produksinya juga menjadi komoditi yang paling diminati dan diburu sejak Belanda. Keberadaan cengkih di pesisir Singkil menunjukkan data tradisi mata pencaharian turun temurun manusia setempat.

Muhammad Saleh, seorang saudagar dari Pariaman yang pernah menulis sendiri autobiografinya dalam setiap perjalan dagang mengumpulkan rempah di sepanjang pesisir Andalas, pernah menceritakan keberadaan beberapa bandar dan dergama di pantai barat Aceh, termasuk Singkil yang begitu sibuk dengan perdagangan rempah kala itu (Zed, 2017).

Baca juga: Tim Pengkaji MoU dan DPRA Sepakat, Hati-Hati Wacana Revisi UUPA

Baca juga: Penelitian Terbaru Menunjukkan Covid-19 Dapat Sebabkan Otak Manusia Menyusut

Pun demikian, seperti lada, dalam dua dekade terakhir, cengkih digeser oleh struktur mata pencaharian baru, nelayan dan wisata maritim yang kian diminati.

Sebagai komoditi paling eksotis Nusantara, merapah rempah telah dimulai berabad lama. Spice Island mencuat sebagai istilah yang diurai Portugis untuk menggambarkan Nusantara sebagai kepulauan Rempah-rempah, sebuah ekspedisi yang dimulai sejak awal abad ke-16.

Dari deretan kerajaan dan bandar pelabuhan di Nusantara yang dikunjungi, hanya Maluku dan Malaka, Portugis memperoleh dukungan kekuatan politik dalam melakukan perdagangan rempah (Wertheim, 1999).

Dalam catatan rempah Nusantara pula, Maluku dan Banda menjadi lokus perebutan kawasan jalur rempah paling kencang pada masanya oleh sederet bangsa Eropa.

Keberhasilan Portugis memburu rempah di Maluku juga digambarkan dalam catatan Milton dalam buku Pulau Run; Magnet Rempah-rempah Nusantara yang Ditukar dengan Manhattan (1999), di mana Pala menjadi rempah andalan kala itu.

Portugis menggambarkan Maluku sebagai “gudang rempah” yang luasnya separuh ukuran Eropa (Milton, 1999).

Setelah ekspedisi perdana pemburuan rempah ke Nusantara yang dimulai Portugis, berikut disusul oleh Spanyol, Inggris dan Belanda yang juga mulai melirik ramu ini, dan terus berlanjut hingga pada akhir abad ke-17, sekaligus penanda munculnya pengembangan kartografi Nusantara sebagai jalur rempah.

Baca juga: Pemasok Beberkan Penyebab Melonjaknya Harga Cabai Merah & Tomat, Ada Kaitan dengan Pesta Perkawinan

Baca juga: Pemerintah Perjuangkan Jalur Rempah Aceh Jadi Warisan Dunia

Baca juga: Politik Rempah Aceh

Melalui kekuatan dan keunggulan maritimnya, dan mulai dibentuknya perusahaan dagang VOC-nya (kongsi dagang Hindia Timur), satu persatu kawasan Nusantara berhasil didominasi Belanda, sekaligus menandai pertarungan menyeluruh pada Portugis, Inggris dan Kerajaan Nusantara.

Bahkan, Malaka pun perlahan berhasil dikuasai Belanda pada tahun 1640 (Wertheim, 1999).

Kehadiran Belanda sebagai pendatang baru, menandai fase baru dalam pemburuan rempah dan perebutan kuasa di Nusantara.

Di antara kontestasi kuasa atas rempah, pertarungan antara Belanda dan Aceh paling menarik ditelusuri, terutama di kawasan pantai barat Aceh, mulai dari Andalas, Sibolga, Barus, Singkel, Trumon, Susoh, hingga Pereumbu Meulaboh, sebagai pusat perdagangan dalam rekam jejak sejarah rempah.

Apalagi, pusat bandar Barus dan Singkil juga telah lama melakukan perdagangan kapur barus dan rempah (cengkih dan lada).

Dari catatan KITLV, bahkan Belanda menyediakan kapal khusus mengangkut rempah dari kawasan ini (lihat Al-Fairusy, 2016).

Diskusi dalam esai ini akan melihat bagaimana potret sekilas pertarungan kuasa atas rempah antara Kesultanan Aceh dan Belanda, dan mungkinkah kejayaan rempah direkonstruksi kembali di kawasan pantai barat Aceh setelah Belanda hengkang.

Berburu Rempah, Berebut Kuasa

Tiba di Kuala Batee, dan Trumon, pengunjung luar dapat tercengang menyaksikan keberadaan jejak kejayaan masa lalu kawasan ini.

Sebuah monumen yang diperkirakan diukir pada abad ke-19 M, terpahat kalimat kematian seorang penting bernama Shew Buntar (Syeh Buntar) di Quallabatto 15 April 1824 dalam bahasa Inggris. Pertempuan sengit kerajaan ini dengan Amerika diabadikan dalam banyak catatan. 

Dari beberapa catatan, Singkil, Trumon hingga Kuala Batee merupakan kawasan penghasil lada terbesar. Dari tiga kawasan ini, ekspor lada mulai dilakukan ke luar Aceh, dan Kerajaan Aceh Darussalam memastikan pajak (Aceh; wasee sultan) dari ekspor rempah tetap masuk dalam kas mereka lewat para perwakilannya.

Jejak sejarah ini dapat dilihat dari koleksi cap stempel yang dimiliki oleh Annabel T Gallops (Lead Curator, Southeast Asia).

Di antaranya, beberapa stempel penting perwakilan Sutan Aceh di pantai barat dalam rangka mengamankan pajak rempah, jelas memberi keterangan dua dekade sebelum Belanda meng-akuisi (memasukkan) Singkil ke dalam residen Tapanuli Tahun 1840 (Al-Fairusy, 2016).

Peran dan pengaruh Aceh sebagai salah satu Kerajaan Nusantara paling berpengaruh, yang terus mengamankan pemburuan komoditi rempah mereka, dan dikonversi dalam bentuk pajak (wasee), mulai terganggu sejak kehadiran Belanda.

Catatan sejarah memberi pandangan, jika pengaruh Aceh meliputi kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaya, seperti Kedah, Perak, Pahang, dan Johor.

Baca juga: Kadis Perindag Imbau Maysarakat Timbang Terlebih Dahulu Gas Elpiji Agar tidak Dirugikan

Baca juga: 9 WNI di Chernihiv dalam Kondisi Aman, Jangan Dukung Rusia atau Ukraina di Dunia Maya

Bahkan, sebelum tahun 1603, Aceh mengambil ladanya dari Pattani, Kedah, Pedir, Indragiri, dan Jambi. Ekspansi Aceh saat itu berhasil menguasai perdagangan Pantai Barat Sumatra dan mencakup Tiku, Pariaman, dan Bengkulu (lihat Kartodirjo, 1987: 66-67).

Kemunculan rempah di Aceh, dengan hadirnya daerah penanaman lada pada permulaan abad ke-19 M di pantai barat dan timur Aceh, diakibatkan oleh kebutuhan pasar internasional terhadap komoditi ini.

Melambungnya harga lada pada tahun 1822-1823 menjadi pengaruh utama terbukanya pusat penanaman rempah di Aceh. Apalagi, kehadiran Pulau Penang sebagai penampung rempah dari Aceh kala itu yang amat menguntungkan kesultanan Aceh.

Dalam catatan Ida Liana Tanjung, hingga akhir abad ke-19 masih terdapat pemukiman Aceh dan Minang di Barus, sebagai salah satu pusat perdagangan penting abad ke 16 M.

Selain itu, catatan-catatan sejarah Nias yang saya kumpulkan ketika berkunjung ke negeri Tano Niha ini, juga mengakui adanya eksistensi pemukiman orang Aceh dan Minang di sepanjang pesisir Nias (dari Gunung Sitoli hingga Teluk Dalam).

Ketiganya (Barus, Singkil, dan Nias) sebagaimana diketahui merupakan bagian dari jalur rempah, dan bandar pelabuhan penting pantai barat Sumatra, jauh sebelum Sibolga, yang diaktifkan sejak kolonia Belanda membangun residen Tapanuli.

Baca juga: Bandara SIM Terapkan Aturan tak Wajib Tunjukkan Tes PCR/Antigen

Baca juga: Mayjen Vitaly Gerasimov dan Andrei Sukhovetsky, Dua Jenderal Top Rusia Tewas Digempur Ukraina

Pengaruh Aceh hingga abad ke-18 M masih sangat dominan di kawasan pantai barat Sumatra.

Pengangkutan langsung rempah lada dari pantai barat Aceh ke Amerika harus berakhir pada 1873, saat meletusnya perang Belanda dan Aceh.

Dalam rangka merebut pengaruh kuasa mengamankan jalur rempahnya, Belanda terlebih dahulu harus menguasai beberapa pusat dagang seperti Singkil.

Tahun 1840, Belanda berhasil menguasai Singkil untuk mengamankan lada dari Trumon. Singkil dimasukkan dalam afdeling residen Tapanuli. Belanda menjadikan kawasan ini sebagai salah satu jalur penting setelah Sibolga-Tapanuli.

Kota Baru (Belanda: Nieuw Singkel) ini, ikut menguntungkan pendatang dari Sumatra Utara, terutama etnik Batak (Pakpak), sekaligus upaya mengabaikan pengaruh Aceh.

Situasi yang sama terjadi di Sibolga dan Barus, di mana kebijakan politik Belanda banyak menguntungkan masyarakat Batak dibanding Melayu, Minang dan Aceh (Lihat Tanjung, 2016).

Tidak tanggung-tanggung, untuk melumpuhkan pengaruh Aceh dalam kontestasi perdagangan dan perebutan jalur rempah, Belanda menyebar istilah zeerover (perampok dan perompak) sebagai stigma bagi Aceh guna menghambat lalu hilir kapal Aceh di perairan pantai barat.

Akibatnya, Aceh harus kehilangan tiga pusat bandar perdagangan rempah; Air Bangis, Singkil dan Nias. Padahal, hingga awal abad ke-19, ketiga kawasan masih berada di bawah pengaruh Aceh dalam perdagangan rempah.

Bahkan, dua tahun sebelumnya, Raffles masih mengakui beberapa wilayah pantai barat Sumatra, seperti Nias masih berada di bawah tanggung jawab Sultan Aceh.

Karena itu, pada tahun 1849 penguasa Aceh pernah menulis surat pada Perancis, untuk membantu Aceh mengembalikan tiga bandar yang letaknya jauh, dan kini dikuasai Belanda, yaitu Air Bangis, Singkil dan Pulau Nias (Anatona, 2000).

Kontestasi kuasa antara Aceh dan Belanda mengamankan pusat rempah sebagai komoditi eksotis memang dimenangkan oleh Belanda. Namun, perang ini menjadi catatan buruk dalam sejarah peperangan Belanda.

Bagaimanapun, perang ini dianggap situasi yang paling banyak menghamburkan jiwa raga manusia dan keuangan, dan menghambat kemajuan Hindia Belanda (Veer, 1977).

Belanda juga mengalami kekacauan saat menghadapi perang dengan Aceh, yang telah menguras harta negara, hingga pekerjaan umum yang produktif harus dikesampingkan.

Ekspedisi ini, nyaris telah menimbulkan kritik pedas dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan pemerintah Belanda sendiri. Rempah sebagai motif ekonomi telah menjadi alasan berebut kuasa antara Aceh Belanda.

Rekonstruksi Kuasa Rempah, Mungkinkah ?

Rempah telah menakdirkan bangsa Eropa menjelajah dan melakukan pelayaran ke Nusantara. Dalam catatan Sri Wahyuni, dkk, disebutkan jika nilai ekspor barang yang dikirim melalui pelabuhan Singkil pada tahun 1851 mencapai 300.000 Gulden.

Baca juga: Banjir Bandang Terjang Malaysia, Mobil Terjebak di Jalan

Baca juga: Aceh Tuan Rumah Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVIII

Barang paling berharga, dan bernilai dari Singkil adalah lada, selain nilam, damar, karet, gambir, kelapa, rotan, dan kapur barus (Sri Wahyuni, dkk, 2003).

Dalam catatan Kompas, edisi Ekspedisi Cincin Api, digambarkan sibuknya kapal-kapal asing ke kawasan Barus dan Singkil memburu rempah-rempah.

Dalam tesis Anatona, mahasiswa ilmu sejarah UGM, berjudul Perdagangan Budak di Pulau Nias 1820-1860 (2000), menyinggung peran pelabuhan-pelabuhan (penting) sebelah utara Sumatra, yang meliputi beberapa kawasan, di antaranya di Natal, Tapanuli, Barus, dan Singkil.

Bahkan, pada awal abad ke-19 menjelang tahun 1830, perdagangan di bagian utara Sumatra dikuasai oleh penduduk daratan setempat, yaitu pedagang yang menjalankan usaha rempah di Singkil dan Barus, serta pedagang bebas dari Aceh dan Melayu (Anatona, 2000).

Letak kawasan pantai barat Aceh yang strategis dalam jalur perhubungan dagang, menjadikan jalur ini didiami oleh manusia dari lintas-etnis kemudian hari.

Meskipun, setelah zaman mengubah wajahnya, pusat rempah kini hanya kabupaten-kabupaten tingkat dua yang tersubordinasi dari laju peradaban.

Sebut saja Singkil yang hanya kabupaten teritnggal di perbatasan Aceh, Trumon, Kuala Batee hingga Teunom yang tak lagi seeksotis dulu saat rempah diburu oleh bangsa Eropa.

Rempah terendam dari kejayaannya, beserta bandar-bandar daerah penghasilnya yang dulu begitu sibuk. Simbol dan identitas jalur rempah nyaris dilupakan oleh generasi setelahnya.

Baca juga: Menag Yaqut Ingin Undang Paus Fransiskus ke Indonesia, Ini Isi Surat Jokowi Sebelumnya Untuk Paus

Baca juga: Bahaya Kopi yang Megandung Bahan Kimia Sildenafil dan Paracetamol, Ini Merk Produknya Temuan BPOM

Setelah sekian lama terendam, upaya membangkitkan jalur rempah bergema. Rempah sebagai simbol peradaban ekonomi mendapatkan perhatian lebih, dan didorong terdata dalam Unesco.

Ada harapan besar, jalur rempah beserta kawasan maritim barat Aceh yang dulunya begitu sibuk, dihidupkan kembali dalam konteks sekarang.

Meminjam petitih Minangkabau, upaya mengangkat rempah kembali ke permukaan, sebagai ingatan kejayaan persis bak membangkik batang tarandam, kerja mengungkit kembali kehormatan ekonomi yang telah lama terendam oleh perubahan sosial dan zaman.

Meskipun, mungkin wajah kejayaan rempah tidak lagi segempar dan sebising pemburuan yang dilakukan oleh Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda.

Namun, upaya mengembalikan ingatan komunal jika Aceh pernah jaya dengan rempah dan jalur perdagannnya, bisa mencongkel kembali denyut kesadaran pada identitas sivilasi, bagaimana seharusnya pusat-pusat jalur rempah diretrospeksi sebagai budaya Nusantara yang metropolitan dalam berdagang dan berkontestasi dengan bangsa luar.

*) PENULIS adalah Peneliti Etnografi Perbatasan Aceh dan Dosen STAIN Meulaboh

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.