Aktivis Kritik Pemangkasan DOKA

"Anggaran di provinsi sangat besar, untuk apa kalau ujungnya Silpa," ujarnya.

Hadapi Transisi

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Independen (Wali), Aji Lingga mengingatkan Pemerintah Aceh tentang transisi yang dihadapi daerah di seluruh Aceh akibat dipimpin Pejabat Bupati/Wali Kota.

Kehadiran Pejabat ini sendiri buntut dari penundaan Pilkada 2022 menjadi 2024.

Situasi ini seharusnya disikapi Pemerintah Aceh dengan menerbitkan regulasi yang memudahkan daerah beriringan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

"Dengan pemotongan 20 persen, sulit rasanya daerah menggalakkan program pembangunan," kata Aji.

Aji menyarankan Pemerintah Aceh menjadikan pandemi Covid-19 sebagai faktor pendukung memaksimalkan pembangunan di tahun 2023.

"Seharusnya Pemerintah Aceh memberikan warisan kebijakan yang bisa mengejar ketertinggalan pembangunan yang sempat terhenti dua tahun akibat pandemi Covid-19.

Saya rasa penempatan dan pengelolaan anggaran masih perlu dievaluasi lagi," kata Aji.(mad)

Baca juga: Gubernur Ajak Bupati/Wali Kota Usul 30 % DOKA untuk Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Ekonomi

Baca juga: Bupati Minta Gubernur Pastikan Besaran Dana DOKA 2023