Menata Ekonomi Aceh

Besarnya investasi yang mengalir ke Riau disebabkan oleh regulasi yang rasional, birokrasi pendek dan dukungan lembaga perbankan yang sangat besar, khususnya perbankan konvensional. Para investor datang dengan membawa sebagian modal dan sebagian lagi dibiayai bank  yang ada di Riau.

Membangun persepsi

Rendahnya investasi masuk ke Aceh menyebabkan Aceh belum memiliki perusahaan-perusahaan besar, khususnya industri pengolahan. Aceh sebenarnya punya peluang mengembangkan industri manufaktur (pengolahan) karena bahan baku tersedia cukup banyak dan letak Aceh yang sangat strategis berhadapan langsung dengan pusat ekonomi Asia, memungkinkan Aceh menjadi daerah eksportir industri manufaktur.

Industri manufaktur menghasilkan nilai tambah yang besar dan menyerap tenaga kerja yang banyak. Selama ini ekspor Aceh didominasi ekspor barang-barang ekstraktif (alam) seperti kopi, sawit dan batubara. Nilai tambah produk ekspor ekstraktif sangat rendah karena  diekspor dalam bentuk mentah dan lewat daerah lain. Itulah yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja terbatas, jumlah pengangguran terus meningkat dan persentase penduduk miskin tergolong tertinggi di Pulau Sumatera dan Indonesia.

Dampak dari rendahnya pertumbuhan ekonomi sangat luas. Aceh semakin tertinggal dibandingkan daerah lain, ketimpangan pendapatan makin melebar dan yang mengkhawatirkan angka stunting di Aceh tergolong tertinggi di Indonesia, yaitu 33 persen tahun 2022. Artinya 33 dari 100 bayi yang lahir berstatus gizi buruk yang mengancam tumbuh kembang, kecerdasan dan kesehatan anak di masa yang akan datang.

Sebagai Pj Gubernur yang mengungkapkan kondisi perusahaan di Aceh dibandingkan dengan sebuah kabupaten di Pulau Jawa, Achmad Marzuki punya keinginan membangun kesadaran masyarakat di Aceh, bangkit dan menata kembali kehidupannya, khususnya ekonomi. Tidak ada kesejahteraan tanpa ada peningkatan ekonomi, dan tidak ada peningkatan ekonomi tanpa investasi.

Penataan ekonomi Aceh dimulai dengan membangun persepsi investor bahwa Aceh adalah daerah yang tidak berisiko, nyaman ditinggali dan aman berusaha. Lalu diikuti dengan regulasi yang sederhana dan bersahabat dengan investasi, termasuk menyingkirkan peraturan yang bersifat pembatasan yang berlebihan dan diskriminatif. Setelah itu bangun infrastruktur yang berkaitan langsung menunjang investasi untuk industri pengolahan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memperbaiki  struktur ekonomi Aceh yang selama ini didominasi sektor pertanian.