Mendesak, Optimalisasi Fungsi Bandara SIM

Gubernur Aceh meminta Pemerintah Pusat segera membuka kembali Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar, sebagai entry point (titik/pintu masuk) penerbangan internasional.

Sudah hampir tiga tahun pemerintah menutup penerbangan internasional dari dan ke bandara terbesar di Aceh ini karena terkait dengan Covid-19.

Permintaan itu disampaikan Gubernur Nova Iriansyah antara lain melalui surat yang dilayangkan ke Pusat pada 3 Juni 2022.

Ada tiga alasan penting yang disampaikan dalam surat itu.

Pertama, untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Pascapandemi Covid-19, Pemerintah Aceh berupaya melakukan langkah-langkah percepatan.

Salah satunya melalui upaya peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh dengan transportasi udara.

Kedua, berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 19 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada masa pandemi Covid-19 bahwa Bandara Internasional SIM sudah ditetapkan sebagai entry point bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang terlibat dalam program haji dan dibuka dalam rentang waktu 4 Juni-15 Agustus 2022.

Ketiga, sesuai data dari Dinas Kesehatan Aceh bahwa kasus Covid-19 di Aceh sudah jauh di bawah rata-rata nasional.

“Jadi, alasan kita sudah cukup kuat, yakni untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi Aceh.

Baca juga: Gubernur Minta Bandara SIM Kembali Jadi Entry Point Penerbangan Internasional

Baca juga: Anggota DPR RI, Rafli Pertanyakan Penerbangan International Bandara SIM Aceh belum Beroperasi

Saat ini, kita sedang menunggu jawaban dari Pemerintah Pusat,” kata seorang pejabt di Aceh.

Sampai kemarin, ada dua surat yang sudah dilayangkan Pemerintah Aceh ke Pusat untuk meminta pembukaan kembali penerbangan internaional dari dan ke Banda Aceh.

Surat pertama pada 14 April 2022 ditujukan ke Menteri Perhubungan.

Sedangkan surat kedua ditujukan ke Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 3 Juni 2022.

"Alhamdulillah, untuk Embarkasi Haji sudah disetujui.

Namun, untuk penerbangan internasional umum belum direspon oleh Pemerintah Pusat, kata Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.