Salam

Jadwal Pilkada Diutak-atik Lagi?

Ketua KPU Hasyim Asyari mengusulkan pilkada digelar September 2024. Hasyim bahkan mengatakan hal itu sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo.

Editor: bakri
KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Hasyim Asyari 

"Salah satu pertimbangan KPU adalah karena jarak Mei ke November terlalu dekat, sehingga ada potensi tahapan yang bisa tumpang tindih dengan tahapan yang sedang berlangsung di pemilu dengan tahapan di pilkada.

Sekarang kan pemilunya kita sudah sepakati Februari.

Sehingga kalau ditarik ke September lagi kan nanti sama saja dengan pertimbangan sebelumnya, yakni Mei ke November.

Artinya jaraknya kan sama dekatnya," papar Saan.

Lalu, bagaimana publik melihatnya? Terkait dengan agenda Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak 2024, sebetulnya publik sudah sangat gerah.

Mulai gonjang-ganjing revisi UU Pemilu hingga rencana penundaan Pemilu.

Padahal, sekarang ini yang diharapkan publik kepada KPU, Pemerintah, Parpol, dan pihak terkait lainnya adalah menjalankan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pilpres, pileg, dan pilkada.

Jadi, bukan membuka debat-debat yang akhirnya mengabaikan agenda-agenda peningkatan kualitas pemilu.

Memang, kita akui beban kerja penyelenggara Pemilu 2024 begitu berat.

Tapi, antisipasinya sudah dipikirkan jauh-jauh hari bersama Pemerintah dan DPR.

Makanya, saat ini sudah tidak tepat lagi mengutak-atik agenda-agenda penting yang sudah terjadwal dan disahkan bersama, kecuali ada keadaan darurat.

Seperti kita katakan tadi, saat ini sebetulnya agenda-agenda yang yang harus dijalankan terkait pemilu (pilpres, pileg, dan pilkada) adalah mengedukasi calon pemilih.

Apalagi, ada survei yang mengatakan, saat ini sebagian besar calon pemilih bingung karena di satu saat akan berhadapan dengan lima surat suara pemilu nasional, yakni pilpres, DPR Pusat, DPD, DPR Provinsi, DPR kabupaten/kota.

Sedangkan dalam pilkada berhadapan dengan surat suara pilkada kabupaten/kota dan pilkada gubernur.

Dan, bukan hanya harus mengajarkan bagaimana mereka mencoblos begitu banyak kartu dan pilihan, tapi yang lebih penting juga bagaimana mengajak masyarakat mau menggunakan hak pilih.

Sebab, besar kecilnya persentase yang memilih ikut menentukan kualitas pesta demokrasi itu.

Nah?!

Baca juga: Diskusi Pemilu dengan Warga Seuneubok Rawa, Panwaslih Bahas Tentang Politik Uang

Baca juga: Tangani Pelanggaran Pemilu 2024, Panwaslih Pidie Gandeng Pengadilan Negeri Sigli

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

Realisasi APBA 2025 Harus Dipacu

 
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved