Demokrasi Dalam Islam

Oleh Prof Dr M Hasbi Amiruddin MA,  Guru Besar Islamic Studies UIN Ar-Raniry, Ketua Dewan Pakar PB Inshafuddin, anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslin (ICMI) Orwil Aceh, dan Direktur Lembaga Studi Agama Masyarakat (LSAMA) Banda Aceh

PEMERINTAHAN dengan sistem demokrasi sering dimaknai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Bila dielaborasi secara luas pemerintahan sistem demokrasi adalah pemerintahan yang melibatkan semua rakyat baik secara individu maupun secara perwakilan.

Pemerintahan demokrasi menghargai gagasan atau pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Jadi, dalam sistem demokrasi tidak ada pengistimewaan terhadap orang tertentu, apakah itu teman, atau kelompok.

Makanya ketika ada yang mengutamakan kroni, maka ketika itu muncul keresahan.

Ketika melenceng dari sistem, apapun yang akan dilakukan, keresahan itu tetap muncul.

Mungkin ada yang menganggap hal itu dapat dihilangkan dengan kekuatan paksa, dan sering dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan tertentu.

Tetapi itu adalah keyakinan yang semu.

Baca juga: Benteng Demokrasi Jurnalis

Baca juga: Kontras Beri Cap Penjahat Demokrasi ke Pejabat Dukung Penundaan Pemilu

Sebab, perasaan persamaan hak adalah merupakan fitrah manusia.

Mungkin saja ketika digunakan kekuatan paksa, terlihat aman di permukaan, tetapi perasaan ketidaknyamanan yang merupakan fitrah manusia tetap ada.

Bisa saja sekarang tidak dimunculkan dalam tindakan, tetapi pada waktunya hal itu akan muncul.

Paling tidak, ketika kekuatan itu tidak ada lagi, hal itu akan diungkap oleh orang-orang tertentu.

Dan itulah yang kita baca dalam sejarah, yang sampai sekarang masih tertulis di buku-buku sejarah.

Sebagai contoh saja, sering orang menyebut nama Hitler, ketika orang menyamakan pada orang-orang yang memerintah secara buruk.