Antara TRK dan Bang Bram, Akankan Golkar Bernasib Sama seperti Demokrat?

Oleh: Yocerizal

Menarik mencermati dinamika pergantian wakil ketua DPRA. Ada dua partai besar yang saat ini sedang berjuang menggantikan kadernya di kursi wakil ketua, yaitu Golkar dan Demokrat.

Golkar mengusulkan pergantian Wakil Ketua II dan Demokrat mengusulkan pergantian Wakil Ketua I untuk periode sisa masa jabatan 2019-2024.

Golkar secara resmi mengajukan pergantian pada 23 September 2022, dengan mengusulkan nama Teuku Raja Keumangan (TRK) untuk menggantikan Hendra Budian.

Surat usulan diantar oleh Ketua Golkar Aceh, TM Nurlif, Jumat 23 Oktober 2022 dan diterima langsung oleh Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya.

Hendra Budian yang tak terima atas usulan pergantian itu lalu melakukan perlawanan dengan membuat pengaduan ke Mahkamah Partai Golkar di Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Tetapi dalam konteks ini, saya saya tidak ingin mengulas masalah di internal Golkar Aceh. Karena itu hal biasa di sebuah organisasi dalam upaya mempertahankan kekuasaan.

Baca juga: Anies: Politik “Tueng Bila” dan “Tob Abeh” Surya Paloh (I)

Tetapi menjadi menarik ketika kita mencoba mengaitkan upaya Golkar dengan upaya yang dilakukan Demokrat, serta bagaimana DPRA secara kelembagaan kemudian bersikap atas keduanya.

Seperti kita ketahui, Demokrat telah mengajukan usulan pergantian wakil ketua DPRA sejak 6 Februari 2022 lalu, yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya.

Dalam usulan tersebut, Partai Demokrat mengajukan nama HT Ibrahim alias Bang Bram sebagai Wakil Ketua DPRA menggantikan posisi Dalimi.

Ibrahim sendiri sebelumnya menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat. Karena diajukan sebagai wakil ketua dewan, posisinya lalu digantikan oleh drh Nurdiansyah Alasta.

Reposisi ini bisa dikatakan merupakan kompensasi atas jasa Ibrahim, Nurdiansyah Alasta dan kawan-kawan dalam upaya mengalahkan Nova Iriansyah yang ingin maju lagi sebagai ketua partai.

Namun sayangnya, sejak usulan tersebut masuk, pergantian wakil ketua DPRA dari Demokrat tidak kunjung terlaksana.

Berbagai upaya telah dilakukan, seperti membangun komunikasi dengan para ketua partai, ketua DPRA, ketua fraksi, bahkan kepada masing-masing anggota dewan. Tetapi hasilnya tetap nol besar.

Sempat muncul dugaan, Nova yang saat itu masih menjabat Gubernur Aceh bersama Dalimi mempengaruhi para anggota dewan untuk menggagalkan proses pergantian.

Baca juga: Anies: Politik “Tueng Bila” dan “Tob Abeh” Surya Paloh (II)