2023: Polikrisis dan Ancaman "Politik Normal Baru"

Publik tersentak ketika Arsul Sani, petinggi PPP yang juga Wakil Ketua MPR, pada November 2019 mewacanakan amandemen  UUD 1945, tidak sekedar memasukkan GBHN saja, namun juga menyangkut dengan penambahan periode jabatan Presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Hebatnya, Arsul justeru menyebutkan wacana itu dari anggota lembaga, bukan dari dia pribadi, apalagi aspirasi partainya.

Hebatnya respons Puan Maharani segera memberi isyarat PDI tidak ikut, Jokowi bahkan menolak, dan Arsul kemudian segera meralat wacana itu tutup buku.

Pada bulan Maret 2021, Amin Rais “membocorkan”, setidaknya menuduh ada skenario mengubah ketentuan UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode.

Hebatnya menurut Amin, upaya itu akan dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR dalam rangka perubahan atau amandemen UUD 1945.

Segera saja issue itu membuat publik terhentak, namun Presiden Jokowi segera membantahnya.

Jokowi mengatakan tidak setuju, bahkan ia mengecam orang-orang yang berada di balik upaya itu sebagai “ingin menampar muka saya” atau mau “cari muka”.

Wacana itu tenggelam lagi.

Tahun 2022, wacana itu timbul lagi dengan lebih marak lagi.

Kali ini yang ikut mewacanakan itu lebih terorganisir, dan terjadi dalam kejadian yang terpisah.

Pernyataan itu datang bukan dari orang sembarangan.

Pimpinan partai politik, dan pembantu presiden.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden kini diubah, menjadi penundaan Pemilu.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan adalah pentolan dari ide itu.

Menariknya, ketiga mereka berduet dengan Menko Marvest-Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi, Ketua BKPM, Bahlil Lahadia.

Alasannya tetap saja pada krisis ekonomi yang semakin kompleks, dan keniscayaan Jokowi memimpin dalam masa krisis yang sangat diidamkan oleh dunia usaha.

Menteri Luhut bahkan mengklaim sekaligus berupaya membodohi publik dengan menyebut sumber dari dunia digital “big data” ada 100 juta orang yang menginginkan Pemilu ditunda.

Ketika reaksi publik yang menolak semakin ramai, pembantu presiden lainnya, kepala KSP, Moeldoko segera menimpal dengan statemennya dan tidak.

Secara tak langsung ia mengamini ucapan Bahlil, namun juga menyatakan posisi Jokowi tetap tidak bersedia.

Secara lebih konkrit akhirnya Jokowi menyatakan tidak hanya taat dan tunduk pada kata konstitusi, tetapi juga patuh.

Berbagai kejadian lain juga tak kurang riuhnya, seperti Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 yang dimotori oleh poolster M Qodari, Silaturrahmi Apdesi, Relawan Pro Jokowi, dan terakhir pernyatan Ketua  MPR Bambang Soetatyo.

Kesemua mereka dalam berbagai nada tetap saja menyuarakan tentang perpanjangan masa jabatan, ataupun penundaan Pemilu.

Kata kucinya krisis ekonomi.

Baca juga: Mendagri: Presiden tak Tanggapi Teriakan Tiga Periode pada Silaturrahmi Nasional APDESI

Baca juga: VIDEO Dahsyat, Seniman Aceh, Rilis Lagu Presiden Tiga Periode dan Pawang Hujan

Peluang Politik “Normal Baru”

Ada beberapa gejala yang tertangkap dari perkembangan narasi perpanjangan periode ataupun penundaan Pemilu dalam beberapa tahun terakhir.

Yang pertama, arus besar polikrisis dunia kini telah dijadikan sarana “selancar” untuk upaya itu.

Semakin kuat tanda-tanda polikrisis itu, semakin kuat pula upaya itu.

Polikrisis itu telah diusahakan sekuat-kuatnya untuk menciptakan sebuah peluang untuk politik “normal baru” yang sangat berbeda dari sebelumnya semenjak reformasi, terutama yang menyangkut dengan pelanggaran UUD 1945.

Kedua, wacana penundaan Pilpres dan Pemilu, semakin ke ujung semakin menunjukkan sebagai sebuah orkestra besar yang tidak jelas siapa “konduktornya”. 

Ironisnya, semua pemainnya sangat disiplin dan jelas kapan membunyikan alat musiknya dan dalam nada apa. 

Satu hal yang tidak dapat dibantah adalah “kata” dan “kalimat” yang digunakan oleh Presiden Jokowi pada saat terakhir memberikan ruang untuk pemahaman “ganda” dan bahkan sangat “bersayap”.

Posisi mendua itu terungkap ketika dia menerangkan tentang dua hal yang kontradiktif.

Ia tidak mau dipilih lagi, dan dengan tegas menyatakan tidak mau melanggar konstitusi.

Segera setelah itu ia juga menyatakan jangan pula dilarang orang untuk membicarakan hal itu, karena itu soal kebebasan berpendapat.

Kini penyakit dua mantan presiden yang tergoda dan bahkan mau memperpanjang masa kekuasaannya, bahkan untuk waktu tak terhingga mulai merasuk Presiden Jokowi.

Mimpi buruk sandiwara MPR menjadikan Soekarno persiden seumur hidup, dan cerita  Pak Harto “miris” menerima gelar bapak pembangunan, dan permintaan rakyat untuk melanjutkan perpanjangan, kini bergaung lagi dengan gencarnya dalam bentuk yang baru.

Terhadap semua itu, untung saja Megawati lewat PDIP, dan Surya Paloh bersama Nasdem berdiri tegak menyatakan tidak.

Kalau saja mereka mengiyakan, kita tahu apa jang telah dan akan terjadi.

Tetapi itu belum cukup, karena persoalan yang akan dihadapi bangsa dan negara tahun ini akan lebih berat dan dahsyat dari tahun-tahun yang lalu.

Polikrisis dunia tahun 2023 ini dianggap sebagai tahun yang paling berat dalam sejarah.

Sebuah kajian Bank Dunia pada akhir tahun 2022 menyebutkan pada 2023, perekenomian dunia berada dalam penurunan yang paling tajam setelah pulih dari resesi tahun tujuhpuluhan.

Hal ini diperparah oleh kepercayaan konsumen yang paling rendah dibandingkan dengan resesi global sebelumnya.

Tiga mesin besar ekonomi dunia-AS, Cina, dan Uni Eropa tumbuh sangat melambat, dan resesi global tak dapat dihindari.

Itu kejadian untuk raskasa, bagaimana pula untuk yang menengah dan yang kecil?

Dengan integrasi ekonomi global yang kini ibaratnya sebagai sebuah tubuh yang satu, hanya ada satu kata kunci.

Kata kunci itu bukan lagi krisis, malinkan polikrisis.

Semua berhubungan dengan semua.

Apa yang harus terus menerus menjadi perhatian adalah “godaan”  menjadikan polikrisis untuk keluar dari garis konstitusi tak akan pernah berhenti.

Upaya untuk merubah “normal lama” menjadi “normal baru” dalam kehidupan bernegara tidak akan pernah selesai.

Tentang narasi yang sama dan versi yang berbeda perihal perpanjangan jabatan Presiden atau penundaan Pemilu bukanlah sesuatu yang harus dipercayai atau sangat diyakini.

Mendiang Charles de Gaulle, mantan presiden Perancis pernah berucap tentang perilaku politisi.

Menurutnya, politisi sering tidak percaya dengan apa yang mereka ucapkan, dan mereka akan sangat terkejut justeru ketika rakyat percaya dengan apa ucapan mereka.

Kapan rakyat akan percaya? Seorangpun tak tahu.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca  Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI