Antisipasi Kerawanan Menjelang Pemilu 2024

Kepolisian Republik Indonesia segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus bernama Satgas Nusantara untuk pengamanan Pemilu 2024, terutama mencegah polarisasi dan memberantas hoaks terkait Pemilu nanti.

Sebab, berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, Polri menilai politik identitas, hoaks, hingga ujaran kebencian menjadi penyebab utama perpecahan di masyarakat.

Jadi, Satgas Nusantara ini sebagai bentuk cooling sistem.

Untuk itu, Satgas tersebut nantinya melaksanakan kegiatan sosialisasi serta edukasi literasi kepada masyarakat.

Secara khusus, upaya tersebut juga dilakukan bagi kelompok tertentu yang menyebarkan hingga memviralkan konten bermuatan polarisasi, politik identitas hingga hoaks, dan ujaran kebencian.

Satgas Nusantara juga akan melakukan penegakan hukum apabila pihak yang memicu polarisasi tak mau berhenti meski diberi peringatan.

Meskipun, upaya preventif dan humanis tetap lebih diutamakan.

Sebagai langkah awal, Polri nantinya akan memberikan peringatan kepada masyarakat atau kelompok yang melakukan polarisasi tersebut.

“Apabila setelah diingatkan sekali, dua kali masih mengulangi perbuatan yang sama, maka upaya penegakkan hukum harus dilakukan agar tidak terjadi lagi kejadian seperti itu,” kata Polri.

Baca juga: Bawaslu Aceh Timur Gelar Simulasi Penyelesaian Sengketa Pemilu 

Baca juga: Verifikasi Calon Peserta Pemilu Dimulai 29 Juli, KIP Aceh belum Kantongi Dana Verifikasi Parlok

"Kita selalu pesankan, kita selalu sosialisasikan yang harus kita jaga adalah persatuan dan kesatuan.

Oleh karena itu, hilangkan hal-hal yang sifatnya berdampak pada polarisasi," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Kapolri berulang-ulang mengingatkan agar masyarakat tetap fokus ke tujuan utama Pemilu 2024.

"Yakni, tujuan kita berpolitik adalah untuk mencari pemimpin nasional tentunya harus dilakukan dengan cara-cara baik-baik, ada program positif hal-hal seperti itu," jelasnya.

Tahapan Pemilu 2024 dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara.

Tahapan tersebut telah dimulai dengan Peluncuran Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, pada Selasa (14/6).

Salah satu tahapan terdekat adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik.

Tahapan itu digelar pada 29 Juli-13 Desember 2022.

Parpol-parpol sendiri, saat ini sedang dipusingkan dengan hal-hal terkait pencapresan, terutama bagaimana “menjual” figur internalnya menjadi capres atau bakal cawapres.

Jika tak ada figur internal yang layak dijagokan, maka mereka mulai memasarkan figur eksternal sebagai jagoannya dan diharapkan mendapat dukungan partai lain dan tentu saja dukungan masyarakat luas.

Saat ini parpol bukan hanya dipusingkan oleh masalah siapa capres dan cawapres yang akan disusung, tapi menurut peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, partai politik juga dipusingkan dengan bagaimana mengusung jagoannya.

Terutama, karena ada ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

Ketentuan tersebut tidak hanya membuat partai-partai kecil dan menengah kesulitan mengusung calon presiden.

Akan tetapi, partai besar atau yang memiliki perolehan kursi terbanyak di DPR harus tetap berkoalisi demi mengusung calon presiden.

Artinya, suka atau tidak suka maka setiap parpol harus berkoalisi untuk memantapkan dan memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung pada Pemilu 2024.

Salah satu tujuan pembentukan Satgas Nusantara oleh Polri adalah tugas mencegah polarisasi masyarakat melalui politik identitas.

Di berbagai negara, politik identitas sudah dianggap menjadi ancaman.

Termasuk negara yang selama ini telah mengklaim sebagai negara maju dalam berdemokrasi.

Para pakar dan pengamat politik mengatakan, perwujudan politik identitas di masing-masing negara berbeda-beda.

Identitas kelompok yang menjadi dasar perjuangan politiknya juga beragam.

Tidak hanya berbasis agama, akan tetapi terkait juga suku, ras, dan golongan.

Yang jelas, munculnya politik identitas di setiap menjelang Pemilu merupakan ekspresi kepentingan politik untuk membela kelompoknya.

Mereka yang mengorganisir atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, atau agama tertentu ini membentuk aliansi dan berorganisasi secara politik.

Dan, itu berarti sangat potensial terjadinya perpecahan.

Inilah yang ingin dicegah.

Nah?!

Baca juga: Yang Penting Pj tak Bikin Blunder Menjelang Pemilu

Baca juga: Panwaslih Aceh Besar Siapkan Meja Layanan Pendaftaran Bagi Pemantau Pemilu 2024, Ini Syaratnya