Gubernur Aceh: Tujuh Gubernur Pilihan Soeharto - Bagian II

Majid sendiri adalah salah satu anggota kelompok “Mafia Berkeley’’ yang terkenal sebagai “mesin besar” pembangunan nasional rezim Soeharto.

Majid hanya memerintah sekitar satu tahun.

Ia sakit dan meninggal pada tahun 1981.

Soeharto kini harus mempersiapkan pengganti Majid, yang dimulai dengan mencari penjabat gubernur, menunggu gubernur terpilih.

Saat itu, tak ada staf Depdagri asal Aceh yang mempunyai klasifikasi eselon I yang memungkinkan untuk diangkat sebagai pejabat gubernur Aceh.

Soeharto akhirnya menunjuk spesialis pejabat gubernur, Mayjen Purn, Eddy Sabhara, mantan gubernur Sulawesi Tenggara yang menjabat Irjen Depdagri pada masa itu.

Eddy sangat terkenal dengan jabatan itu, karena ketika ada kebutuhan pejabat gubernur di berbagai daerah, pak Harto selalu mempercayai jabatan itu kepadanya.

Menurut beberapa catatan, pak Harto agak “pusing” mencari siapa pelanjut Majid dalam memimpin Aceh.

Ada nama Prof Ibrahim Hasan, rektor USK pada masa itu, dan ada Brigjen Abdul Rahman Ramly, yang saat itu sedang ditugaskan presiden untuk membenahi PN Timah-sekarang PT Timah, yang sedang ditimpa kerugian dan mismanajemen.

Ibrahim Hasan, bagi Soeharto oke, namun ia ingin USK tetap dipimpin Ibrahim.

Lagipula ia belum dikenal sangat dekat dan belum teruji pada tingkat nasional.

Di lain pihak AR Ramly sangat diperlukan untuk memperbaiki salah satu perusahaan negara-PT Timah, yang seharusnya menyumbang devisa besar, namun tak terjadi pada pimpinan sebelumnya.

Hampir saja ia memerintahkan AR Ramly untuk pulang kampung dan menjadi gubernur Aceh.

Ada orang dekat presiden yang membisikkan nama Hadi Thayeb, diplomat karir piawai yang sedang menduduki jabatan Duta Besar RI di Saudi Arabia.

Soeharto menjadi lebih yakin, ketika ia tahu Hadi adalah adik kandung teman baiknya, Letjen Syarif Thayeb, yang pernah membantu Soeharto sebagai Menteri P&K pada periode jabatannya yang kedua.

Hadi adalah bangsawan Peureulak, anak dari Ampon Syik Muhammad Thayeb, seorang hulubalang yang disegani Belanda, dan bahkan dimusuhi Belanda.

Ia sempat menjadi anggota badan perwakilan Volskrad, namun karena ia kritis, Muhammad Thayeb kemudian diasingkan ke Boven Digul oleh kolonial.

Hadi tidak sangat menyenangi jabatan gubernur Aceh.

Baginya menjadi diplomat, seolah telah menjadi jalan hidupnya.

Bahkan dalam jajaran Departemen Luar Negeri, Hadi tercatat sebagai salah seorang pendiri lembaga itu.

Kalau ia boleh memilih, kemungkinan besar ia akan tetap dengan jabatan Dubes yang disandangnya.

Hadi tak bisa menolak karena itu adalah perintah, apalagi perintah presiden Soeharto.

Ia pulang, bekerja dan menyelesaikannya dengan baik, sampai Soeharto berkeputusan tak memperpanjang Hadi untuk jabatan kedua.

Kali ini pengganti Hadi sangat jelas, Ibrahim Hasan.

Soeharto sudah mengenal baik Ibrahim, apalagi ia adalah pembantu Bustanil Arifin dengan jabatan salah satu Deputi penting di Badan Urusan Logistik -Bulog.

Bustanil adalah sosok paling dekat dengan Soeharto, dan ia mempromosikan Ibrahim untuk menjadi pengganti Hadi.

Tetapi Ibrahim belum aman, karena mantan Pangdam Iskandar Muda yang juga cukup baik dan dekat dengan masyarakat Aceh, Nana Narundana dan para pendukungnya juga bergerak mendekati prediden Soeharto untuk maksud yang sama.

Keputusan Soeharto jelas, Ibrahim Hasan gubernur Aceh, upaya Nana Narundana gagal.

Setelah menjabat sebagai gubernur selama lima tahun dan mengerjakan berbagai proyek monumental, akhirnya Ibrahim ditarik ke Jakarta dan diangkat sebagai Menteri Pangan sekaligus Kabulog.

Kini Soeharto kembali mencari pengganti Ibrahim, dan lagi-lagi ia tetap mencari putera Aceh.
Kali ini presiden Soeharto agak sedikit “repot”.

Persoalannya hanya karena hubungan ketua DPP Golkar, Wahono kurang serasi dengan jajaran ABRI, terutama dengan TNI Angkatan Darat.

Saat itu semua pihak tahu bahwa hubungan Pak Harto dengan mantan Panglima TNI/Menhankam, Jenderal Benny Murdani dalam keadaan kurang baik, dan hal itu berpengaruh besar dalam konstalasi perpolitikan nasional, terutama di partai Golkar yang salah satu pilar utamanya adalah TNI.

Wahono membawa nama Usman Hasan, tokoh Golkar Aceh ke presiden Soeharto, mewakili Sumatera Utara di DPR RI untuk gubernur Aceh.

Sementara itu Kasospol TNI, jenderal Harsudiono Hartas menjagokan Prof. Syamsudin Mahmud, mantan ketua Bappeda Aceh untuk jabatan yang serupa.

Dukungan akar rumput untuk Syamsudin Mahmud, berikut dengan sponsor TNI membuat Syamsudin Mahmud terpilih di DPRD untuk menjadi gubernur.

Untuk pertama dan terakhir kali pak Harto membiarkan proses pemilihan gubernur di DPRD itu berjalan apa adanya.
Ketika seorang peneliti mengusut kenapa hal itu terjadi, jawabannya sangat sederhana, Pak Harto membiarkan saja itu terjadi.

Toh siapapun yang terpilih, tetap saja putera Aceh, yang telah teruji, dan dipercaya akan membawa Aceh lebih baik.(Bersambung)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI