Progres Rehab Bendung Krueng Pase Baru 35 Persen, HRD Minta Atensi Menteri PUPR untuk Penyelesaian

“Pak Menteri, sudah 1,5 tahun kontrak berjalan, tapi progresnya baru 35 persen. Realisasi ini jelas sangat memperihatinkan sekali. Mohon atensi khusus dari Pak Menteri supaya pekerjaan ini segera selesai,” tegas HRD kepada Menteri PUPR, Ir Mochamad Basoeki Hadimoeljono, yang dalam rapat itu didampingi sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 kementerian tersebut.

Laporan Jamaluddin I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Meski sudah berlangsung selama 1,5 tahun, namun progres pelaksanaan  rehabilitasi bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase, Aceh Utara, baru sekitar 35 persen. 

Karena itu, Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud SE MAP, meminta atensi khusus dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir Mochamad Basoeki Hadi Moeljono, untuk penyelesaian rehabilitasi bendung tersebut.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 2 yang akrab disapa HRD ini menilai, realisasi fisik proyek tersebut sangat lambat. 

Hal tersebut disampaikan Ruslan dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR di Ruang Sidang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

“Pak Menteri, sudah 1,5 tahun kontrak berjalan, tapi progresnya baru 35 persen. Realisasi ini jelas sangat memperihatinkan sekali. Mohon atensi khusus dari Pak Menteri supaya pekerjaan ini segera selesai,” tegas HRD kepada Menteri PUPR, Ir Mochamad Basoeki Hadimoeljono, yang dalam rapat itu didampingi sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 kementerian tersebut.

HRD menilai, keterlambatan rehabilitasi Bendung DI Krueng Pase sangat merugikan masyarakat. 

Baca juga: HRD Minta Atensi Khusus Menteri PUPR untuk Penyelesaian Bendung Krueng Pase

“Daerah Irigasi Krueng Pase itu manfaatnya untuk ratusan ribu petani di sembilan kecamatan dalam dua kabupaten/kota yaitu Aceh Utara dan Lhokseumawe. Saat ini, ratusan ribu petani tersebut tidak bisa turun ke sawah, akibat tak tersedianya air irigasi. Dampaknya juga sangat besar, tidak hanya dampak ekonomi tapi juga dampak sosial,” ucap HRD.

Ruslan mengungkapkan, ratusan ribu petani tersebut juga harus membeli beras untuk memenuhi kebutuhan pokok utama mereka. 

Lebih dari itu, petani tersebut umumnya tak punya pekerjaan alternatif lain akibat keterbatasan keterampilan. 

“Ketika mereka tidak bisa turun ke sawah, masyarakat bukan hanya tidak punya beras, tapi juga tidak punya penghasilan karena umumnya masyarakat kita bergantung pada sektor pertanian,” jelas Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

“Nah, aspek kesejahteraan ini sangat erat kaitannya dengan kriminal. Dalam kondisi ini, bisa berdampak juga terhadap meningkatnya aksi kriminal, mengingat kebutuhan utama masyarakat tidak terpenuhi. Selain itu, juga berdampak terhadap pendidikan anak-anak mereka yang selama ini dibiayai dari hasil olah sawah. Artinya, bendung Krueng Pase ini benar-benar memiliki efek domino dan berfungsi sebagai nadi penggerak ekonomi masyarakat di sana,” timpal Bupati Bireuen Periode 2012-2017 ini.

Karena itu, HRD sangat meyanyangkan keterlambatan pembangunan pekerjaan Bendung DI Krueng Pase. 

Baca juga: Bendung Krueng Pase di Aceh Utara Dibangun dengan Dana Rp 44,8 Miliar

“Informasinya, PT Rudy Jaya sebagai pemenang tender pekerjaan ini berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saya dapat informasi bahwa kemampuan finansial kontraktornya sangat lemah. Tentu saja ini berdampak terhadap mobilisasi pekerja dan alat berat yag menjadi penyebab utama keterlambatan,” imbuh HRD.