Breaking News:

Opini

Memberantas Judi Online

Penjudi cenderung beraktivitas di tempat-tempat tersembunyi, kini mereka melakukannya tanpa malu-malu di ruang-ruang publik seperti warung kopi

Editor: bakri
For Serambinews.com
FARID NYAK UMAR, Ketua DPRK Banda Aceh 

Hal ini mendorong kementerian meluncurkan Program Indonesia Makin Cakap Digital pada pertengahan 2021 lalu untuk mendorong rakyat Indonesia agar dapat berinternet secara positif, kreatif, produktif, dan cerdas sehingga bisa memilih dan memilah mana konten yang layak konsumsi.

Bukankah kita tidak ingin generasi muda Aceh tumbuh menjadi individu-individu yang apatis, malas dan kehilangan waktu produktif mereka, serta kehilangan daya pikir kritis karena dilalaikan dengan judi online tersebut? Publik tentu masih ingat pada upaya bunuh diri seorang sopir di Banda Aceh karena tak bisa mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp25 juta yang telah dihabiskan untuk judi online.

Itu baru satu contoh kasus dari efek akibat kecanduan judi online.

Jika terus dibiarkan, ini akan menjadi bom waktu yang bisa meledak dan merusak tatanan kehidupan kita di berbagai sendi.

Mengikis akal sehat seseorang dan memaksa mereka berperilaku kriminal dan merugikan orang lain.

Modus-modus judi online memang sangat halus sehingga korban tak sadar terjerat dalam permainan yang dengan mudah diakses melalui perangkat digital.

Baca juga: Tujuh Warga Bireuen Diringkus di Warkop Terlibat Judi Online, Terancam Dicambuk Puluhan Kali

Prosesnya pun tidak ribet karena hanya perlu mendaftar dan top up saldo yang nilainya bervariasi.

Jika ditelisik lebih jauh, uang yang dihimpun dari pen judi online ini mengalir ke luar negeri.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini legislatif dan eksekutif terus berupaya memberantas judi online baik secara persuasif maupun preventif.

Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Judi Online dan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG menjadi dasar hukum yang kuat dalam memberantas judi online di Aceh.

Pada tahun 2020 lalu, DPRK Banda Aceh juga telah duduk bersama MPU kota dan sejumlah instansi terkait lainnya untuk mencari solusi terhadap “wabah” judi online yang kian berjangkit.

Secara hukum positif juga terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi payung hukum pemberantasan judi online ini.

Kami di parlemen Kota Banda Aceh terus menerima keluhan warga terkait masifnya judi online ini.

Kita tentu ingin Banda Aceh sebagai satu-satunya ibu kota provinsi yang menerapkan syariat Islam di Indonesia mampu menjadi contoh atau model kota yang produktif dan dinamis.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved